Orang tua yang membiasakan anak untuk bermain dengan gawai menjadi penyebab utama, awalnya kekerasan seksual ataupun perundungan anak. Begitu pun dengan perempuan yang selalu mengunggah apa pun kegiatan dan foto diri yang berlebihan hingga terjadi tindak kejahatan. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan perempuan bukan lagi menjadi tulang rusuk melainkan tulang punggung keluarga. Inilah yang ada kalanya membuat perempuan menjadi korban kekerasan, baik di jalan maupun dalam rumah tangga. Mencari nafkah yang harusnya kewajiban suami, namun karena kondisi ekonomi akhirnya diambil alih istri, dan harus kerja di luar hingga larut. Selain itu, kesetaraan gender juga digaungkan bahwa perempuan harus berada di ranah publik menjunjung emansipasi.
Berbagai persoalan yang muncul akibat kemajuan dunia digital yang tidak diimbangi dengan bijak dalam penggunaan. Penggunaan gawai yang terlalu masif di usia dini dapat menjadikan anak-anak makin rentan terhadap ancaman siber. Pengaruh konten di media sosial yang tidak ada pengawasan dari orang tua menjadi pemicu adanya kekerasan pada mereka. Pengaruh rendahnya literasi digital dan lemahnya iman akibat sistem pendidikan yang berbasis sekuler. Namun, sangat disayangkan negara tidak memberikan perlindungan secara nyata. Penanganan yang dilakukan hanya berupa wacana tanpa adanya sanksi. Fenomena digitalisasi ditengarai membawa banyak keuntungan materi, sehingga aspek keselamatan luput dari perhatian selama mendapatkan pundi-pundi keberuntungan.
Pemerintah berupaya, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Praktikno, mengungkapkan bahwa menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan memperluas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Tempo.co, 11/07/2025). Terlihat jelas bahwa pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh menghentikan kasus dengan tuntas. Pemerintah sibuk dengan birokrasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait serta pemangku kebijakan. Seolah-olah permasalahan yang terjadi bukan tanggung jawab negara.
Realita yang terjadi, penggunaan teknologi tanpa ilmu dan iman menjadi masalah besar, bukan hanya individu namun masyarakat. Inilah gambaran satu konsekuensi dalam kehidupan sekuler kapitalisme. Ada bahaya lainnya, yaitu penguasaan atas dunia siber juga bisa menjadi alat untuk menguasai negara. Dampak siber bukan hanya pada permasalahan perempuan dan anak-anak saja, tetapi masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan dengan meretas akun media sosial bahkan pada data negara. Untuk itu, kita harus bijak terhadap media sosial, terutama memperbaiki diri dari cara pergaulan yang dapat melanggar syariah.
Negara wajib membangun sistem teknologi digital yang mandiri tanpa ketergantungan pada infrastruktur teknologi asing. Dalam Islam, mengenai keamanan negeri dipegang oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri yang bertugas menangani segala hal yang dapat mengganggu keamanan, mencegah hal-hal yang dapat mengancam negara. Selain itu, ada pengawasan dari umat untuk menjalankan mekanisme kepemimpinan. Negara mampu mewujudkan informasi sehat bagi masyarakat, ruang siber syar’i, dan bebas pornografi. Peran negara sebagai junnah (pelindung dan penjaga rakyat) sangat dibutuhkan, dan akan terwujud dengan tegaknya Khilafah. Islam sangat memuliakan perempuan serta memberikan perlindungan.
Negara Islam akan memberikan arahan pada pengembangan teknologi termasuk dunia siber. Sistem Islam akan memberikan panduan dalam memanfaatkan teknologi, dan semua itu untuk menjaga kemuliaan manusia dan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu, untuk menuntaskan kekerasan pada perempuan dan anak-anak dibutuhkan peran besar negara. Sistem yang ada saat ini harus diganti dengan menerapkan Islam secara kaffah.
Oleh: Ariyana
(Aktivis Muslimah)
