TintaSiyasi.id -- Menilai korupsi yang dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Immanuel Ebenezer dengan modusnya dugaan suap terkait sertifikasi K3, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia bukan sekadar oknum tetapi sudah sistemis dan membudaya.
"Pidato presiden yang garang tetapi nyatanya korupsi malah tambah mengakar. Artinya korupsi di Indonesia bukan sekadar oknum nakal tetapi sudah sistemis dan membudaya," paparnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Sabtu (23/8/2205).
Ia menegaskan, banyak pejabat pidato soal good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) bagus tetapi itu omong kosong kalau sistemnya tetap kapitalisme. Pidato tidak membuat orang takut korupsi, kalau hukumannya longgar, kalau sistemnya memberi ruang main proyek, main perizinan pasti boncos semuanya.
"Ngomong soal anti korupsi tetapi ternyata dirinya justru terjerat kasus korupsi dan jujur saja modus seperti ini bukan hal yang baru di Indonesia. Diduga ini terjadi di banyak Kementrian dan lembaga negara, polanya mirip-mirip saja, suap proyek, jual beli jabatan, mark up anggaran, terkait dengan perizinan dan lainnya," cecarnya.
Lebih ironis lagi, kata Agung, Noel pernah bicara blak-blakan gaji Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia cuma 11 juta. "Kalau mau lebih ya nyopet katanya, dan faktanya ia juga dijadwalkan menjadi narasumber seminar tentang hukuman mati untuk koruptor pada tanggal 25 Agustus, kontradiktif banget kan," ujarnya.
Solusi Korupsi dalam Islam
Pertama, pembuktian terbalik. Setiap pejabat wajib lapor kekayaannya, kalau ada harta yang enggak jelas asal usulnya dia yang wajib membuktikan bukan rakyat.
Kedua, hukuman berat. Khalifah berhak menjatuhkan ta'zir bahkan sampai hukuman mati bagi korupsi besar ini membuat efek jera bukan main-main
Ketiga, ketakwaan individu. Sejak kecil anak didik dengan baik bertakwa bahwa jabatan itu amanah bukan lahan bancaan.
Keempat, ekosistem anti korupsi. Ada mahkamah mazalim yang independen, yang bisa mengadili pejabat hingga khalifah kalau dia melakukan kezaliman korupsi.
"Semua ini hanya bisa jalan dalam sistem politik Islam yaitu khilāfah, karena khilāfah memastikan hukum Allah berlaku tanpa tebang pilih dan membentuk suasana sosial yang bersih dari budaya suap, korupsi dan setahu saya ini yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia," tegasnya.
Jadi, ia menekankan, kalau masih berharap pada pidato pejabat dalam sistem rusak ini siap-siap saja kecewa, korupsi hanya bisa diberantas hanya dengan sistem yang adil dan tegas itulah sistem Islam dalam naungan khilafah.[] Alfia Purwanti
