TintaSiyasi.id -- Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memandang aksi demo yang terjadi belum lama ini dipicu masalah perlambatan ekonomi, ditanggapi Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim. Ia tidak setuju lantaran persoalan ekonomi bukanlah terkait pertumbuhan.
"Pernyataan dia (Menkeu) kan
muncul, ini saya lihat juga, seolah-olah dia menutup diri tidak tahu atau
pura-pura tidak tahu problem ekonomi kita bukanlah soal pertumbuhan,” ujarnya
di kanal YouTube Khilafah News; Overconfidence Purbaya Berbahaya untuk
Publik dan Ekonomi, Ahad (14/09/2025).
Arim menegaskan, faktanya dilihat,
ekonomi indonesia itu tumbuh selalu tinggi bahkan dibandingkan dengan
negara-negara maju.
Ia menambahkan bahwa problem ekonomi
di Indonesia terjadi lantaran tingginya pertumbuhan ekonomi namun tidak diikuti
dengan distribusi atau pemerataan di setiap lini.
“Bahasa para pakar ekonomi
perekonomian tumbuh tetapi tidak berkualitas, artinya satu persen pertumbuhan
yang berkualitas salah satu indikatornya bisa menyetap sejuta tenaga kerja,”
bebernya.
"Tetapi faktanya, justru ini
juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam salah satu kesempatan, dia
mengatakan bahwa ekonomi indonesia itu tumbuh bahkan pertumbuhan 4,5 persen
walaupun ada manipulasi juga kan di 5 persen, misalnya pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa,” ulasnya.
Lanjut dikatakan, tetapi dia lupa
atau pura-pura tidak tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati oleh
rakyat, yang terjadi ekonomi tumbuh tetapi satu sisi ada kesenjangan semakin
lebar.
"Jadi problem ekonomi kita bukan
semata-mata di pertumbuhan, justru problem ekonomi kita itu adalah di situ ada
pertumbuhan tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi bukan rakyat secara umum
tapi hanya segelintir orang," tambahnya menegaskan.
Ia membeberkan bukti contohnya
ekonomi tumbuh tetapi pengangguran terus bertambah dan ekonomi tumbuh tapi
kesenjangan semakin parah. “Misalnya, seperti di paparkan data dari riset
Celios di mana menyebutkan 50 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya setara
dengan 50 juta warga biasa,” ungkapnya.
"Jadi saya melihat pernyataan Menkeu
itu justru tidak menggambarkan pemahaman dia terhadap substansi masalah.
Indonesia bukan tidak tumbuh ekonominya tetapi yang menikmati hanya segelintir
orang," tegasnya.
Selain itu, ia menilai pernyataan Menkeu
juga tidak tepat tentang 17+8. “Hanya suara sebagian kecil masyarakat. Tampak
pernyataan tersebut tidak tahu masalah sebenarnya atau menggampangkan masalah,
karena pemicu aksi pada akhir Agustus sebenarnya soal kesenjangan ekonomi,”
tandasnya.
"Kesenjangan ekonomi di satu
sisi, rakyat dihimpit dengan kemiskinan sementara para anggota dewan
berfoya-foya. Rakyat untuk mendapatkan gaji tiga juta itu sulitnya minta ampun.
Penghasilan mereka terus turun termasuk ojek online, sementara anggota
dewan tiga juta setiap hari tapi kerjaannya jingkrak-jingkrak. Nah, fenomena
ini yang saya lihat tidak dibaca," terangnya.
Alhasil, ia menjelaskan, padahal
kalau dilihat fakta menunjukkan kemiskinan di Indonesia sudah luar biasa. “Misalnya
kalau menggunakan data versi World Bank itu kemiskinan dengan tingkat
pengeluaran masyarakat per orang satu bulan satu juta itu diangka 171 juta
orang miskin. Dan kalau versi BPS yang diakui dengan tingkat pengeluaran
595.242 per bulan ada di angka 24,1 juta,” bebernya.
"Ini kan bukan angka yang kecil.
Harusnya yang dilihat oleh Menteri Keuangan yang baru bukan soal demonya, tetapi
pemicu demo itu apa? Kemiskinan yang sudah luar biasa di tengah-tengah
kehidupan masyarakat kita," keluhnya.
Arim menegaskan, jadi ada sebuah
kesenjangan atau ironi rakyat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sementara
anggota DPR yang kerjaannya gitu-gitu aja dan mengeluarkan kebijakan justru
menyengsarakan rakyat, justru gajinya besar.
“Ini harusnya kemudian pesan moral
yang harus ditangkap dari aksi tersebut, bukan hanya melihat seolah-olah yang
aksi itu hanya segelintir orang yang tidak puas terhadap penghasilan dampak
dari pertumbuhan ekonomi yang menurut dia lambat," pungkasnya.[] Taufan
