TintaSiyasi.id -- Analis Senior dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Fajar Kurniawan, mengungkapkan bahwa megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
"Dampak yang ditimbulkan buat masyarakat dan lingkungan, proyek IKN telah menambah angka deforestasi dengan adanya pembukaan hutan dan lahan yang sangat masif," ungkapnya di akun TikTok fajar.pkad, Selasa (12/8/2025).
Tidak hanya itu, penebangan hektaran hutan mangrove di Teluk Balikpapan juga menyebabkan terganggunya ekosistem fauna yang selama ini menjadi habitat pesut, duyung, dan binatang laut lainnya.
Selain itu, lanjut Fajar, proyek IKN juga memunculkan ketidakadilan sosial yang serius. "Sapa yang menjadi tumbal dari ambisi pembangunan ini? Masyarakat setempat yang sudah bergenerasi hidup di sana yang akan paling terdampak," jelasnya.
"Mereka yang sebelumnya tidak pernah mendengar kebisingan mesin dan alat berat, tidak pernah mengalami polusi udara, tidak terganggu tanah dan hutan tempat mereka mencari penghidupan tiba-tiba terancam oleh pembangunan, dan berubah menjadi kelompok yang rentan," paparnya.
Jadi jika menimbang besarnya resiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari proyek IKN, apakah proyek IKN ini layak untuk diteruskan mengingat sudah ratusan triliun digelontorkan atau memang sebaiknya demoratorium atau bahkan dihentikan saja karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.
"Terlebih dalam proyek IKN ini juga kental kepentingan pemilik modal yang mereka sudah berinvestasi puluhan triliun, sementara disatu sisi dampak jangka panjang pada lingkungan dan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat lokal justru layak dipertanyakan, lantas bagaimana baiknya?" Tanyanya.
Ia memberikan usulan terkait proyek IKN ini, pertama, mengevaluasi ulang yang menyeluruh proyek ini, apakah memang layak dari sisi lingkungan sosial ekonomi dan keberlanjutannya, jangan cuma karena ambisi para pemilik modal, nasib jutaan rakyat Indonesia tergadaikan.
Kedua, harus dilakukan perlindungan hak masyarakat lokal dan restorasi lingkungan, apapun keputusannya, hak-hak masyarakat lokal harus jadi prioritas utama, dan yang paling penting harus segera dilakukan restorasi lingkungan yang masif untuk memulihkan ekosistem yang sudah terdampak.
Ketiga, prioritaskan pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia. Alih-alih fokus ke satu mega proyek kenapa enggak mengalihkan investasi yang ratusan triliun rupiah untuk pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, memperbaiki infrastruktur dasar di daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan energi terbarukan di berbagai wilayah dan membangun ekonomi lokal yang lebih kuat. [] Alfia Purwanti
