TintaSiyasi.id -- Gembira dan suka cita, itulah gambaran yang harusnya ada ketika Ramadhan datang pada kita. Namun, di tahun ini rasa berbeda kembali mencuat dan menghantam dada dari para buruh. Badai PHK massal telah terjadi pada sebuah pabrik berskala nasional.
Sebagaimana yang telah diberitakan pada salah satu laman nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) resmi tutup per 1 Maret 2025. Hal tersebut membuat 10.000 pekerja menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Saifuddin memaparkan bahwa kejadian yang terjadi pada Sritex merupakan tragedi ketenagakerjaan. (okezone.com, 02/03/2025)
Berdasarkan dari jumlah tenaga kerja yang ada di pabrik Sritex maka tergolong dalam perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Bahkan Sritex menjadi terbesar untuk kawasan Asia Tenggara. Dengan tutupnya pabrik tersebut maka menjadi sebuah hantaman kuat atau bencana bagi seluruh pekerja. Padahal pabrik tersebut dinilai paling kuat, namun fakta membuktikan bahwa harus gulung tikar juga.
Sedih memang, melihat rentetan fakta yang terjadi di negeri ini. Belum selesai atau pulih kondisi ekonomi bangsa akibat hantaman Covid-19, kini PHK massal malah terjadi. Imbasnya tentu banyak yang kehilangan pekerjaan alias menganggur. Mau melamar kerja kemana lagi? Sementara lowongan pekerjaan begitu sulit didapatkan. Apalagi sekarang Ramadhan, yang seharusnya fokus untuk peningkatan ibadah malah jadi beralih untuk wara-wiri mencari pekerjaan. Belum lagi kebutuhan yang lumayan meningkat ketika bulan suci datang.
Masalah yang terjadi pada pabrik Sritex ini patut diduga kuat karena imbas dari penerapan kebijakan internasional. Tak lain adalah karena kebijakan yang ditetapkan ketika negeri ini masuk ACFTA. Dengan masuk alias menjadi anggotanya maka Indonesia wajib untuk melakukan berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama. Salah satunya adalah pasar global, yang membolehkan produk luar negeri melenggang bebas ke negeri kita. Dengan begitu, tentunya produk luar negeri tersebut akan bersaing secara langsung dengan hasil karya anak bangsa. Apa yang terjadi? Fakta menunjukkan bahwa produk dalam negeri kita masih jauh dan kalah saing dengan luar negeri. Dari sisi harga, kualitas, dan kuantitas tentunya lebih baik produk luar negeri ketimbang dalam negeri. Hal inilah yang kemudian membuat produk-produk dalam negeri kalah saing serta membuat gulung tikarnya para pengusaha. Semua itu sebab yang patut duga kuat berasal dari sisi liberalisme yang ditetapkan di Indonesia. Semua produk-produk bersaing secara terbuka. Mana yang memiliki keunggulan maka akan diburu oleh para konsumen.
Jika kita berbicara lebih mendalam terkait dengan liberalisasi dari sisi perdagangan. Maka akan kita dapati bahwa peran negara benar-benar tidak ada. Tidak ada yang namanya kontrol dari negara terhadap produk luar negeri yang masuk. Apakah sesuai dengan ketentuan dalam negeri atau bertentangan? Itu semua tidak dihiraukan. Alasannya adalah negara harus tunduk terhadap kebijakan internasional. Artinya bahwa perlindungan negara tidak bisa diwujudkan karena hal tadi. Ibarat anak ayam yang dilepas oleh sang induk untuk mencari makan sendiri. Tidak tahu bahwa di luar sana begitu banyak musuh yang sudah mengincarnya.
Inilah hasil dari penerapan ekonomi kapitalis dengan liberalisasinya. Kondisi persaingan sempurna benar terjadi dan menihilkan peran negara. Dan kembali, rakyat lagi yang akhirnya menjadi korban dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Pekerja alias buruh dalam alam kapitalisme hanya dianggap sebagai faktor produksi
Dalam kapitalisme, buruh dianggap sebagai faktor produksi. Dengan begitu, maka perusahaan dapat dengan mudah memutuskan hubungan kerja ketika memasuki ketidakstabilan pemasukan perusahaan. Dengan begitu maka pasrah menjadi sesuatu yang harus diambil oleh para pekerja.
Akan sangat berbeda ketika Islam berbicara soal buruh dan sistem ekonomi. Buruh dalam pandangan Islam adalah rekan bagi pengusaha. Tentunya sikap saling membantu dan menolong akan tercipta dari hubungan tersebut.
Buku Sistem Ekonomi dalam Islam (Nizhamu Al-Iqtishadiyi fii al-Islam), karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa, “ljarah (pengupahan) pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (musta’jir) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (ajir) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Maksudnya ijarah adalah akad atau transaksi jasa dengan adanya suatu kompensasi.”
Dari kitab di atas maka kita mendapatkan penjelasan bahwa antara buruh dan pengusaha menjadi satu hungan yang saling tolong menolong. Pengusaha memberikan upah sesuai dengan hasil keringat yang telah dikeluarkan para buruh. Dan upah ini harus dibayar kali sesuai dengan ketentuan yang ada atau akad di awal. Lantas negara berada dimana? Dalam hal ini negara menjadi satu bagian yang mempunyai tugas untuk mengurusi rakyat (raa’in). Negara wajib mengecek bahkan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Apakah rakyat sudah sejahtera belum? Itulah yang harus dipastikan kepada seluruh keluarga.
Pada dasarnya para pengusaha tidak dituntut untuk menjamin kebutuhan dari para pekerja. Karena memang bukan tugas mereka. Kembali, bahwa tugas tersebut negara yang memikulnya. Pengusaha hanya memberikan kejelasan terkait dengan akad di awal dengan para buruh atau pekerja. Terkait dengan jenis pekerjaan, waktunya, upahnya, perizinan, dan libur kerja. Semua itu dilakukan agar sama-sama jelas dan dapat mengingatkan jika ada yang belum terlaksana.
Alhasil, hanya dengan penerapan Islam dalam sebuah bingkai negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Termasuk salah satunya adalah pada sisi pengusaha dan buruh. InsyaAllah tak akan ada lagi pengusaha yang gulung tikar akibat penerapan kebijakan yang salah. Dan tidak ada lagi PHK massal yang dilakukan perusahaan.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Mulyaningsih
Pemerhati Masalah Anak & Keluarga
