Data Angka ATS yang disebabkan oleh faktor mencari nafkah sebanyak 21,64 persen dan ekonomi adalah sebanyak 25,55 persen. Penyebab ATS tertinggi yang lainnya adalah pernikahan, merasa pendidikan yang sudah cukup, disabilitas, akses sekolah yang jauh, perundungan dan faktor lainnya.
Tatang juga menilai fenomena ATS ini terlihat pada anak-anak usia sekolah menengah, di mana kemungkinan putus sekolah semakin besar seiring bertambahnya usia.
Selain hal-hal diatas , menurut Tatang kesenjangan dalam akses pendidikan antara keluarga miskin dan kaya masih cukup besar meskipun berbagai intervensi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah disalurkan.
Dari tren 2022-2024 perbandingan antara terkaya dan termiskin semakin mengecil, terutama di usia-usia yang awal. Usia SD sepertinya tidak terlalu banyak perbedaan antara keluarga miskin dengan yang kaya, kemudian SMP di usia 12-15 lumayan sudah mendekat dengan rata-rata di 97%.
Masih menonjol antara termiskin dan terkaya di tingkat SMA.Tantangan buat kita fokus di area beberapa yang menjadi tantangan tersendiri adalah pada angka tidak sekolah,” tutur Tatang.
Dalam Kunjungna peninjauan sekolah rakyat Menteri Sosial Saifullah Yusuf , mengatakan "Saya tadi bertemu Ibu Rustini. Penghasila beliau rata-rata Rp 50.000 ribu per hari untuk menghidupi ketiga anaknya.
Beliau adalah orang tua tunggal dan penyandang disabilitas. Rumah yang mereka tinggali ukuran 2x3 meter, yang dihuni oleh empat orang. Keluarga ini termasuk yang akan mendapat perhatian dari Presiden Prabowo,"kata Saifullah.
Anggaran untuk kebutuhan operasional Sekolah Rakyat jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025 totalnya Rp 2,3 triliun," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat raker bersama Komisi VIII DPR, Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025.
Komponen yang akan ada didalam anggaran tersebut adalah biaya belajar per masing-masing siswa per tahunnya mencapai Rp48,2 juta. Biaya belajar tersebut terdiri dari perlengkapan sekolah yaitu seragam, sepatu, hingga laptop, sedangkan anggaran untuk sarana dan prasarana mencapai Rp 487,14 miliar," tuturnya.
Akar Masalah: Kasta Pendidikan Kapitalis
Pendidikan adalah hak setiap warganegara. Tapi kenyataannya selama ini intervensi pemerintah di bidang pendidikan berupa dana BOS dan KIP bagi keluarga miskin hanya menjadi bantalan ekonomi keluarga yang tidak menghilangkan akar masalah kemiskinan dan kesenjangan Pendidikan.
Faktor ekonomi dan mencari nafkah merupakan bukti dari pendidikan sebagai komoditas mahal yang tidak bisa dengan mudah diakses oleh seluruh rakyat.
Pendirian sekolah rakyat bertujuan menghapus kemiskinan sepintas tampak bagus.
Kedepannya sekolah rakyat untuk keluarga miskin ini justru akan meningkatkan tendensi sekolah berkasta, yaitu sekolah yang khusus untuk keluarga si miskin dan si kaya. Sedangkan pendidikan adalah hak dasar setiap anak didik, tanpa memandang dia kaya atau miskin.
Dalam menutupi kegagalan intervensi dalam sistem kapitalisme, pada era Pemerintahannya Prabowo menggagas Sekolah Rakyat untuk anak-anak orang miskin (kurang mampu) dan Sekolah Garuda Unggul untuk anak-anak orang kaya (mampu) sebagai jalan tengah yang bersifat akomodatif.
Program kebijakan ini akan dinarasikan oleh rezim sebagai upaya untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya program tersebut hanyalah program untuk mendongkrak popularitas tetapi tidak menyelesaikan akar masalah, sekedar tambal sulam dalam sistem kapitalisme.
