Tintasiyasi.id.com -- Indonesia merupakan salah satu negara kaya sumber daya alam, namun masuk dalam kategori negara berkembang. Kekayaan alam yang ada hanya dinikmati oleh para kapital, pejabat pemerintah dan elite politik. Kolusi yang mereka lakukan mendatangkan kesengsaraan pada rakyat, namun inilah potret nyata hidup dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler.
Dilansir dari kumparan.com, 20/6/2025, state capture merupakan bahaya besar yang sedang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang, hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).
State capture itu kolusi antara para kapital besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik, satu hal yang pasti ini tidak akan mengurangi kemiskinan. State capture ini merupakan keniscayaan pada sistem politik Demokrasi Kapitalis Sekuler yang digunakan hari ini.
Pasalnya, masyarakat mana pun terutama para kapital atau pemilik modal bekerja sama dengan para penguasa untuk memuluskan jalan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Akibatnya semua masyarakat terlebih para kapital berlomba-lomba memenuhi standar kehidupan ala kapitalis sekuler, di mana merasa hidup apabila mendapatkan kebahagiaan.
Merasa bahagia apabila memiliki materi, harta dan uang yang banyak. Alhasil mereka lakukan segala cara untuk mendapatkan materi tanpa melihat cara yang dilakukan apakah halal ataukah haram.
Selain itu, pada sistem yang seperti ini sangat meniscayakan terjadinya politik transaksional sebab para penguasa yang ingin maju dan terpilih membutuhkan modal yang sangat besar.
Sehingga membutuhkan dukungan para pengusaha untuk memberikan kucuran dana segar dari perusahaan. Terjadilah proses transaksional di situ, sebab para pengusaha tidak akan memberikan dana segar dengan cuma-cuma.
Kita juga sering mendengar tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setelah para pengusaha memberikan dana segar pengusaha akan meminta balas budi dan penguasa tersebut akan memberikan balas budi dalam bentuk kebijakan penguasa yang terpilih atas bantuan pengusaha.
Wajar keadaan saat ini sangat menguntungkan para penguasa dan pengusaha serta mencekik rakyat yang menjadi pekerja.
Suara rakyat hanya dimanfaatkan pada saat pemilu saja. Setelah itu rakyat bingung ingin menyuarakan aspirasi kepada siapa sebab tidak banyak yang mau mendengar, termasuk orang yang meminta suaranya.
Saat ada penguasa yang mendengar, belum tentu mereka ingin menindaklanjuti apa yang telah didengarnya. Beginilah keadaan rakyat dari dulu hingga kini, banyak rakyat berharap pada pemimpin baru, namun hasilnya nihil.
Harusnya kita sadar bahwa pergantian pemimpin tidak bisa menggantikan sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak cukup hanya mengganti pemimpin saja, namun ganti juga sistem bobrok yang mengakar.
Jadi, jika kita dapati keadaan semakin memburuk dan tidak berpihak pada rakyat memang wajar, begini potret hidup dalam sistem demokrasi sekuler kapitalis.
Dalam Islam, akidah merupakan landasan kehidupan baik individu maupun negara. Dengan dasar ini pula menjadikan setiap individu muslim selalu berbuat jujur serta tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri sendiri apa lagi berbuat kecurangan yang lainnya dengan memanfaatkan jabatan.
Sebab, Islam memandang bahwa jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tuntunan hukum syari'at yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur.
Karena umat Islam kehidupannya berlandaskan pada akidah Islam yang meyakini bahwa Allah sebagai Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan individu muslim akan mengembalikan kepada hukum Allah.
Akhirnya umat muslim takut untuk melakukan kemaksiatan karena yakin bahwa Allah dapat melihat dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan.
Neraka akan menanti orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan surga tempatnya orang yang bertaqwa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." (TQS Ali 'Imran 3: Ayat 133)
Islam juga memiliki mekanisme untuk menjaga integritas setiap individu, umat bahkan pejabat sekalipun. Islam akan menerapkan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan, sehingga tidak ada yang berani melakukan kemaksiatan yang sama setelah melihat sanksi yang diberlakukan.
Karena itu, korupsi akan dapat dicegah dalam negara yang menjalankan aturan Islam secara kaffah. Wallahu'alam bishshawwab.
Oleh: Sindi Laras Wari, S.K.M (Aktivis Muslimah)
