TintaSiyasi.id -- Isak tangis terdengar di antara rumah-rumah yang porak-poranda. Warga berlarian menyelamatkan diri, sebagian kehilangan sanak saudara, sebagian lagi hanya bisa menatap harta benda mereka hanyut tak tersisa. Banjir bandang kali ini bukan sekadar genangan air, melainkan pilu yang merenggut harapan banyak keluarga.
Hujan deras yang mengguyur Bali pada 12 September 2025 meninggalkan duka mendalam. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah, menghanyutkan rumah, merendam jalan, dan merenggut nyawa. Sebanyak 123 titik terdampak di 6 kabupaten/kota, 18 orang meninggal, dan ratusan orang mengungsi.(www metrotvnews, 12/9/2025). Dalam sekejap, pulau yang kerap disebut paradise island itu berubah menjadi pulau penuh genangan dan air mata.
Namun di balik duka itu, ada pertanyaan besar yang patut kita ajukan: apakah bencana ini semata-mata musibah alam, ataukah ada faktor tangan manusia yang memperparah dampaknya?
Fakta dan Akar Masalah
Dilansir dari Kompas (14/09/2025), banjir di Bali tidak bisa dilepaskan dari penyempitan dan alih fungsi kawasan aliran sungai Tukad Badung. Kawasan yang semestinya menjadi resapan air justru dipadati pemukiman dan bangunan komersial. Air yang seharusnya mengalir bebas tertahan, meluap, lalu menenggelamkan pemukiman warga.
Fakta lain, sebagaimana diberitakan Tempo (15/09/2025), Bali telah kehilangan lebih dari 50% hutan dalam tiga dekade terakhir. Hutan di hulu Gunung Batur kini hanya tersisa sekitar 1.200 hektare dari total 49.000 hektare. Alih fungsi lahan demi pariwisata dan properti menjadikan tanah kehilangan daya serapnya. Akibatnya, setiap hujan deras berpotensi menjadi bencana banjir. Inilah awal dari lingkaran setan bencana yang seakan tidak berkesudahan.
Sementara itu, Detik (13/09/2025) melaporkan bahwa pembangunan vila dan resort terus merangsek hingga ke daerah hulu. Tak jarang kawasan yang semestinya menjadi hutan lindung dikorbankan demi akomodasi wisata. Dalam 20 tahun terakhir jumlah akomodasi wisata di Bali melonjak hingga dua kali lipat. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kepentingan bisnis jauh lebih didahulukan ketimbang keselamatan rakyat.
Rangkaian fakta di atas jelas menunjukkan bahwa bencana ini bukan sekadar karena hujan deras, melainkan akibat sistemik dari paradigma pembangunan yang salah arah.
Kapitalisme, Biang Kerusakan
Fakta-fakta ini menyingkap akar masalah yang lebih dalam: kapitalisme. Sistem yang menempatkan keuntungan materi di atas segalanya ini telah menjadikan alam sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sungai dipersempit, hutan digunduli, gunung ditambang, semua atas nama investasi.
Kapitalisme memandang manusia bebas mengelola sumber daya alam sesuai kepentingan pasar. Regulasi dibuat fleksibel untuk mengakomodasi investor, sementara rakyat dibiarkan menanggung dampak kerusakan. Ironisnya, ketika bencana datang, rakyat pula yang harus menanggung derita, sementara para pemodal tetap menikmati laba.
Apakah kita masih akan menutup mata terhadap fakta ini? Bahwa kerusakan lingkungan yang berulang adalah konsekuensi logis dari sistem yang hanya mementingkan keuntungan segelintir pihak?
Allah Swt. sudah mengingatkan:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rum: 41)
Islam sebagai Solusi Hakiki
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah Swt. untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Manusia bukan pemilik mutlak, melainkan khalifah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Islam, sungai, hutan, dan lahan vital lainnya termasuk kategori kepemilikan umum. Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk dijual ke pemodal asing atau swasta.
Islam melarang keras eksploitasi berlebihan. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya vital tidak boleh dimonopoli, apalagi diperdagangkan atas nama keuntungan segelintir orang.
Dengan sistem Islam, alih fungsi lahan tidak akan ditentukan oleh nafsu investor, melainkan berdasarkan maslahat dan kelestarian lingkungan. Negara berperan tegas mencegah kerusakan, sekaligus memastikan rakyat terlindungi.
Penutup
Maka, sudah saatnya umat membuka mata. Bencana yang terus berulang bukanlah sekadar ujian alam, melainkan alarm keras tentang bobroknya sistem kapitalisme. Kita tidak cukup hanya menanggulangi dampak, tetapi harus berani mencabut akar persoalan: sistem yang rusak itu sendiri.
Islam hadir bukan sekadar sebagai agama ritual, tetapi sebagai sistem hidup yang menyeluruh, termasuk dalam menjaga keseimbangan alam. Inilah solusi hakiki yang akan menghentikan siklus bencana sekaligus menjamin keselamatan rakyat.
Jika kita ingin terbebas dari tragedi yang terus berulang, jawabannya jelas: tinggalkan kapitalisme, kembali pada Islam. Dan jangan lupa, kesadaran kolektif rakyatlah yang akan menjadi titik awal perubahan. Jika kita diam, maka banjir, longsor, dan korban jiwa hanya akan jadi kisah yang terus berulang dari generasi ke generasi. Wallahu a'lam. []
Oleh: Melgi Zarwati
Pemerhati Lingkungan
