TintaSiyasi.id -- Jurnalis Senior Mujiyanto menilai fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap jurnalis di sejumlah media massa sebagai dampak efisiensi yang dilakukan rezim Prabowo.
"Ini dampak efisiensi rezim Prabowo," ujarnya kepada Tintasiyasi.id, Selasa (6/5/2025).
Ia menerangkan, sebelumnya, hampir semua media televisi mendapatkan 'subsidi' keuangan dari rezim Jokowi. Maka, lanjutnya, ketika negara melakukan efisiensi, media massa terdampak, tidak lagi dapat bantuan. Secara ekonomi, kata dia, pendapatam media televisi memang turun. Perolehan iklan jauh dari harapan mereka.
Sementara, mereka tak bisa lagi mendapatkan 'subsidi' dana pemerintah. Satu-satunya jalan adalalah rasionalisasi, dan yang kena pangkas adalah bagian pemberitaan karena dianggap rendah dalam mendapatkan kue iklan dibandingkan acara hiburan. Kondisi ini dinilai Mujiyanto secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya suara kritis rakyat terhadap rezim Prabowo.
"Kita tahu Prabowo menginginkan suasana tenang, tanpa ada 'keonaran' opini. Kita tahu kontroversi itu ada di bagian pemberitaan media massa. Bayangkan jika bagian ini telah dilemahkan, maka otomatis kontroversi akan jauh berkurang. Ini yang diharapkan rezim, suasana tenang. Selain itu, tanpa dukungan pemberitaan media mainstream yang bagus, suara kritis rakyat tak akan sekuat sebelumnya," ungkapnya.
Namun demikian, ia mengingatkan para jurnalis agar tidak berhenti, terus menjadi penyambung lidah kebenaran meski terjadi PHK massal jurnalis maupun media massa dilemahkan. Menurutnya, jurnalis muslim mesti mencari berbagai peluang untuk terus berkarya.
"Berbagai peluang harus dicari. Media sosial terbuka untuk berkarya. Ini juga bisa menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perubahan bila kita pandai memanfaatkannya," pungkasnya.[] Saptaningtyas
