TintaSiyasi.id -- Pengamat Politik Dr. Riyan, M.Ag., memaparkan tiga kehancuran politik akibat lenyapnya kepemimpinan global Islam (khilāfah).
"Pertama, pemerintah atau penguasa kaum muslimin tidak dipimpin lagi oleh seorang khalifah dalam sistem khilafah," ungkapnya di akun TikTok Doktor.Riyan, Kamis (4/9/2025).
Kemudian, aturan-aturan Islam dan kesatuan umat Islam secara wilayah itu digantikan oleh raja di dalam kerajaan, perdana menteri, atau presiden dalam sistem demokrasi, baik demokrasi parlementer maupun demokrasi presidensial, dan wilayah mereka disekat-sekat atas dasar nasionalisme.
Kedua, rakyat hanya sekadar menjadi objek dan alat legitimasi demi kepentingan penguasa, keluarganya, dan kelompoknya semata.
"Upaya untuk melakukan kontrol dan koreksi atas dasar amar makruf nahi mungkar dalam rangka menerapkan dan menegakkan syari'at Islam mulai surut bahkan sinar rakyat mengalami kezaliman, penindasan, dan ketakutan," paparnya.
Ketiga, aturan yang dipakai untuk mengatur hubungan penguasa dan rakyat jauh dari kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan umat.
"Karena aturannya berasaskan kepada sekularisme yaitu paham yang menjauhkan agama dari kehidupan ujungnya akan melahirkan pemerintahan dengan asas demokrasi dan ekonomi yang didasarkan kepada kapitalisme," jelasnya.
Ia mencontohkan, di Indonesia ada undang-undang ciptakerja mmnibus law, undang-undang minerba, undang-undang pajak, undang-undang IKN yang begitu zalim.
"Atau sebaliknya atas dasar materialisme bahwa segala sesuatu berasal dari materi tidak ada pencipta yang ujungnya pun kalau dalam bentuk pemerintahan berbentuk diktator tirani dan ekonominya sosialisme komunis hasilnya pasti hancur-hancuran pokoknya parah banget," sambungnya.
"Inilah potret dark politika, politik kelam, gelap, politik neo jahiliah masa hari ini, kemudian dunia tidak lagi dipimpin oleh Islam, dan kita tentu harus berusaha untuk menjadi bagian dari cahaya kebangkitan Islam sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamiin," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
