Namun, kenyataan di lapangan justru berkebalikan. Data resmi menunjukkan harga beras tetap mahal di ratusan daerah, tepatnya 214 wilayah, meski operasi SPHP sudah berjalan (Tirto, 20 Mei 2024). Rakyat tidak merasakan apa yang digembar-gemborkan. Alih-alih turun, harga beras masih menekan dapur keluarga kecil.
Situasi semakin pelik ketika bantuan pangan untuk masyarakat miskin dialihkan menjadi beras SPHP. Dengan dalih keterbatasan anggaran, bantuan yang semula gratis kini berubah bentuk: rakyat diminta membeli beras bersubsidi yang kualitasnya belum tentu layak (CNBC Indonesia, 15 Mei 2024; Kumparan, 15 Mei 2024). Dengan demikian, beban rumah tangga miskin bukan berkurang, melainkan bertambah.
Ironi lain muncul dari gudang Bulog. Ombudsman mengingatkan adanya risiko obesitas beras akibat penumpukan stok yang terlalu lama disimpan, sehingga kualitasnya menurun (Kompas, 14 Mei 2024). Alhasil, beras yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi masalah baru.
Kondisi pasar juga tidak mendukung. Sejumlah toko ritel enggan memasarkan beras SPHP karena dianggap tidak menarik pembeli. Konsumen lebih memilih beras lain dengan kualitas lebih baik, meski harganya lebih tinggi (Republika, 17 Mei 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa program yang dimaksudkan menstabilkan harga tidak diterima baik di pasar, sehingga efeknya pada masyarakat sangat terbatas.
Mengurai Akar Masalah: Bukan Stok, Melainkan Sistem
Persoalan beras di Indonesia sering kali dipersempit pada isu ketersediaan. Padahal, stok nasional berulang kali diumumkan cukup, bahkan berlebih. Masalah yang sesungguhnya justru ada pada tata kelola distribusi. Jalur distribusi pangan selama ini dikuasai segelintir pemain besar. Mereka yang menentukan harga di pasar, bukan sekadar hukum permintaan dan penawaran.
Di sinilah letak kelemahan program SPHP. Ia hanya menyentuh permukaan, bukan akar. SPHP tidak mampu mengurai dominasi kartel beras, tidak mengubah pola distribusi yang penuh celah, dan tidak menyentuh mafia pangan yang meraup untung di tengah penderitaan rakyat. Hasilnya dapat ditebak: rakyat miskin kehilangan bantuan gratis, tapi dipaksa membeli beras bersubsidi yang kualitasnya rendah.
Islam Menawarkan Kerangka Alternatif
Berbeda dengan paradigma kapitalistik yang mendominasi saat ini, Islam menempatkan urusan pangan sebagai tanggung jawab langsung negara. Pemimpin dalam Islam tidak boleh sekadar menyodorkan data stok atau menjanjikan stabilisasi. Ia wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat benar-benar terpenuhi.
Rasulullah Saw. menegaskan, “Imam adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini memberi garis tegas bahwa negara tidak boleh berlepas tangan. Dalam kerangka Islam, negara bukan hanya mendistribusikan bantuan sementara, melainkan mengatur sistem pangan dari produksi hingga konsumsi.
Negara mengelola lahan pertanian secara optimal, menyediakan infrastruktur irigasi, serta memberikan dukungan penuh kepada petani. Hasil panen tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir pedagang besar. Islam juga melarang praktik penimbunan dan monopoli. Dengan begitu, pangan tidak hanya tersedia dalam angka, tetapi benar-benar hadir di meja makan rakyat dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Lebih jauh, sistem Islam menempatkan distribusi sebagai kunci. Jika ada daerah mengalami kekurangan, negara wajib segera mengalirkan pasokan dari daerah lain tanpa bertele-tele. Mekanisme ini berbeda jauh dengan situasi hari ini, di mana rantai distribusi dipenuhi kepentingan bisnis dan permainan harga.
Dari Janji Menuju Jaminan
Kita bisa melihat perbedaan mencolok antara dua sistem. Kapitalisme berkali-kali menjual harapan: swasembada, subsidi, dan stabilisasi harga. Namun, janji itu hampir selalu kandas di lapangan. Rakyat tetap kesulitan membeli beras murah, bahkan bantuan gratis pun berangsur hilang. Program SPHP hanyalah contoh terbaru bagaimana rakyat kembali dibiarkan kecewa.
Sebaliknya, Islam menawarkan jaminan nyata. Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai pelayan rakyat. Ia tidak hanya memberi janji, melainkan menghadirkan mekanisme yang benar-benar memastikan rakyat tidak lapar. Dari distribusi adil, larangan monopoli, hingga dukungan penuh bagi produksi pertanian—semua dirancang untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir pihak.
Karena itu, jika akar persoalan tidak disentuh, masalah pangan akan berulang. Selama tata niaga dibiarkan dikuasai oligarki, harga beras tidak akan stabil, seberapa pun besar stok yang diumumkan. Solusi sesungguhnya hanya hadir bila paradigma yang digunakan berganti—dari kapitalisme yang sarat kepentingan menuju sistem Islam yang berpijak pada amanah kepemimpinan. []
Oleh: Prayudisti SP
(Aktivis Muslimah)
