TintaSiyasi.id -- Merespons aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus yang mengeluarkan tuntutan 17+8 dari rakyat, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengatakan, masalah Indonesia adalah sistem demokrasi kapitalisme.
"Masalah bangsa kita bukan sekadar DPR rakus atau pejabat korup, masalah kita (Indonesia) adalah sistem demokrasi kapitalisme," ungkapnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Sabtu (6/9/2025).
Ia menjelaskan, demokrasi butuh uang besar untuk kampanye, lobi, dan kursi kekuasaan dari mana uangnya? Dari kapitalis, sebaliknya kapitalis butuh aturan yang menguntungkan mereka, darimana aturan itu keluar? Dari demokrasi, maka lahirlah lingkaran setan politik transaksional.
"Undang-undang pesanan oligarki, korupsi berjamaah, pajak yang mencekik rakyat, utang yang menjerat bangsa, dan sumber daya alam kita jatuh ke tangan swasta dan asing, itulah satu masalah besar kita yaitu demokrasi kapitalisme," tegasnya.
Kemudian, ia memaparkan fakta bahwa APBN setiap tahun bertumpu pada pajak rakyat dan utang luar negeri, harga kebutuhan pokok melambung, rakyat jadi buruh murah, sementara segelintir elit makin kaya, negeri ini terus menjadi ladang empuk untuk dirampok oleh kapitalisme global semua dilegalkan atas nama demokrasi.
Oleh karena itu, tuntutan 17+8 itu hanya mengobati gejala bukan menyentuh akar masalah, kalau benar masyarakat menginginkan perubahan sejati maka harus menyadari melangkah lebih jauh dari 17+8 menuju 1+1. "Apa maksudnya? 1 masalah yang harus dihentikan plus 1 solusi yang harus ditegakkan," ujarnya.
Solusi Islam
Ia menjelaskan solusinya, yakni Islam sebagai ideologi, dalam Islam kedaulatan ada ditangan syariah bukan ditangan manusia, pemimpin tidak boleh membuat hukum sesuka hati hanya syariah yang menjadi standar.
"Dalam ekonomi Islam sumber daya alam yang melimpah, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum milik rakyat keseluruhan muslim maupun non muslim, tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh dijarah oleh asing dan aseng, hasilnya dikembalikan untuk kemakmuran rakyat," paparnya.
Lanjut, ia menjelaskan, Islam menutup pintu riba, pintu utang luar negeri yang mencekik dan pajak yang mencekik. "Pajak dalam Islam hanya dalam kondisi darurat dan hanya diterapkan untuk orang kaya, APBN berdiri kokoh diatas sesuai pengelolaan syariat, termasuk pengelolaan harta milik publik, masih banyak aturan Islam lainnya yang pasti akan mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan, dan wadah yang mampu menjalankan itu semua adalah khilāfah ala minhajin nubuwah," cecarnya.
Sehingga, sistem pemerintahan Islam yang pernah berjaya berabad-abad menebar rahmat melindungi baik muslim maupun non muslim.
"Ingat tuntutan 1+1 bukan hanya untuk umat Islam sejarah membuktikan ketika khilāfah berdiri non muslim pun hidup aman sejahtera dan hak-haknya terjaga inilah bukti bahwa Islam adalah rahmatan Lil alamiin rahmat bagi seluruh alam. Jadi 17+8 boleh saja menjadi catatan tetapi kalau kita ingin perubahan hakiki tuntutan sejati adalah 1+1," tegasnya.
"Satu hentikan demokrasi kapitalisme, satu terapkan syariah Islam dalam naungan khilafah itulah jalan perubahan sejati itulah jalan keberkahan," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
