TintaSiyasi.id -- Merespons karut marut kebijakan di negeri ini, Pakar Hukum Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., mengatakan, seharusnya hukum hadir mendatangkan kebijakan yang membahagiakan.
"Mestinya dengan hukum itu kan yang hadir adalah kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebahagiaan," ungkapnya dalam Live Diskusi Tokoh Jateng: Karut Marut Kebijakan Publik di kanal YouTube Dakwah Jateng, Ahad (23/2/2025).
Ia menjelaskan fakta hari ini, kehidupan makin gelap, sebenarnya makin baik karena fajar akan segera menyingsing.
"Kegelapan-kegelapan (kerusakan) yang datang mewarnai kita, tadi disebutkan oleh Abdullah hampir semua lini. Tetapi menurut Opung (Luhut Binsar Panjaitan) sing gelap koe (yang gelap itu kamu). Kemudian dilanjutkan Pak Prabowo gelap-gelap ndas mu kui," ungkapnya.
Ia mengatakan, kegelapan-kegelapan itu memang muncul di berbagai lini kehidupan. Padahal seharusnya kebijakan itu mestinya mendatangkan happiness (kebahagiaan) atau kesejahteraan rakyat. Jadi keselamatan atau kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jangan kemudian dipleset.
"Kalau ini dipelesetnya oleh penguasa ya, penguasa dan pengusaha yang zalim, woi demi (NKRI harga mati). Omon-omon ya kan! Soalnya kan demi itu buat dia, akan menggunakan hukum atau kebijakannya apa dengan menghalalkan semua cara itu yang ditentangoleh Mark Heavely enggak boleh kalau penguasa menggunakan hukum untuk sekadar memenuhi hasrat kekuasaannya" paparnya.
Jika berbicara hukum Indonesia, kata dia harus memiliki misi yakni di undang-undang Dasar 1945. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi mengapa justru yang muncul kebijakan tidak membahagiakan, tetapi menyengsengsarakan.
Ia mengutip sebuah nasehat 'kalau engkau ingin merusak suatu tatanan negara atau bangsa maka rusaklah hukumnya.' Itu artinya apakah hukum kebijakan dalam bentuk hukum itu berbahaya atau tidak.
"Nah begitu hukumnya rusak sudah, apa yang tidak bisa dirusak dari hukum apalagi ditambah dengan kekuasaan yang lalim zalim sudah komplit itu, plus bersatunya penguasa dan pengusaha hancur sudah," ungkapnya.
"Maka yang tadi disebutkan di video tadi itu karena apa pengusaha dan penguasa bersatu, untuk merusak sebenarnya, mereka alasannya untuk Indonesia, demi NKRI, Pancasila jaya, NKRI harga mati, mereka banyak yang melakukan korupsi, apa itu namanya membangun? Membangun untuk dirinya sendiri, membangun jaringan korupsi maksudnya, sudah jelas di depan kita," paparnya.
Sehingga, ia menekankan kebijakan-kebijakan kalau memiliki dasar hukum yang benar pasti mendatangkan salus populi suprema lex esto, yang tetap berpedoman pada hukum Allah ketika menyimpan dari sisi itu ya sudah tunggu kehancuran.
"Tetapi semoga ya kehancuran-kehancuran yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak genah tadi yang carut marut itu segera dapat digantikan dengan kebijakan yang utuh yang berivisi pada ketuhanan dalam artinya adalah sistem pemerintahan yang kita dambakan yaitu sistem pemerintahan Islam," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
