Demokrasi Gagasan Utopis, Tidak Mungkin Mengakomodasi Aspirasi Rakyat
Katanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Faktanya, banyak kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan para kapitalis. Akhirnya, adagium yang berlaku adalah dari uang, untuk uang, dan oleh uang alias dari kapitalis, untuk kapitalis, dan oleh kapitalis. Fakta nyata yang tampak adalah swastanisasi atau kapitalisasi sumber daya alam. Seharusnya barang tambang, sumber energi, atau kekayaan alam, dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, hal itu diberikan konsensinya kepada kapitalis, bahkan kapitalis asing-aseng. Inilah yang mengakibatkan demokrasi menjadi jalan eksploitasi sumber daya alam, melalui UU Migas, UU Minerba, UU Ciptakan, dan sebagainya.
Gagasan demokrasi menyerap aspirasi rakyat ini adalah gagasan yang tidak pernah terjadi sepanjang perjalanan figur negara demokrasi, bahkan Aristoteles mengatakan, demokrasi adalah paham gagal. Aristoteles mengkritik demokrasi karena melihat potensi kesenjangan sosial dan kepentingan golongan, serta kecenderungannya untuk bergeser ke bentuk pemerintahan yang buruk seperti oklokrasi (kekacauan oleh massa) atau dipimpin oleh demagog yang memanipulasi rakyat.
Mengamati lebih dalam, sebenarnya setiap manusia memiliki kepentingan berbeda-beda dan tidak mungkin demokrasi mengakomodasi semua kepentingan mereka. Jika pun itu ada, tentunya kepentingan yang kuatlah yang menang. Siapa yang paling kuat? Dialah yang punya modal, yakni para kapitalis. Di sinilah para kapitalis tampak lebih kuat karena punya kekuatan untuk menyingkirkan kepentingan rakyat jelata demi memuluskan keserakahan mereka menguasa SDA. Oleh karena itu, sekalipun aksi berjilid-jilid, apabila tidak didukung oleh pemilik kekuatan, maka kepentingan rakyat mudah sekali diabaikan.
Dampak Penerapan Demokrasi terhadap Aspek Politik, Ekonomi, dan Hukum
Demokrasi adalah gagasan yang hipokrit. Tidak mungkin suara rakyat diakomodasi. Parahnya, demokrasi akan berubah menjadi otoriter jika suara rakyat tidak sejalan dengan kepentingan para pemilik modal (kapitalis). Dampak penerapan demokrasi terhadap aspek politik adalah, pertama, potensi lahirnya undang-undang atau kebijakan yang memihak menguntungkan kapitalis dan menyengsarakan rakyat secara keseluruhan. Kedua, potensi terjadi manipulasi kebijakan demi memuluskan kepentingan para pemilik modal. Ketiga, pemerintah menampakkan wajah populis tetapi otoriter. Mengeluarkan kebijakan yang seolah-olah menguntungkan rakyat, tetapi di sisi lain mencekik rakyat dengan berbagai tarikan pajak.
Demokrasi terhadap aspek ekonomi yakni, pertama, diterapkan ekonomi kapitalisme yang menciptakan kesengsaraan multidimensi. Kedua, bertambahnya utang riba ke asing demi memuluskan berbagai kebijakan populis yang dilakukan negara. Ketiga, negara tersandera oleh kepentingan negara-negara pemberi utang. Hal ini sudah terjadi, karena utang ke negara-negara penjajah, mereka bebas menyetir negara dan mengeksploitasi SDA dan kekayaan negara. Keempat, penarikan dan penaikan pajak berkala demi membiayai ongkos demokrasi yang sangat mahal. Kelima, mahalnya hidup dalam sistem demokrasi karena kebijakan dikendalikan kapitalis. Dari tingginya biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, dan hidup di sistem demokrasi kapitalisme ini.
Dampak demokrasi terhadap aspek hukum adalah potensi lahirnya aturan yang represif. Demokrasi hanya mengakomodasi suara terbanyak dan terkuat. Entah suara ini benar atau salah tetap akan diputuskan, inilah yang melahirkan kezaliman hukum berlapis. Wajar jika banyak aturan yang represif dan berpotensi mengkriminalisasi siapa pun yang berseberangan dengan pemilik modal. Bahkan para pemilik modal akan bersaing untuk memuluskan kepentingannya. Hukum tidak ditegakkan untuk keadilan rakyat tapi digunakan untuk melegitimasi kepentingan para kapitalis.
Imbas penerapan gagasan utopis demokrasi adalah kekacauan multidimensi di berbagai aspek kehidupan. Aspirasi rakyat tidak mungkin diakomodasi semua, yang terjadi adalah pertikaian, pertarungan, perlawanan berbagai kepentingan dan tidak mungkin tercipta keadilan. Karena setiap keputusan akan mengorbankan pihak lain. Setiap kebijakan yang diputuskan berjalan di atas kesengsaraan rakyat. Inilah demokrasi yang menjadi topeng ideologi kapitalisme sekuler. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk mencapai keadilan dalam sistem demokrasi. Kapitalisme sekuler hanya mendengarkan pendapat pemilik modal.
Strategi Islam dalam Mengakomodasi Suara Umat
Dalam Islam segala keputusan untuk melanjutkan kehidupan baik individu, masyarakat, maupun negara diambil berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Dalam Al-Maidah ayat 50 menegaskan: "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"
"Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan hukum yang telah Allah turunkan, mereka itulah para pelaku kezaliman." (QS al-Ma'idah [5]: 45).
Telah jelas di dalam Islam melarang manusia menggunakan nafsunya untuk memutuskan perkara kehidupan, karena Allah Swt. melalui Rasulullah saw. telah menurunkan hukum-hukum yang paripurna untuk mengatur kehidupan manusia. Tidak sepantasnya manusia lancang mengabaikan syariat Islam malah mengambil hukum yang digagaa orang-orang tidak beriman. Sebagaimana demokrasi adalah gagasan utopis dari orang-orang yang tidak meyakini Allah SWT dan Rasul-Nya.
Dalam menghimpun aspirasi umat, negara yang menerapkan Islam memiliki caranya. Aspirasi, usulan, kritik, dan saran akan tetap ada, karena amar makruf nahi mungkar tetap dilakukan walaupun negara menerapkan syariat Islam. Di dalam struktur Daulah Islam, ada majelis umat yang berisi perwakilan dari berbagai latar belakang dan kalangan umat. Mereka menyampaikan saran dan kritiknya saja. Namun, majelis umat tidak memutuskan hukum, karena segala perkara diputuskan khalifah berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Di sinilah perbedaan demokrasi dan Islam ketika bermusyawarah dan menyampaikan aspirasi. Kalau dalam demokrasi serba bebas tetapi dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunah.[]
Oleh. Ika Mawarningtyas
MATERI KULIAH ONLINE
UNIOL 4.0 DIPONOROGO
Rabu, 20 Agustus 2025
Di bawah asuhan Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.
#Lamrad
#LiveOpperessedOrRiseAgainst
