TintaSiyasi.id -- Publik kembali dikejutkan kabar memilukan, yaitu lebih dari 100.000 ton beras impor Bulog berpotensi berubah status menjadi disposal alias tidak layak konsumsi, dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun. Padahal, di saat bersamaan, rakyat masih merintih menghadapi harga beras yang terus meroket.
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan stok beras impor yang masih tersisa di gudang Bulog mencapai 1,7 hingga 1,9 juta ton. Ini merupakan sisa impor tahun lalu yang masuk ke Indonesia pada Februari. Jika dihitung sejak masa penyimpanan di negara asal sebelum dikirim, usia beras itu sudah hampir dua tahun. Maka tak heran, kualitasnya menurun hingga terancam dibuang.(kompas.com, 27/8/2025)
Astaghfirullah, jadi muncul pertanyaan besar, "Kok bisa, ketika rakyat kesulitan beli beras dengan harga terjangkau, Bulog justru membuang 100.000 ton beras?"
Secara hukum, Bulog dibentuk sebagai lembaga yang menjalankan fungsi strategis untuk nenjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen maupun konsumen. Mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) untuk intervensi pasar, bantuan sosial, hingga penanggulangan bencana dan menjamin ketersediaan stok pangan pokok agar rakyat tidak menghadapi kelangkaan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi. Alih-alih mampu menstabilkan harga, beras kini melonjak di kisaran Rp 12.500–Rp 16.000/kg, membuat rakyat kecil kian terbebani. Petani pun tak serta merta sejahtera, sebab harga gabah di tingkat mereka tidak otomatis naik sebanding.
Muncul fenomena stok melimpah, tapi rakyat tetap kelaparan. Ini ibarat orang punya beras satu gudang, tapi tetangganya tetap tidak bisa makan karena aksesnya dibatasi.
Paradoks Kebijakan Impor
Kebijakan impor yang berulang justru menimbulkan efek domino, petani lokal tertekan karena harga gabah anjlok akibat banjir beras impor. Bulog kerepotan menimbun stok impor hingga kualitasnya turun dsb dan rakyat kecil tetap menjerit, karena meski stok ada, harga di pasar tidak kunjung turun.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa paradigma pangan di negeri ini keliru sejak awal. Pemerintah lebih mengandalkan impor ketimbang memberdayakan petani sendiri. Akibatnya, ketika stok impor membusuk, yang rugi bukan hanya negara, tetapi seluruh rakyat yang menyetor pajak.
Padahal Al-Qur’an mengingatkan bahwa seorang pemimpin adalah penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Allah Swt. berfirman,
"Dan janganlah kamu meremehkan hak-hak manusia dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu‘ara: 183)
Hadis Nabi Saw juga menegaskan, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam konteks ini, membiarkan 100.000 ton beras mubazir, sementara rakyat banyak yang mengurangi porsi makan karena mahalnya harga, adalah bentuk kelalaian yang nyata.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, menegaskan bahwa kebutuhan pokok rakyat seperti pangan tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar. Negara wajib menjaminnya dengan mekanisme pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pertanian, serta distribusi yang adil. Jika negara justru sibuk impor tanpa strategi mandiri, itu menunjukkan sistem kapitalisme masih dijadikan pijakan, bukan syariat Islam.
Solusi Islam Mengatasi Kelangkaan Beras
Islam menawarkan paradigma berbeda, yaitu pangan adalah hak dasar, bukan sekadar komoditas ekonomi. Oleh karena itu, Islam akan;
Pertama, optimalisasi lahan pertanian. Tanah mati wajib dihidupkan, dan jika pemiliknya tidak menggarap lebih dari tiga tahun, maka negara berhak menyerahkannya kepada yang mampu mengelola.
Kedua, dukungan penuh untuk petani. Negara wajib menyediakan benih, pupuk, irigasi, hingga teknologi pertanian. Bukan sekadar janji, tapi fasilitas nyata yang menjadikan petani produktif.
Ketiga, pengelolaan cadangan pangan negara. Cadangan bukan sekadar angka di gudang, tapi betul-betul dikelola agar distribusi cepat, merata, dan tepat sasaran. Tidak ada cerita beras menumpuk dua tahun hingga rusak.
Keempat, larangan monopoli dan penimbunan. Rasulullah Saw bersabda,
“Tidaklah seseorang menimbun (barang) melainkan ia berdosa.” (HR. Muslim).
Maka praktik menahan stok demi harga naik harus diberangus total.
Kelima, distribusi melalui institusi hisbah. Qadhi hisbah memastikan tidak ada pihak yang bermain harga, melakukan spekulasi, atau menyelewengkan distribusi.
Dengan sistem ini, stok beras dijamin aman, harga stabil, dan petani sejahtera. Tidak ada paradoks seperti hari ini, di mana beras menumpuk di gudang hingga busuk, sementara rakyat tetap lapar.
Teladan dari Umar bin Khaththab
Sejarah mencatat, saat terjadi paceklik di masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., beliau turun langsung mengurus distribusi pangan. Bahkan, Umar rela memanggul gandum di punggungnya untuk rakyat miskin. Itu bukan sekadar simbol, melainkan bukti bahwa pemimpin sejati menanggung lapar rakyatnya di pundak sendiri.
Kontras dengan kondisi kini, di mana pejabat sibuk rapat soal izin impor, sementara rakyat dibiarkan berebut beras mahal.
Jadi, kasus beras impor Bulog yang terancam disposal bukan sekadar persoalan teknis gudang atau distribusi. Ia adalah cermin rapuhnya paradigma kapitalistik dalam mengelola pangan.
Selama pangan dipandang sebagai komoditas yang bisa diatur logika pasar dan kepentingan korporasi, tragedi semacam ini akan terus berulang, stok ada tapi rakyat lapar, gudang penuh tapi rumah tangga kosong beras.
Islam memberi solusi jelas, yaitu negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk beras, dengan sistem yang berpijak pada syariat, bukan mekanisme pasar. Hanya dengan penerapan Islam kaffah melalui institusi khilafah, tragedi pemborosan sekaligus kelaparan bisa diakhiri. Karena sejatinya, beras itu bukan sekadar nasi di piring, tapi nyawa rakyat. Dan nyawa rakyat tidak boleh dipermainkan oleh sistem yang rusak.
Oleh: Nabila Zidane
Jurnalis
