TintaSiyasi.id -- Pasca lebaran tahun ini diperkirakan warga pendatang ke Bekasi mengalami lonjakan. Karena itu, DPRD Kota Bekasi meminta agar pejabat RT, RW, kelurahan dan seluruh instansi terkait untuk memastikan dengan mendata semua warganya. Kota Bekasi memang memiliki daya tarik sendiri sebagai tujuan urabanisasi. Selain karena kota Bekasi dikenal sebagai kota penyangga ibu kota, daya tariknya yang lain adalah sektor industrinya yang menjamur di kota maupun kabupaten Bekasi.
Rudy Heryansyah, Wakil ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi menyebutkan, pendataan warga bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang muncul ditengah masyarakat. “RT-RW sebagai garda terdepan di lingkungan masyarakat harus aktif melakukan pendataan. Sebab dikhawatirkan ada potensi-potensi negatif yang bisa saja ditimbulkan dengan lonjakan pendatang,” jelasnya pada Kamis (17/4/2025) BacainD.com
Pada awal tahun 2025 kita ketahui badai PHK terjadi diberbagai sektor. Pada bulan Ramadhan sendiri belasan ribu tenaga kerja di perusahaan tekstil mengalami PHK. Hal ini menambah angka pengangguran di Indonesia. Di Bekasi sendiri kiranya ada 200ribuan jumlah pengangguran yang tercatat. Sudah menjadi tradisi pasca lebaran masyarakat mencari pekerjaan baru ke ibu kota. Bekasi, Cikarang dan sekitarnya terkenal dengan industri dan kota metropolitan sehingga menjadi tujuan bagi para pencari kerja.
Sebetulnya, perpindahan penduduk dari satu kota ke kota lain adalah wajar. Namun, yang terjadi di negara kita saat ini sebabnya ialah karena motif ekonomi. Masyarakat desa berharap kehidupan lebih baik dengan berpindah ke kota besar. Industrialisasi dan pembangunan berpusat pada kota besar sehingga urbanisasi wajar terjadi. Pada kota-kota besar, tentunya banyak profit atau keuntungan yang bisa diambil. Mudahnya akses transportasi , akses administrasi menjadi alasan mengapa pembangunan selalu terjadi di kota besar. Karena roda perekonomian di ibu kota terus berputar, hingga berbagai hal pun mudah dicuankan. Dimulai dari penjaga parkir di minimarket, penjaga toilet hingga kemacetan bisa menjadi uang bagi para pak ogah. Belum lagi bisnis properti, asuransi dan bahkan UMKM semua berkembang. Hal ini yang membuat masyarakat memilih untuk pindah menyambung hidup di kota besar.
Pada satu sisi hal ini menguntungkan bagi kota tujuan dengan meningkatnya pajak daerah. Tetapi disisi lain muncul masalah-masalah sosial yang serius. Yaitu kemiskinan bertambah, masalah kesehatan, tata kota kurang tertata, kerusakan lingkungan karena limbah dan sampah, angka kriminalitas meningkat, prostitusi, perselingkuhan, individualisme dan berkurangnya rasa kemanusiaan dalam bermasyarakat. Semua ini karena pembangunan tidak merata.
Pembangunan dan industrialisasi dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang bisa jadi hanya untuk segelintir pihak yang memiliki kepentingan. Jika memang pembangunan tersebut atas dasar pelayanan untuk rakyat, maka seharusnya pemerintah mampu mengoptimalkan pembangunan pada daerahnya. Jika penguasa tulus melayani rakyatnya, seharusnya kebutuhan tiap daerah mampu dipenuhi, dikembangkan potensinya, dididik sumber daya manusianya. Sehingga masyarakat dapat menggunakan potensinya di daerahnya tersebut.
Akan menjadi masalah baru juga jika SDM yang melakukan urbanisasi tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan atau bidang lainnya. Hal ini akan menambah jumlah pengangguran di Bekasi atau daerah sekitarnya.Sayangnya, pembangunan dan industrialisasi yang terjadi saat ini berdasarkan paham kapitalisme. Paham yang menjadikan manusia berpikir bahwa segala sesuatu berorientasi materi, standar kebahagiaannya selalu berorientasi materi,dan muncullah sifat serakah, korup, menghalalkan segala cara agar dapat materi yang ia inginkan dan gaya hidup konsumtif menjadi dominan di negeri ini. Paham kapitalismelah yang merusak cara penguasa mengurus rakyatnya dan merusak pola berpikir masyarakatnya.
Bagaimanakah Islam Melakukan Pembangunan?
Seharusnya kita mencontoh bagaimana Islam menerapkan pembangunan ekonomi di negaranya. Sejarah sudah membuktikan dimana setiap kota pada pemerintahan Islam difungsikan semaksimal mungkin. Dikerahkan berbagai potensinya, sehingga daerah tersebut dapat maju bersama. Hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan rakyat bukan profit. Para penguasa di masa Islam pun menjalani amanahnya dengan takwa dan tunduk pada aturan Allah semata.
Pada masa Khilafah Islamiyah misalnya, Mesir dan Baghdad menjadi kota yang memiliki keunikan dan potensinya sendiri. Adanya sungai Nil di Mesir menjadikan sumber makanan, sarana prasarana disana dibangun melibatkan kemampuan warganya. Warga Kairo/Mesir nyaman berada di daerahnya dan tidak mau meninggalkan Mesir. Karena sarana prasana lengkap, kesehatan, pendidikan, tata kota dan keamanan sudah baik, juga ditegakkannya hukum yang adil. Padahal ibu kota saat itu adalah Baghdad yang juga memiliki peradaban yang tinggi dan juga sungai Eufrat dan Tigris yang memiliki potensi dan meyejahterakan rakyat.
Tak bedanya dengan Indonesia yang memiliki banyak daerah dengan sumber daya alam melimpah dan potensi SDMnya yang ada. Maka sebetulnya bisa dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu sudah saatnya penguasa dan rakyat sadar bahwa sistem Islamlah satu-satunya yang mampu menuntaskan masalah di negeri ini. Satu-satunya sistem yang diridhoi Allah SWT sehingga keberkahan dan kesejahteraan dapat dirasa merata bagi hambaNya di negeri ini. Dan para penguasa sepatutnya menjalani amanahnya karena Allah, menjalani setiap amanahnya dengan baik dan benar agar tak menyesal di hari kemudian. Seperti yang Rasulullah saw jelaskan dalam hadist berikut:
"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim).
Wallahu’alam bishshowab
Oleh : Ayu Ummu Zahwa
Aktivis Muslimah
