TintaSiyasi.id -- Pemerintah melalui program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), bertekad meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan serius yang justru memunculkan pertanyaan besar: benarkah program ini mampu menjamin gizi generasi?.
Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Di SDN 33 Kasipute, belasan siswa dilaporkan muntah-muntah setelah mencium aroma amis dari menu MBG yang terdiri dari nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. (Tempo.co, 25/4/2025)
Belum tuntas kasus tersebut, muncul lagi dugaan keracunan makanan di Kota Bogor. Dari data 7–9 Mei 2025, tercatat 210 siswa dari delapan sekolah mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Rinciannya, 34 orang harus menjalani rawat inap, 47 dirawat jalan, dan 129 lainnya mengalami keluhan ringan. Seluruh korban diduga menerima makanan dari satu penyedia layanan MBG yang sama.(CNN Indonesia, 11/5/2025)
Kejadian serupa kembali terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur harus dirawat di RSUD Sayang dan Bhayangkara Cianjur akibat keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Menyikapi situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa program MBG akan segera dilindungi oleh skema asuransi. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, menyebut bahwa Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tengah menyusun proposal mekanisme perlindungan asuransi untuk MBG. Risiko yang diidentifikasi mencakup potensi keracunan bagi siswa, balita, ibu hamil, hingga pihak pelaksana seperti SPPI dan SPPG.(Bisnis.com, 11/5/2025)
Sayangnya, pendekatan penyelesaian berbasis asuransi ini justru memperlihatkan wajah asli sistem kapitalis-liberal: memindahkan tanggung jawab negara kepada mekanisme pasar. Solusi yang ditawarkan bukanlah menyelesaikan akar masalah, melainkan memitigasi akibat dari kegagalan sistemik.
Solusi Islam: Sistemik dan Menyeluruh
Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk gizi generasi penerus. Dalam QS An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar."
Ayat ini menegaskan bahwa kesejahteraan generasi adalah tanggung jawab kolektif umat Islam, dengan peran utama berada pada kepala keluarga. Para ayah wajib bekerja dan menafkahi keluarga, termasuk memastikan asupan gizi anak-anak mereka. Namun, agar peran ini berjalan optimal, negara harus hadir sebagai fasilitator dan pelindung.
Dalam sistem Islam, negara yang menerapkan syariat secara kaffah dalam bentuk Khilafah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para ayah. Memastikan mereka memperoleh penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Jika seorang ayah tidak mampu bekerja, tanggung jawab berikutnya ada pada keluarga besar dan komunitas sekitarnya. Bila semua upaya gagal, maka negara wajib turun tangan langsung untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi.
Lebih dari itu, Khilafah akan membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang tidak bergantung pada impor. Sistem distribusi pangan akan dijamin merata dan adil, membuat harga bahan pokok terjangkau seluruh rakyat. Negara juga akan mengelola sumber daya alam (SDA) sebagai milik umum, bukan komoditas swasta. Hasil pengelolaan SDA dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan kekuatan sistem ekonomi Islam ini, negara akan mampu menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma bagi seluruh siswa di pelosok negeri. Bahkan, tidak hanya makan siang gratis, tetapi juga pendidikan tanpa biaya, asrama gratis, kebutuhan sehari-hari, serta jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Program MBG mungkin lahir dari niat baik, namun pelaksanaannya yang terkesan terburu-buru dan tidak sistematis menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Dibutuhkan sistem yang menyentuh akar persoalan dan berpihak penuh pada rakyat. Bukan sistem tambal sulam berbasis kapitalisasi. Sudah saatnya kita melihat Islam sebagai solusi nyata dan menyeluruh. Wallahu a’lam bish-shawab
Oleh: Andi Asriati
Penggiat Literasi
