TintaSiyasi.id -- Menanggapi banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara, bahkan melibatkan aparat penegak hukum (APH), Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai hal itu menjadi bukti negara gagal melindungi rakyatnya.
"Ini yang menunjukkan gagalnya sebuah negara hadir untuk melindungi masyarakatnya. Tercermin dari gagalnya aparat negara untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat yang akhirnya muncul rasa ketakutan, bahkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum," terangnya di kanal YouTube Khilafah News: Rakyat Trauma Sama Aparat? pada Selasa (27/5/2025).
Secara faktual, bebernya, pada titik tertentu masyarakat dikalahkan atau tidak mendapatkan keadilan, sementara aparat penegak hukum justru berada di pihak oligarki, baik oligarki ekonomi (punya basis keuangan) maupun oligarki politik (punya basis kekuasaan).
"Keadilan akhirnya berpihak kepada pemilik modal atau pemilik kekuasaan. Artinya, akhirnya keadilan berpihak kepada orang yang punya akses kekayaan. Di situlah berhadapan antara masyarakat yang tidak punya akses kekayaan dan masyarakat yang tidak punya akses ekonomi yang kuat maka dia akan sulit mendapatkan keadilan," jelasnya.
Lebih lanjut ia menilai hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme yang menihilkan peran agama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Alhasil, lanjutnya, pergantian pemimpin tidak mampu mengubah keadaan karena pemimpin dalam sistem ini didesain untuk menghamba dan melindungi kepentingan para kapitalis (oligarki).
"Di situ yang membuat kita semakin sedih. Hari demi hari bukan makin membaik, tetapi justru semakin kuat cengkraman oligarki itu di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan para aparat negara maupun organ-organ negara dan kepentingan-kepentingan negara, termasuk hukum yang ada di dalam negara itu," sesalnya.
Alhasil, imbuhnya, aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan menjaga masyarakat, justru berpihak dan menjaga kezaliman yang dilakukan para oligarki. Menurutnya, hal itu juga terjadi karena dari sisi mental para aparat sendiri tidak punya basis keimanan dan ketakwaan.
"Karena kalau mereka beriman dan bertakwa dengan baik, tentu dia akan takut melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang sifatnya maksiat atau sifatnya kriminal maupun yang sifatnya tersembunyi lainnya," tegasnya.
Selain itu, ia menilai, sistem yang ditetapkan saat ini terbukti lemah, bahkan bisa diubah sesuai selera dan dijadikan sebagai alat untuk melancarkan kepentingan penguasa. Menurutnya, hal ini sangat berbahaya karena mereka (penguasa) lebih paham hukum dibandingkan masyarakat umum, kemudian mereka mengetahui celahnya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka dan menindas rakyatnya sendiri. Padahal, salah satu tugas negara, tegasnya, ialah menjamin rasa aman, melindungi rakyat.
"Kalau kita lihat, salah satu tugas negara hadir di tengah-tengah masyarakat itu adalah untuk menjamin rasa aman, melindungi masyarakatnya, kemudian memberikan kecerdasan, mensejahterakan masyarakat. Aparat harusnya menjalankan itu untuk melindungi supaya masyarakat itu aman nyaman, tidak ada ketakutan," tutupnya. []Tenira
