TintaSiyasi.id -- Bali baru saja kembali menorehkan luka. Hujan deras sejak 10 September 2025 memicu banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan enam kabupaten/kota: Denpasar, Gianyar, Klungkung, Jembrana, Badung, dan Tabanan. Sedikitnya 18 orang meninggal dunia, lima orang dinyatakan hilang, dan lebih dari 400 jiwa terpaksa mengungsi. Tak hanya rumah warga, jalan pun rusak parah, pohon-pohon tumbang, dan aktivitas masyarakat lumpuh seketika (Kumparan, 12/9/2025).
Fakta yang lebih mengiris hati, bencana ini bukan pertama kalinya terjadi. Seakan menjadi siklus tahunan, Bali terus menanggung derita banjir dan longsor. Sungai Badung yang semakin menyempit karena dipadati bangunan, serta hutan di hulu Gunung Batur yang tinggal 1.500 hektare dari total 49.500 hektare, menjadi bukti telanjang. Menteri LHK sendiri mengakui bahwa daerah aliran sungai (DAS) di Bali kini hanya menyisakan tiga persen tutupan pohon (Kumparan, 12/9/2025). Artinya, daya dukung alam benar-benar terkoyak.
Masalahnya bukan hanya hujan ekstrem. Penyebab paling mendasar adalah alih fungsi lahan secara masif. Sawah, hutan, dan subak yang semestinya menjaga keseimbangan ekologis berubah menjadi hotel, vila, hingga deretan bangunan pariwisata. Data Kompas (13/9/2025) menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir jumlah akomodasi wisata di Bali melonjak dua kali lipat. Tak heran, sempadan sungai penuh bangunan mewah, sementara ruang resapan air kian sirna. Tata ruang wilayah (RTRW) seolah hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata.
Inilah wajah pembangunan kapitalistik: rakyat dijanjikan kesejahteraan dari pariwisata, tetapi yang datang justru malapetaka. Kapitalisme menempatkan turis dan investor di kursi utama, sementara rakyat dipaksa menerima konsekuensi dari bencana yang berulang. Ketika air bah merendam, nyawa melayang, harta benda lenyap, trauma tertinggal. Ironisnya, yang terus meraup untung tetaplah segelintir pemilik modal.
Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41). Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis bukanlah musibah alami semata, melainkan akibat keserakahan manusia yang melampaui batas.
Islam memandang alam sebagai amanah Allah yang harus dijaga, bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Air, hutan, dan sungai adalah kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai segelintir pihak apalagi diperuntukkan demi industri pariwisata semata. Negara dalam Islam wajib menjaga tata ruang, melindungi kawasan resapan, dan memastikan pembangunan tidak merusak keseimbangan alam.
Lebih dari itu, Islam tidak pernah menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pemasukan negara. Pemasukan dalam sistem Islam berasal dari mekanisme syariat yang kokoh: fai, kharaj, jizyah, ghanimah, pengelolaan kepemilikan umum, dan zakat. Karena itu, negara tidak akan pernah tergoda untuk mengorbankan hutan atau sawah demi hotel dan vila. Pembangunan tetap berjalan, namun selaras dengan fitrah alam dan kebutuhan rakyat.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara kapitalisme dan Islam. Kapitalisme menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama, meski harus menukar hutan dengan beton. Islam justru menegakkan keadilan ekologis, menjaga keseimbangan (mizan), dan memuliakan kehidupan manusia. Rasulullah saw. bersabda bahwa nyawa seorang muslim lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka mustahil dalam Islam pembangunan dilakukan dengan mengorbankan keselamatan rakyat.
Bencana banjir di Bali harusnya menjadi momentum untuk merenung. Berapa banyak lagi korban yang harus jatuh agar penguasa sadar? Sampai kapan rakyat dipaksa menanggung akibat dari sistem rusak yang menuhankan investasi? Bukankah seharusnya negara berdiri sebagai pelindung, bukan sebagai perantara bagi rakusnya modal?
Realitas ini mestinya menggugah kesadaran kita. Bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem kapitalisme selain bencana berulang. Solusi hakiki hanya mungkin lahir dari penerapan Islam secara kaffah. Dalam naungan khilafah, pembangunan tidak akan dipisahkan dari penjagaan alam. Hutan ditegakkan kembali sebagai perisai, sungai dipelihara fungsinya, sawah dan subak dilindungi keberadaannya. Rakyat pun hidup dengan aman, jauh dari derita banjir bandang yang kini kian sering melanda.
Sudah saatnya umat kembali kepada syariat Allah. Sebab hanya dengan itu, alam akan dirawat sebagai amanah, rakyat dilindungi sebagai prioritas, dan bencana tidak lagi menjadi tamu abadi yang menebar duka setiap tahun. Wallahu a'lam bish-shawab []
Oleh: Mahrita Julia Hapsari
Aktivis Muslimah Banua
