TintaSiyasi.id -- Menanggapi peristiwa beberapa hari belakangan ini yaitu tuntutan pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Ahmd Sastra mengatakan itu bukti penerapan demokrasi sekuler di negeri ini gagal total.
"Penerapan demokrasi sekuler di negeri ini bisa dikatakan gagal total," ungkapnya dalam tulisannya dikutip TintaSiyasi.com, Selasa (2/9/2025).
Penerapan demokrasi di negeri ini, kata Ahmad, alih-alih memberikan kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru makin banyak angka pengangguran. Akibatnya, karena terbatasnya lowongan kerja, sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, sejumlah sarjana (S1) melamar lowongan pekerjaan untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tambahan di Jakarta pada Juli 2025.
Bahkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 juga ikut serta mendaftar lowongan pekerjaan petugas PPSU. Tercatat ada 326 orang pelamar yang memperebutkan posisi enam PPSU. (Tempo.co)
Namun, lanjut dia, betapa ironi di negeri ini, di tengah kesusahan rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, sementara di satu sisi justru ada ratusan pejabat negara dan apolitisi yang rangkap jabatan dengan gaji sangat besar.
"Lebih ironi lagi di negeri demokrasi sekuler ini, meski dianggap tak lazim pejabat menerima gaji ganda di tengah kemiskinan dan pengangguran rakyatnya, sampai sekarang belum ada aturan yang melarangnya. Kekayaan para pejabat yang angkanya puluhan milyar untuk pejabat eselon 1 di lingkungan kementerian keuangan telah menjadi ironi di tengah kesusahan rakyat untuk sekedar mencari sesuap nasi di negeri ini," paparnya
Tak hanya sampai di situ, Ahmad mengatakan, akibat penerapan demokrasi sekuler, menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang menyebut sebanyak 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan yang sudah bersertifikat dan terpetakan hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Apabila dipetakan 48 persen dari 55,9 juta hektare atau seluas 26.832.000 hektare lahan atas nama Perseroan Terbatas (PT).
Kemiskinan
Ia mengutip laporan terbaru Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia edisi April 2025 menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia, sekitar 171,8 juta jiwa, masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga akhir tahun 2024. Sedangkan di sisi lain, BPS menggunakan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN) untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan, seperti pendidikan, perumahan, dan transportasi, dan diukur dalam skala rumah tangga," jelasnya.
Kemudian, menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah atas, mencapai 171,8 juta penduduk atau 60,3 persen dari jumlah populasi pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini menempatkan Indonesia di urutan keempat negara termiskian di dunia, dari 54 negara dengan klasifikasi yang sama.
"Inilah hasil nyata penerapan demokrasi sekuler yang gagal total menjadi solusi bagi negeri ini. Yang terjadi justru semakin menjadikan negeri ini terpuruk dan makin terpuruk," ungkapnya.
Kriminalitas Makin Meningkat
"Angka kriminalitas di Indonesia tergolong cukup tinggi di kawasan ASEAN. Pada 2023 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 584.991 kejadian kejahatan, dengan tingkat risiko kejahatan (crime rate) sebesar 214 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti, terdapat 1 kejadian kejahatan tiap 53 detik," paparnya.
"Jumlahnya melonjak dari 2022, di mana terdapat 372.965 kejadian kejahatan dengan risiko kejahatan sebesar 137 per 100.000 penduduk. Pada tahun tersebut, kejahatan terjadi dalam rentang waktu yang lebih panjang, sekitar 1 menit 24 detik sekali," tambahnya.
Ia menjelaskan, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat kemajuan besar dalam upaya pemberantasan judi online. Transaksi keuangan yang terkait dengan praktik perjudian digital tercatat turun drastis lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nilai transaksi yang sebelumnya mencapai Rp90 Triliun pada Januari hingga Maret 2024, sekarang merosot tajam menjadi Rp 47 Triliun.
Kemudian ditambah, data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang diolah oleh Kompas, mencatat bahwa sejak 2019-2023 kasus bunuh diri meningkat secara ajek. Tahun 2019 ada 230 kasus; tahun 2020 sebanyak 640 kasus; tahun 2021 sebanyak 620 kasus dan tahun 2022 sebanyak 902 kasus; tahun 2023 sebanyak 1.226 kasus.
"Tren ini bukan sekadar kebetulan. Data menunjukkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia terus naik, dari ratusan hingga ribuan kasus per tahun. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2024, terjadi 1.023 kasus bunuh diri. Dan kalau kita tidak segera berbenah, angka ini bisa terus meroket," ungkapnya.
Kerusakan Lingkungan
"Sementara data soal kerusakan lingkungan, dirilis oleh Kementerian Kehutanan merilis hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," paparnya.
Kemudian, hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1 persen dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9 persen (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8 persen), di mana 69,3 persen terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
"Berbagai data yang dipaparkan di atas menunjukkan masih tingginya jurang kesenjangan antara harapan akan kemerdekaan di semua bidang sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan berbagai data dan fakta di atas. Sementara Indonesia telah mencanangkan Indonesia emas 2045 saat negeri ini merdeka satu abad," ujarnya.
Indonesia Emas
"Indonesia emas hanya bisa diwujudkan jika ada keberlanjutan pembangunan dari semua aspeknya, setidaknya 20 tahun ke depan. Dan hal ini tidak mungkin dengan demokrasi sekuler yang selama ini justru telah terbukti gagal total. Hanya orang yang tak berakal saja yang mau terjatuh dalam kubangan yang sama dua kali. Apakah bangsa muslim ini percaya akan janji Allah, bahwa jika suatu negeri beriman dan bertaqwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi?" Cecarnya.
Ia mengutip QS Al A’raf : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
"Ketakwaan kolektif agar negeri ini penuh keberkahan adalah dengan menerapkan Islam secara kaffah, hal ini sebagaimana firmanNya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al Baqarah : 208)," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
