TintaSiyasi.id -- Menanggapi rencana kebijakan Kementrian Keuangan akan menarik pajak dari pedagang e-commerce termasuk UMKM, Analis Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Ismail Izzuddin, mengatakan, mustahil Indonesia jadi negara adidaya kalau tulang punggungnya adalah pajak rakyat.
"Menurut saya mustahil Indonesia bisa jadi negara adidaya kalau tulang punggungnya adalah pajak rakyat," ungkapnya di akun TikTok ismail.pkad, Sabtu (12/7/2025).
Ia menegaskan, faktanya sekitar 80 persen pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Artinya negara sangat bergantung pada kantong rakyat bukan dari kekayaan alamnya yang luar biasa.
"Contoh Freeport yang mengelola tambang emas terbesar kita selama puluhan tahun keuntungannya bisa triliunan setiap tahunnya, sektor nikel mayoritas smelter dimiliki asing, laut dan perikanan masih banyak hasil tangkapan ikan kita yang dijual murah ke luar bukan dikelola maksimal oleh negara bukankah itu semua tergolong public goods barang milik rakyat," terangnya.
Ia mengungkapkan Indonesia itu kaya raya. Punya hutan tropis terbesar ke tiga di dunia, garis pantai terpanjang ke dua sedunia, potensi tambang emas, nikel, batu bara, migas, yang nilainya ratusan miliar dolar. Tetapi sayangnya banyak dari sumber daya ini justru dikelola oleh swasta bahkan asing.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, beban pajak bukan hanya angka pajak, tetapi bisa langsung berdampak ke daya beli masyarakat, daya beli turun, permintaan turun, produksi melambat, tenaga kerja dikurangi, ini merupakan rantai kemiskinan yang nyata.
"Di kuartal satu 2024 (Q1 2024) BPS mencatat tingkat pengangguran masih di atas 7 juta orang dan kenaikan biaya hidup makin menekan UMKM yang jadi tulang punggung 97 persen usaha di Indonesia," ungkapnya.
Ia mengatakan, sudah saatnya Indonesia membangun sistem ekonomi yang relevan, adil dan manusiawi, bukan sekadar ikut pola kapitalisme global. Tetapi ekonomi yang lahir dari fitrah manusia, ekonomi yang terinspirasi dari sistem sang pencipta Allah SWT. Dalam sistem itu sumber daya alam dikelola oleh negara untuk rakyat.
"Negara enggak bergantung pada pajak konsumsi tetapi pada produktivitas riil dan pengelolaan aset publik kalau itu dibangun ekonomi stabil, daya beli kuat dan wibawa pemerintah naik dimata rakyat dan dunia," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
