TintaSiyasi.id -- Ketua Umum APMI Ustaz Dandi Irawan, S.T., memaparkan bahaya penguasaan ekonomi Indonesia oleh oligarki. "Pertama, kesulitan rakyat mengakses kekayaan negara, sumber daya alam yang melimpah tidak dinikmati oleh rakyat, hanya dikuasai oleh segelintir orang saja," ungkapnya di kanal YouTube Mercusuar Ummat, Selasa (18/3/2025), Bedah Khilafah Cara Khilafah Agar Negara Tidak Dikuasai oleh Oligarki.
Ia memberikan contoh, harga listrik, BBM mahal karena dikelola oleh perusahaan swasta yang mencari keuntungan.
"Kalau kita bandingkan harga BBM Indonesia yang mana sebagai negara berkembang, hampir sama dengan harga dari negara maju, tetapi berbeda pendapatan perkapita negara Indonesia dengan negara maju, mestinya harga BBM kita sebagai negara berkembang yang pendapatan perkapitanya jauh lebih rendah dibanding negara maju, harganya jauh lebih rendah ketimbang harga BBM di negara maju," ungkapnya.
"Dampak dari pada oligarki ini sehingga menyebabkan rakyat susah mengakses kekayaan negara, karena kekayaan negara dikuasai oleh oligarki, demokrasi yang diterapkan di negeri ini kita bisa saksikan ternyata semu dan penuh dengan manipulasi politik, karena kekuasaan hanya berputar di elit saja, karena merekalah sebagai pemilik modal, rakyat hanya dijadikan sebagai alat dalam pemilu, sementara kebijakan tetap dikendalikan oleh oligarki," paparnya.
Kedua, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi makin lebar, karena kekayaan negara tidak terdistribusikan secara adil.
"Kalau kita perhatikan, Indonesia memiliki banyak miliarder, tetapi di saat yang sama banyak juga jutaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ada oligarki yang menguasai jutaan hektar HPH, di sisi lain ada rakyat Indonesia yang bahkan satu meter sejengkal tanah pun tidak dimiliki, tentu ini gap yang sangat jauh Kenapa ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang mana oligarki yang semestinya tidak boleh mengelola menguasai kepemilikan umum, di dalam sistem ekonomi kapitalisme mereka punya hak untuk mengelola kepemilikan umum, dampaknya terjadi gap yang sangat jauh antara yang miskin dengan yang kaya," terangnya.
Ketiga, pelemahan kedaulatan negara. Karena ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang, kebijakan negara lebih tunduk pada kepentingan oligarki dibanding kepentingan nasional.
"Contoh kasus yang baru saja bisa kita saksikan bagaimana head to head antara rakyat di Tangerang Banten dengan oligarki, sang oligarki bahkan diduga melakukan pemagaran laut berkilo-kilo kilometer buktinya sudah sangat terang benderang tetapi di sisi yang lain sang pemimpin, mengundang oligarki yang dituduh menguasai hak rakyat dan memagar laut tersebut diundang di istana negara, ini bentuk dari lemahnya kedaulatan negara, karena penguasa karena politik dikendalikan oleh oligarki sehingga banyak kebijakan ekonomi politik yang ditentukan oleh pemilik modal bukan ditentukan oleh rakyat," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
