TintaSiyasi.id -- Menanggapi demonstrasi yang menuntut dibubarkannya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengatakan itu problem sistemis demokrasi kapitalisme yang melahirkan korporatokrasi.
"Masalah ini bukan sekadar masalah DPR, ini problem sistemis, sistem demokrasi dan kapitalisme dua sisi mata uang melahirkan korporatokrasi kekuasaan dikuasai oleh modal, rakyat menjadi korban," ujarnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Jumat (29/8/2025).
Ia memaparkan DPR sudah lama menjadi simbol korupsi, Muhammad Romahurmuziy mengatakan hampir semua pejabat elected official hasil pemilu itu korup karena biaya politik tinggi jadi minta balik modal dan keuntungannya.
Kemudian, Zulfikar Arse Sadikin dari partai Golkar bahkan mengaku secara blak-blakan sulit untuk mendapatkan yang halal di DPR itu. "Ketika dikritik dalam bentuk ekspresi bubarkan DPR, Ahmad Sahroni dari partai Nasdem malah bilang ini adalah orang yang tolol sedunia, dan bukti sejarah jelas DPR cuma jadi tukang stempel kebijakan pemerintah," urainya.
"Zaman Jokowi, DPR mengesahkan UU Ciptakerja, revisi UU KPK sampai UU IKN meski ditolak oleh rakyat. Zaman Prabowo DPR mengikut lagi dengan UU TNI, suara rakyat tidak pernah dianggap," ungkapnya.
Sehingga, untuk menegakkan demokrasi butuh uang besar. Uang tersebut dari para kapitalis. Dan para kapitalis membutuhkan aturan untuk melanggengkan bisnis mereka, dari sinilah lahir sistem yang korups, sistem yang korporatokrasi dan kleptokrasi.
"Demokrasi sudah gagal kapitalisme terbukti hanya menguntungkan segelintir elit maka yang kita butuhkan bukan tambal sulam tetapi perubahan mendasar," tegasnya.
Oleh karena itu, solusi tidak cukup dengan demo emosional atau marah-marah tanpa arah karena itu sangat mudah untuk ditunggangi. "Kita harus berpikir lebih dalam kenapa kerusakan ini terus berulang? Karena sistemnya rusak," ujarnya.
Oleh karenanya, ia mengajak masyarakat untuk menuju perubahan menuju sistem yang adil, yang berpihak pada umat dan penuh berkah sistem tersebut adalah penerapan syariat Islam kaffah dalam naungan khilafah.
"Saatnya kita melakukan perubahan sistem mari kita sama-sama belajar, diskusi dan menyebarkan pemikiran ini agar kesadaran umat makin kuat, terus bergerak, terus berjuang Allahu Akbar!," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
