Tintasiyasi.ID -- Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan makna kemerdekaan adalah tentang seberapa besar hak-hak rakyat dipenuhi oleh sistem politik yang sedang berlaku saat ini.
"Memaknai kemerdekaan lebih luas lagi kan bicara
tentang seberapa besar hak-hak rakyat ini dipenuhi. Hak-hak rakyat yang
dihasilkan dari sistem politik yang ada sekarang," ujarnya dalam wawancara
di program Indonesia, Merdeka? yang disiarkan secara langsung melalui
kanal YouTube UIY Official, Minggu (17/08/2025).
"Misalnya saja kalau kita bicara tentang apa saja
yang terjadi dalam konteks perpajakan yang ramai di Pati beberapa waktu
yang lalu, ini kan sebenarnya kalau kita
baca secara keseluruhan enggak bisa dipisahkan dari sistem politik yang diambil
negeri ini," jelasnya.
Agung menjelaskan bahwa keputusan politik oligarkis tentu
dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di negeri ini, yaitu secara politik
sistemnya demokrasi, secara ekonomi kapitalisme.
“Demokrasi ini akhirnya mengalami bentuk transaksional
antara apa? Korporasi dan birokrasi. Jadi bagaimana elected official
memenangkan pemilu membutuhkan anggaran besar dan anggaran besar itu didanai
oleh para oligark, dan akhirnya para pemimpin itu mengabdi pada oligark. Ini
kan persoalan besar sekali yang terjadi pada kita hari ini," bebernya.
Menurutya, dampak dari sistem hari ini adalah hak-hak
rakyat yang harusnya terpenuhi oleh negara menjadi nihil pemenuhannya.
"Nah, akhirnya yang terjadi itu ketika proses
korporatokrasi itu terbangun, membangun transaksional politik itu berlangsung.
Nah, hak-hak rakyat yang harusnya dijamin dalam sistem politik itu nggak
terlaksana," terangnya.
Dalam wawancara tersebut, Agung memberikan harapannya
terkait sistem politik yang seharusnya berlangsung.
"Secara politik jangan sampai oligark itu membuat
keputusan, tetapi bagaimana rakyatlah yang harus dikedepankan secara
kemaslahatan," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rakyat harus mendapatkan
pelayanan ekonomi yang layak seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan
kesehatan. “Pelayanan ini tak akan terlaksana secara memadai dan layak jika
sistem politiknya tak layak,” lugasnya.
"Untuk memastikan bahwa rakyat mendapatkan
keadilan ekonomi ini tadi maka membutuhkan politik yang kuat, politik yang
benar-benar berpihak kepada rakyat, politik yang benar-benar untuk kepentingan
rakyat," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak untuk mencari alternatif
sistem yang kuat dan mewadahi tujuan tersebut. “Sistem adil sangatlah
diperlukan,” tegasnya.
"Sistem yang sedang kita lakukan ini sudah rusak
gitu, pabeulit. Benar-benar benang kusut. Nah, ketika benang kusut, maka
kita membutuhkan, sekali lagi sistem yang adil," terangnya.
“Kita harus mencari sistem apa yang kira-kira memang
betul-betul memberikan keberpihakan pada rakyat dalam pelayanan publik,"
pesannya.
Terkait sistem yang saat ini sedang berlaku, ia
mengatakan bahwa hanya berpihak pada penguasa dan pengusaha saja.
"Kita harus tinggalkan kapitalisme dan demokrasi
karena demokrasi itu transaksional dan oligarkis. Itu sebuah kemestian yang
terjadi ketika negeri ini mengawinkan antara korporasi dan birokrasi, apa yang
disebut peng-peng itu, penguasa dan pengusaha. Nah, pola ini harus
dicabut dan digantikan dengan sistem adil," pungkasnya.[] Hima Dewi
