Tintasiyasi.id.com -- Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kebumen program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu program yang juga sudah diluncurkan oleh Pemda Kebumen pada 25 April 2025. Terdapat 58 ribu masyarakat ikut serta dari target 1,2 juta jiwa hingga Oktober nanti.
Program ini diklaim sebagai bukti nyata bahwa negara hadir menjamin kesehatan bagi seluruh rakyatnya dari pusat hingga daerah. Bupati Kebumen menyampaikan bahwa “CKG ini bukan hanya periksa tensi, tapi juga pemeriksaan menyeluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari usia bayi baru lahir sampai orang tua yang sudah sepuh.” (28/4/2025).
Program pemerintah pusat ini mengalokasikan dana hingga Rp4,7 triliun yang diambil melalui dana APBN. Program ini diklaim untuk meningkatan kesadaran dan kesehatan sejak dini dan mendeteksi penyakit lebih awal.
Program Gratis
Aroma pencitraan dibalik program “Gratis” dalam program-program kesehatan yang diluncurkan tidak sebanding jika dibandingkan dengan keseriusan dalam menyelesaikan urusan rakyat. Yang kadang justru menjadikan rakyat enggan memaksimalkan program ini, bukan karena tidak ingin mendapatkan fasilitas kesehatan gratis akan tetapi program gratis ini cenderung seperti program setengah matang jika dilihat dari beberapa sisi.
Pertama, karena program-program ini tidak menyentuh persoalan utama sektor kesehatan yang masih semrawut yakni ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan karena beberapa faktor mulai dari ketidakadilan sosial dan ekonomi, perbedaan kondisi geografis, juga keterbatasan tenaga medis.
Belum lagi kesenjangan antara faskes dengan nakes karena minimnya anggaran, pemerintah belum bisa memberikan insentif yang besar untuk nakes yang bertugas di daerah terpencil, termasuk fasilitas di daerah terpencil pun tidak selengkap yang di kota.
Ditambah potensi penggelapan dana dari alokasi dana untuk program ini mengingat sudah menjadi rahasia umum akan tingginya angka korupsi menjadi bayang-bayang disetiap program yang diluncurkan yang pada akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Selain itu ketersediaan dan distribusi dokter yang masih menjadi PR besar pemerintah di sektor kesehatan, standar WHO menyatakan bahwa idealnya perbandingan dokter dengan pendudukan adalah 1:1.000.
Akan tetapi jika merujuk pada data Profil Kesehatan Indonesia 2022 yang diterbitkan Kemenkes, di faskes milik pemerintah dari puskesmas hingga rumah sakit per tahun 2022 jumlah dokter yang ada hanya 176.110 dokter dengan jumlah penduduk Indonesia 270 jiwa artinya jika mengacu pada standar WHO kapasitas dokter yang tersedia di Indonesia masih belum cukup, bahkan sangat kurang.
Faktor ekonomi yang ada di tengah masyarakat juga turut serta dalam sulitnya akses kesehatan, akses layanan kesehatan yang layak cenderung hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya, rakyat miskin tetap tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang layak ditambah dengan semrawutnya persoalan BPJS yang juga masih menjadi PR pemerintah dan berdampak pada akses layanan kesehatan.
Dilihat dari beberapa aspek maka yang akan didapati adalah keberadaan program-program gratis termasuk memberikan pelayanan kesehatan justru tampak tidak realistis karena banyaknya carut marut birokrasi di bidang kesehatan.
Kapitalisme Meniscayakan Lahirnya Rezim Populis
Dalam sistem demokrasi kapitalistik program ini tidak lebih dari sekedar kebijakan populis yang semakin menegaskan bahwa pemerintah abai terhadap rakyat.
Sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan pemerintah hanya bertindak sebagai pembuat regulasi (regulator) dan fasilitator dalam pengurusan umat yang endingnya diserahkan kepengurusannya pada swasta.
Program-program gratis yang digaungkan di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari upaya mereka untuk mengelabui masyarakat agar tampak bekerja untuk rakyat padahal rezim ini hanya bekerja untuk kepentingan segelintir elit.
Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pemerintah yang lebih sering menggandeng RS swasta memberikan layanan kesehatan yang berdampak pada ketidak mertaan layanan kesehatan di daerah terpencil karena pihak swasta tidak akan mengambil resiko dengan membangun RS di daerah terpencil dimana bisa berdampak pada pendapatan mereka.
Disisi lain pemerintah belum mampu membangun lebih banyak RS di daerah terpencil karena anggaran APBN yang selalu defisit.
Kapitalisme juga meniscayakan lahirnya rezim dan para kapital untuk mengkapitalisasi sektor-sektor milik umum demi meraih pundi-pundi rupiah untuk kepentingan mereka sendiri tanpa peduli pada nasib rakyat.
Negara dalam Islam, Menjamin Kesehatan Rakyat
Dalam Islam kesehatan dipandang sebagai bagian dari kepentingan dan sarana umum yang vital dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga negara bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan secara konkrit dan riil bahkan gratis lebih dari itu negara dalam Islam juga wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat secara gratis.
Rasulullah Saw. bersabda :
“Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Dalam Islam setiap sarana umum dan segala sesuatu yang menyangkut kemaslahatan umat wajib diatur serta disediakan oleh negara termasuk di dalamnya klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.
Di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani “Negara menyediakan seluruh layanan kesehatan bagi setiap rakyat secara gratis. Akan tetapi negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter dan menjual obat-obatan”
Menjamin kebutuhan pokok termasuk di dalamnya memberikan fasilitas layanan kesehatan yang cepat, akurat, mudah diakses, dan profesional adalah kewajiban penguasa terhadap rakyatnya. Negara dalam Islam yakni Khilafah memiliki sistem administrasi yang rapi, terstruktur, dan aplikatif dalam pemberian layanan kesehatan.
Khilafah memiliki kekuatan kas yang dikelola dalam baitulmal, dimana pemasukan baitulmal salah satunya bersumber dari pengelolaan SDA yang tepat yakni dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Wallahu'alam bishshawwab.[]
Oleh: Lulita Rima Fatimah
(Aktivis Muslimah)
