Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Praktik Curang Pangan: Keniscayaan Struktural dalam Sistem Kapitalisme

Minggu, 20 Juli 2025 | 08:17 WIB Last Updated 2025-07-20T01:17:42Z

TintaSiyasi.id -- Problema pangan di Indonesia tidak ada habisnya. Kali ini praktik curang pengoplosan beras kembali menyeruak di kalangan masyarakat. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan memberi perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap beras yang beredar di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kecurigaan terhadap harga beras yang secara tiba tiba meningkat, namun stok beras masih melimpah. Benar saja, dilansir dari kompas.com pada Ahad (13/7/2025), terdapat kecurangan diantaranya terdata 212 merek beras oplos tersebar di rak minimarket dan supermarket, ditemukan di 10 provinsi. 

Setelah melalui penyelidikan, mayoritas beras premium maupun medium terbukti tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak terdaftar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut konsumen mengalami kerugian hampir mencapai Rp 100 triliun akibat kecurangan beras oplosan setiap tahunnya. Bayangkan saja? Sungguh miris!

Pertanyaannya ke mana peran negara? Inilah keniscayaan dalam sistem kapitalisme. Diketahui sektor pangan yang dikuasai negara hanya berkisar 10 persen, sedangkan sisanya diserahkan pada korporasi swasta yang berorientasi penuh pada keuntungan. Bahkan dalam kejadian ini melibatkan beberapa perusahaan besar yang sudah lama bercokol di Indonesia. Negara terlihat berlepas tangan melihat perilaku curang para kapitalis, berbagai regulasi dikerahkan namun tidak berdampak apapun. Hasilnya hanyalah pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Memang dalam sistem ini, lingkaran setan antara negara dan korporasi, memainkan peran licik yang menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan mereka. Tak bisa dibantah lagi.

Praktik kecurangan adalah buah dari kehidupan yang jauh dari aturan agama. Pemisahan agama dari kehidupan mendorong segala bentuk usaha mencapai keuntungan, tak peduli halal dan haramnya. Hal ini juga berkaitan dengan kegagalan sistem pendidikan yang diterapkan. Kurikulum saat ini mengesampingkan pembinaaan moral dan etika, siswa tidak diajarkan tentang kejujuran dan peran amanah sebagaimana mestinya. Sebaliknya para guru dan siswa dipusingkan dengan berbagai tugas tak masuk akal. Maka sudah sewajarnya mereka gagal mencetak individu yang bertakwa dan bertanggungjawab dalam kehidupannya. Gagal pula mendambakan 'generasi emas' yang selama ini dibangga-banggakan.

Sistem Islam, hadir sebagai jawaban dari berbagai permasalahan. Dalam Islam, generasi dipersiapkan dengan matang dengan bekal akidah islamiyah sejak dini. Sehingga para pejabat atau penguasa niscaya bersikap amanah dan bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan. Islam dengan tegas menjelaskan bahwa pemimpin selayaknya berperan sebagai pelayan rakyat, mengayomi dan tanggap menyelesaikan masalah. Dalam menegakkan aturan, setidaknya tiga komponen harus terpenuhi. Mulai dari membina ketakwaan individu, kemudian mampu memegang kontrol dalam lingkup masyarakat, hingga berhasil menegakkanya dalam sekup negara (Daulah Islamiyah). Sehingga negara memiliki absolute power dan mampu memberikan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan bagi siapapun yang merugikan rakyat. 

Islam juga memiliki Qadi Hisbah, seorang hakim yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum syariat di pasar dan tempat umum, yang memastikan praktik jual beli yang adil, mengawasi aktivitas masyarakat, mencegah pelanggaran hukum syarak, serta menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu segala bentuk kecurangan yang terlihat akan segera dihentikan dan berhasil menjadi solusi preventif yang memberi efek jera bagi lainnya. 

Selain itu, Islam juga menetapkan bahwa negara harus hadir secara utuh untuk mengurusi pangan mulai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Apalagi urusan pangan merupakan masalah vital karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sistem Islam tidak hanya memastikan pasokan tersedia, tetapi juga mengawasi rantai tata niaga secara ketat. Negara memberi fasilitas penuh dalam proses distribusi dan memastikan pangan benar-benar sampai kepada seluruh rakyat secara adil dan merata. 

Sistem sekuler kapitalisme telah terang terangan mengikis hak manusia, dan membiarkan segelintir dari mereka menguasainya dengan tangan arogan yang mencekik. Sudah saatnya untuk sadar dan kembali pada sistem Islam, sistem yang benar benar mewujudkan keadilan, memimpin dengan rahman dan rahim. Barulah akan terjamin hidup yang sejahtera di bawah naungan aturan Sang Pencipta.

Wallahu a'lam bishshawab. []


Uzhmanazanin Zahidah
(Aktivis Muslimah)

Opini

×
Berita Terbaru Update