Tintasiyasi.id.com -- Sudah sepekan setelah aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan gabungan masyarakat mulai dari ibu kota hingga merembet ke hampir seluruh wilayah propinsi dan kabupaten di Indonesia belum juga ada tanda-tanda perubahan yang diharapkan.
Mirisnya aksi demonstrasi yang terjadi memakan korban jiwa dimana mereka semua rakyat sipil yang tidak bersalah namun harus meregang nyawa karena kebrutalan pendemo yang kemungkinan besar aksi ini di susupi oleh oknum yang memang sengaja untuk memperkeruh suasana.
Di Makassar sendiri, unjuk rasa dilakukan ratusan mahasiswa dan massa dari masyarakat, Sulawesi Selatan pada jumat (29/8/2025), demo berlangsung tanpa pengamanan aparat kepolisian.
Kondisi itu Akhirnya memicu massa leluasa memblokade jalan hingga membakar pos polisi di kawasan Pettarani. Selain di kawasan UNM dan Pettarani, aksi juga terjadi di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Jalan Urip Sumoharjo, di depan Universitas Hasanuddin (Unhas) Jalan Perintis Kemerdekaan, serta di kawasan Flyover Makassar (Kompas.com).
Sementara itu di kabupaten Luwu Utara sendiri, demostrasi sempat terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 di depan Polres Masamba Luwu Utara yang dilakukan oleh mahasiswa dan di depan kantor DPRD Luwu Utara dimana para pendemo datang berbondong-bondong menggunakan sepeda motor mulai dari masyarakat, mahasiswa sampai pelajar SMA.
Mereka menuntut hal serupa sebagaimana tuntutan yang diminta oleh masyarakat seluruh Indonesia. Demonstrasi berlangsung damai meski di awal sempat terjadi pembakaran ban di depan polres dan di depan Kantor DPRD Luwu Utara(redmol.id).
Meluasnya demonstrasi bukan tanpa sebab, masyarakat sebenarnya sudah muak dengan kelakuan penguasa dan para wakil rakyat yang sama sekali tidak menjalankan aspirasi rakyat yang ada dibawah.
Mereka lebih fokus pada kehidupan mereka sementara rakyat menderita mati-matian bekerja untuk menggaji para pejabat yang dikabarkan tunjangan dan gaji mereka naik dan semua itu dibayar dari hasil menarik pajak di tengah masyarakat yang terus disasar di segala lini.
Jika dicermati, persoalan yang terjadi pada bangsa ini sebenarnya berakar dari sistem yang diterapkan. Semua permasalahan bangsa yang begitu banyak dan bertumpuk akibat penerapan sistem kapitalisme dengan demokrasi sebagai sistem politiknya.
Demokrasi meniscayakan terjadinya Kedzaliman penguasa sebab kedaulatan ada di tangan manusia, bukan di tangan syara' (Allah SWT). Semua kebijakan ditentukan oleh kepentingan elit bukan syariat. Di sisi lain pejabat yang berkuasa lahir dari sistem rusak yang bekerja untuk partai dan oligarki, bukan menjalankan amanah rakyat.
Sementara itu, tidak bisa dipungkiri pada akhirnya kondisi ini melahirkan krisis kepercayaan dari rakyat sebab aspirasi mandek, keadilan hukum mandul, akhirnya rakyat meluapkan amarah destruktif yang lama terpendam didukung dengan opini publik bersatu dalam bentuk aksi.
Introspeksi ala demokrasi hanyalah wacana politik tanpa menyentuh akar masalah dan kerusakan, semua opsi sekedar menunda ledakan masalah baru. Demokrasi hanya ruang bagi orang-orang yang haus jabatan dan kekuasan. Rakyat tidak dilirik kecuali pada musim pemilu saja.
Untuk itu, perubahan tidak boleh tambal sulam. Sebab, keadilan hanya tegak dengan perubahan sistem, bukan sekedar perbaikan atau mengganti individu pejabatnya. Hal ini sebagaimana metode perubahan yang dijalankan Rasulullah Saw.
Rasulullah Saw Membangun kesadaran umat lewat dakwah, membina akidah dan tsaqafah Islam, hingga lahir opini umum yang mendukung tegaknya syariat.
Perjuangan Politik Rasulullah dilakukan tanpa kekerasan. Bahkan menolak tawaran kompromi Quraisy.
Beliau fokus pada dakwah dan perjuangan ideologis. Setelah dukungan masyarakat kuat dan ada ahlul quwwah yang memberikan nusrah, barulah syariat ditegakkan secara menyeluruh.
Demikianlah bagaimana Rasulullah mengajarkan jalan perubahan dengan dakwah hingga negara Islam tegak atas izin Allah. Sistem Islam / Khilafah menjamin keadilan hukum.
Sementara dalam pelaksanaan ekonominya berbasis distribusi secara merata sesuai syariat bukan dikapitalisasi dan proyek bancakan. Aparat amanah karena diawasi umat dan majlis umat/wilayah.
Aspirasi rakyat pasti tersalurkan lewat majelis umat. Jika ada pelanggaran dan penyelewengan maka Qadhi akan mengadili sesuai koridor syariat. Sungguh sistem demokrasi tak layak untuk diadopsi sebab sistem ini akan terus melahirkan kesenjangan sosial dan tirani baru.
Untuk itu solusi hakiki untuk negeri ini hanyalah Islam dengan menempuh metode perubahan masyarakat ala Rasulullah dengan dakwah, hingga terwujud opini umum perubahan hakiki dan sistem Islam yang kaffah dibawah naungan Khilafah. Wallahu'alam bishshawwab.[]
Oleh : Murni Supirman
(Aktivis Muslimah)
