"Harus ada regulasi, (dan) keseriusan pemerintah
untuk melindungi tenaga kerja Indonesia ini," ujarnya dalam tayangan YouTube
di Kabar Petang yang disiarkan Khilafah Channel pada Selasa, (19/05/25).
Ia menyebutkan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja
tidak berpihak pada buruh dan tenaga kerja. "Kemudian Undang-Undang Cipta
Kerja itu tidak berpihak pada buruh dan tenaga kerja," katanya
Menurutnya, tantangan globalisasi yang tidak bisa
dibendung menjadikan dunia kerja makin
suram sehingga tidak mampu menjaga kondisi tenaga kerja dalam negeri.
"Suramnya dunia tenaga kerja ini sudah bisa
dibaca dengan kasat mata. Terutama akibat tantangan globalisasi yang tidak bisa
dibendung. Makanya, negara melalui pemerintah yang sedang berkuasa sekarang
ini, tidak mampu menjaga kondisi tenaga kerja dalam negeri," jelasnya.
Dalam hal ini, ia menilai, minimnya perlindungan
tenaga kerja karena tidak ada pendidikan keterampilan yang tidak selaras dengan
kebutuhan industri, ditambah lagi lambatnya peran negara dalam menyikapi
program sistemis tersebut.
"Keberadaan tenaga kerja itu sangat minim
perlindungannya. Tidak ada pendidikan, keterampilan yang tidak selaras dengan
kebutuhan industri, dan sebagainya. Hal ini sebenarnya diperparah oleh
lambatnya peran negara dalam menyikapi problem sistemik ini," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa lambatnya
pertumbuhan merupakan bukti dari dajalnya penerapan kapitalisme yang tidak mau
disebut gagal.
"Makanya bukan sekadar pertumbuhan yang lambat, tetapi
sebetulnya ini bukti bahwa kapitalisme itu gagal, begitu. Gagal dan mereka
tidak mau disebut gagal," jelasnya.
Ia pun menyimpulkan bahwa negara yang bisa menyelamatkan kondisi dunia ekonomi global yang krisis ini yaitu negara yang menerapkan sistem Islam.
"Maka negara yang bisa menyelamatkan kondisi
dunia ekonomi global yang krisis ini yang kemudian pasti akan berdampak kepada
negeri Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, dan lain sebagainya, bahkan dunia
sampai level mikro. Itu tentu yang mengerti tentang penciptaan manusia itu
sebetulnya untuk apa, yaitu negara yang menerapkan sistem Islam,"
jelasnya.
"Kenapa? Karena negara yang menerapkan sistem Islam itu menjalankan amanah-amanah ilahiah. Jadi syariat Islam memerintahkan pemerintah yang menjalankan negara ini bertindak responsif, secara tersentral, semua data diketahui dengan cepat," pungkasnya.[] Aini
