TintaSiyasi.id -- Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky, mengatakan, orientasi pemerintahan dalam sistem kapitalisme adalah mengejar pajak rakyat.
"Orientasi pemerintahan dalam sistem kapitalis itu bukan mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi justru yang dikejar adalah pajaknya," ungkapnya di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (20/8/2025), Pemerintah Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang?
Semua ini, kata Wahyudi, karena negara mewarisi berbagai model pemerintahan dari Eropa dan juga dari Amerika Serikat dan semua itu berbasisnya pajak. Dalam Islam menarik pajak dari rakyat itu paling belakangan. Ada pendapatan-pendapatan negara itu tidak dari pajak tetapi justru dari sumber-sumber kekayaan alam. Hampir semua negara sebenarnya punya potensi kekayaan alam. Baik itu bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Itu sebenarnya bisa digunakan, dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.
"Tetapi hari ini bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya justru diserahkan kepada pihak asing dan aseng dan negara hanya mengambil pajaknya bukan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat tetapi dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat negara lain, baik negara asing dan aseng yang mereka akhirnya menikmati itu sebenarnya rakyat kita tidak mendapatkan sesuatu yang mestinya menjadi hak mereka nah itu yang kita lihat terjadi di negeri ini," ujarnya.
Kekayaan alam yang begitu melimpah baik itu ada tambang emas di Papua, ada minyak, gas, batu bara dan seterusnya seolah tidak memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Emas di Papua yang begitu banyak masyarakatnya masih terbelakang dan Tertinggal sampai hari, fasilitas begitu miris padahal kalau digunakan sebesar-besar bisa makmur sekali itu," jelasnya.
Ia memberikan contoh, misalnya ada seorang nelayan menjaring ikan begitu dapat ikan 10 maka negara meminta jatah 'nah karena kalian sudah dapat pendapatan saya meminta jatah sekian', jadi kalau nelayan pada nganggur negara juga enggak peduli itu mau nganggur atau tidak, sama dengan juga tukang kayu misalnya telah membuat meja, kursi untuk dijual maka akan terkena PPN dan pajak itu tidak bisa dihindari, karena kalau enggak tidak bisa membeli barang atau terjual barangnya.
"Ini menunjukkan bahwa semua pekerjaan di masyarakat diincar dengan pajak, bahkan bukan hanya pekerjaan tempat tinggal pun, inikan luar biasa ini, jadi kita ini hampir semua item dipajaki," jelasnya.
Semua item terkena pajak karena, ia memberikan alasan, cara berpikir para aparatur negara hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang dari rakyat, bukan bagaimana membagi uang kepada rakyat.
Jadi, ia menambahkan, sebenarnya dalam prinsip good governance adalah pemerintah yang sedikit sekali menarik dari rakyat dan lebih banyak memberi kepada rakyat, hari ini justru negara lebih banyak mengambil item tarikan dari rakyat daripada memberi rakyatnya atau melayani kepada rakyat. "Ini karena kita belajar dari negara-negara penjajah dulu negara-negara barat yang memang basisnya pajak," tambahnya.
"Jadi ini yang terjadi hari ini karena pemerintah kita masih kelanjutan dari model psikologis pemerintahan Eropa masa lalu yaitu penjajahan Belanda dan juga termasuk di zaman sekarang pengaruh dari sistem Amerika dan Eropa," ungkapnya.
Sehingga, yang membuat negara masih berkutat bagaimana cara mengurus negara ini, pendapatannya hanya bersumber dari pajak, ini yang harus ada pemikiran lain, bagaimana cara mengelola APBN dan sebenarnya sebagai negara muslim yang banyak muslimnya, mestinya melirik bagaimana cara mengelolaan negara tanpa harus dengan pajak, dan Islam telah memberikan contoh itu bagaimana mempraktekkan.[] Alfia Purwanti
