TintaSiyasi.id -- Menanggapi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) ataupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang terus ada sampai saat ini, Pengamat Sosial Rizki Awal menilai pemerintah bukan tidak mampu, namun tidak mau menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.
"Negara bukan tidak mampu, tetapi tidak mau menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Karena kalau mau, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan segera," jelasnya dalam program Kabar Petang: Masyarakat Papua sudah Muak dengan OPM di kanal YouTube Khilafah News, Senin (26/5/2025).
Sebuah ironi, korban telah banyak berjatuhan, warga sipil diserang dengan tembakan yang berulang kali oleh OPM, tentara dan polisi pun meninggal akibat penembakan, namun pemerintah atau negara terkesan abai, bahkan sama sekali tidak mengambil langkah serius untuk menjaga keamanan rakyatnya.
"Saran saya, pemerintah harus serius untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai Papua ini menjadi agenda seperti Timor Leste di kemudian waktu," sambungnya.
Ia menilai, penyebab gerakan separatisme di Papua, antara lain karena tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan rakyat di sana, seperti faktor pemerataan pembangunan, ekonomi, dan pendidikan, Papua seperti dianaktirikan dari wilayah lain yang ada di Indonesia.
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan Food Estate dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Tetapi masalah Papua itu bisa diselesaikan, pertama, masyarakat Papua diberikan kesejahteraan rakyatnya. Diberikan pendidikan terbaik, fasilitas kesehatan terbaik," jelasnya.
"Kemudian, pemerataan pembangunan itu penting untuk bisa menjangkau satu kabupaten ke kabupaten yang lain sehingga meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal di wilayah pedalaman Papua," ujarnya menambahkan.
Faktor lain penyebab tidak kunjung tuntasnya masalah di Papua, ia menduga ada oknum-oknum tertentu yang terus memelihara eksistensi gerakan separatis ini. Pasalnya, jelas dia, kalau memang pemerintah mau serius menangani, sebetulnya mudah untuk menelusuri dari mana OPM mendapatkan persenjataan, apakah dari asing atau swasta.
"Kalau ujungnya adalah Asing (Barat) . Berarti Asing memainkan peranan penting terkait isu pemecahbelahan Indonesia. Namun kalau persenjataan itu bantuan dari swasta, maka ada upaya untuk memelihara ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua yang kita cintai itu," ungkapnya.
Karena, lanjutnya, Papua merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari hutan, tambang dan laut yang ketiga unsur bisa menjadi bancakan bisnis para kapitalis (swasta ataupun Asing).
"Maka, bisa jadi KKB ini bukan bertujuan untuk merdeka, tapi memelihara eksistensi komprador kapitalis di negeri Papua itu sendiri," tutupnya. []Tenira
