TintaSiyasi.id -- Gelar sarjana dulu sangat dipuja, diingin oleh setiap orang bahkan dianggap sebagai pintu menuju masa depan cerah. Namun, kenyataan hari ini di lapangan berkata lain. Makin banyak lulusan universitas di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran, menunggu dan mencari tanpa kepastian di tengah pasar kerja yang kian selektif dan jenuh.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengutarakan pada 2014, jumlah pengangguran bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024. Namun, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi. (cnbcIndonesia.com, 1/5/2025)
Kondisi ini terjadi di saat pandemi Covid-19 melanda dan angka pengangguran terus melonjak bahkan semakin tinggi. Pada saat pandemi dunia kerja lumpuh, ribuan lulusan sulit mencari kerja akibat rekrutmen tenaga kerja yang nyaris beku. Keadaan ini sangat memperihatinkan, sebab tingginya angka pengangguran berkorelasi positif dengan kemiskinan dan minimnya kesejahteraan rakyat. Bahkan kemiskinan menjadi faktor pemicu terjadinya krimininalitas di tengah masyarakat.
Penerapan sistem hidup kapitalisme adalah penyebab semua masalah di negeri ini termasuk pengangguran. Dari rezim yang satu ke rezim yang lain masalah pengangguran sudah menjadi masalah yang diwariskan dan belum menemukan solusi tuntas.
Negara dengan sistem ekonomi kapitalis hanya bertindak sebagai regulator yang mementingkan para korporat. Dalam hal ini, negara tidak menjamin penuh kesejahteraan rakyatnya serta tidak menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. Walhasil terjadi kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Bahkan lebih miris lagi negara malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan pekerjaan pada pihak swasta atau asing dengan membuka investasi besar-besaran pada pengelolaan SDA. Padahal sistem kapitalisme ini sudah secara nyata tidak memihak pada rakyat bahkan terkesan zalim sehingga tingkat pengangguran tidak bisa dielakkan. Jika pun ada lapangan pekerjaan sering kali digunakan untuk mendapatkan manfaat dengan adanya uang suap.
Sistem ekonomi kapitalis memandang tenaga kerja sebagai faktor produksi atau biaya produksi yang bisa ditekan seminimalis mungkin demi keuntungan semata. Maka pada saat keadaan ekonomi global seperti saat ini carut marut, penekanan biaya produksi menjadi solusi yang berefek pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan badan usaha bisa tutup secara total.
Sangat jaub berbeda dengan Islam. Dalam Islam, negara berperan sebagai Ra'in (pengurus, penjaga rakyat) sehingga dalam penerapan sistem Islam negara tidak berlepas tangan terhadap masalah rakyatnya termasuk dalam hal ini adalah pengangguran. Negara Islam akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dengan keyakinan akan adanya akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban kelak. Maka dalam Islam, siapa pun yang menjadi pemimpin akan berpikir beribu kali agar tidak menzalimi rakyat. Maka pemimpin yang beriman akan berusaha semaksimal mungkin mengurus dan menyejahterakan rakyatnya dengan cara menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan.
Sistem Islam menjamin kesejahteraan, dimulai dengan menuntun setiap laki-laki dalam rumah tangga untuk menjalankan perannya sebagai penanggung jawab nafkah dengan cara bekerja. Hal ini harus didukung oleh negara dengan sistem pendidikan yang memadai dan lapangan pekerjaan yang kondusif bagi rakyatnya. Negara harus membuka akses yang luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal dan mencegah penguasaan SDA oleh segelintir orang/korporasi, apalagi dikuasai asing.
Negara Islam (khilafah) menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan kerja bagi rakyat secara memadai. Khilafah akan melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE) secara mandiri sehingga negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luas nya dari sektor industri dalam jumlah besar. Sektor -sektor yang berpotensi besar seperti sektor pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya yang akan dikelola sesuai aturan Islam. Pembangunan sektor tersebut dilaksanakan secara merata.
Negara juga akan memberi fasilitas bantuan modal dan keahlian kepada rakyat yang membutuhkan dengan bantuan yang meringankan tanpa riba. Rakyat yang lemah fisik dan mental nya dan tidak mampu bekerja akan disantuni oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara.
Maka sudah sangat jelas penerapan sistem Islam ini akan menjadi satu-satunya solusi dan harus ada upaya dari umat Islam menegakkan syariat Allah SWT secara sempurna. Sebab, umat sangat membutuhkan sistem kehidupan yang mampu mengurusi seluruh urusan rakyat yaitu khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Farida Marpaung
Aktivis Muslimah