Pendidikan berkasta sangat jelas terlihat didalam sistem pendidikan kapitalis,yaitu menjadikan sektor pendidikan sebagai peluang bisnis untuk menghasilkan keuntungan pribadi.Layanan publik seperti sektor pendidikan menjadi ladang bisnis, saat itulah pendidikan menjadi layanan mahal alias berbayar.
Walupun nantinya pendidikan dibuat gratis,layanan dasar yang diberikan hanyalah ala kadarnya dengan fasilitas seadanya.Sangat realitis terjadi pada Pendidikan sistem kapitalisme. Salah satu sebab munculnyapendidikan berkasta dengan adanya sekat-sekat sosial yang dibentuk dari awal dimana sistem ini diterapkan.
Bukan hanya di sektor pendidikan saja, kesenjangan sosial antara kaya dan miskin hampir terjadi di semua lini kehidupan.
Sistem Pendidikan Islam Mampu Melahirkan Generasi Mulia
Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) dan membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Metode pendidikan dirancang untuk·merealisasikan tujuan tersebut.
Dalam pandangan Islam Pendidikan adalah hak dasar anak bahkan hak-hak syar’i warga negara sebagaimana kesehatan dan keamanan rakyat. Negara secara langsung bertanggung jawab penuh memenuhi seluruh kebutuhan dasar publik di mana negara sebagai penyelenggara sekaligus memenuhi semua pembiayaan dari Baitul Maal.
Tidak ada perbedaan pendidikan bagi anak orang kurang mampu dan anak orang kaya baik di kota maupun di daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota.
Kemudian dalam Islam, biaya untuk kegiatan operasional pendidikan di Negara Khilafah diambil dari baitul mal, yakni dari kharaj dan pos fa'i serta pos milkiyyah ‘amah (kepemilikan umum).
Semua pemasukan di Baitul mal yang didapat di dalam Negara Khilafah, boleh diambil dan digunakan untuk biaya operasional sektor pendidikan sepenuhnya. Jika pembiayaan dari baitulmal tersebut tidak mencukupi, rakyat tidak akan dipungut pajak oleh negara .Jika harta di baitulmal cukup atau habis untuk menutupi pembiayaan pendidikan, negara hilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim.
Kemudian negara juga menyediakan fasilitas penunjnag seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya di samping gedung-gedung sekolah dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang berkeinginan melanjutkan penelitian di dalam berbagai cabang iimu pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis, dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, sehingga nanti lahir lah di tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Islam dalam Bab “Strategi Pendidikan”, hlm 176).
Inilah fungsi pokok negara khilafah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab atas pendidikan bagi seluruh rakyat. Sistem Kapitalisme ini menghasilkan pendidikan berkasta, sedangkan Islam mewujudkan pendidikan secara merata dan berkualitas di semua jenjang dan sektor pendidikan. Tidak ada perbedaan fasilitasdan sarana dan prasarana, baik di tingkat desa, kota, daerah terpencil, atau wilayah yang sulit dijangkau sekalipun. Negara menyediakan infrastruktur publik yang memungkinkan seluruh rakyat dapat mengakses pendidikan dengan mudah, nyaman dan aman.
Dalam Islam, pendidikan bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Sistem ekonomi Islam justru diterapkan sebagai supra struktur dan menyokong sistem pendidikan. Pendidikan adalah hak syar’i warga negara untuk mencetak generasi subyek peradaban.
Islam mempunyai tujuan starategis yaitu untuk membentuk pola pikir dan pola sikap secara Islam. Pendidikan Islam diselenggarakan hanya untuk mencetak generasi bersyakhshiyah Islam yang menguasai ilmu terapan serta dipersiapkan untuk mengagungkan peradaban Islam dan siap berdakwah dan berjihad ke seluruh plosok penjuru dunia.
Pendidikan Islam justru akan menjadi mercusuar dunia, kiblat masyarakat internasional.Generasi Muslim akan hadir sebagai penjaga dan pembentuk peradaban Islam yang mulia. Wallahualam bishshowwab.[]
Oleh: Fitri Susilowati
(Aktivis Muslimah)
