Tintasiyasi.id.com -- Dilansir dari CNBC Indonesia, sebuah langkah yang berani, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghematan besar-besaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp750 triliun.
Dana ini direncanakan akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Danantara, yang merupakan inisiatif pengawasan dana negara oleh mantan presiden dan wakil presiden terdahulu.
Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada akhir pekan lalu.
Penghematan anggaran ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sudah berjalan setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, "Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun." Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
Dari total Rp 308 triliun yang ditargetkan pada putaran kedua, sebanyak Rp 58 triliun akan dikembalikan ke kementerian dan lembaga (K/L). Pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan target dividen mencapai Rp 300 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp 200 triliun akan digunakan untuk kepentingan negara, sementara Rp 100 triliun akan dikembalikan kepada BUMN. Total dari tiga putaran penghematan ini mencapai Rp750 triliun atau setara dengan US$44 miliar.
Prabowo menegaskan bahwa hasil dari penghematan ini akan dibagi untuk program prioritas. Sebesar US$24 miliar akan dialokasikan untuk program MBG, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia tidak kelaparan. "Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," ungkap Prabowo.
Menekankan pentingnya perhatian terhadap anak-anak yang kurang mampu. Sisa dana sebesar US$20 miliar akan diserahkan kepada Danantara untuk diinvestasikan.
Namun, di balik pengumuman ambisius ini, terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak dari pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembarangan.
Ekonom Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang drastis dapat mengganggu kinerja kementerian dan lembaga negara, serta mengakibatkan penghentian proyek infrastruktur vital.
Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas secara signifikan, yang berpotensi menunda atau membatalkan proyek penting yang berdampak langsung pada masyarakat.
Lebih jauh lagi, pemangkasan anggaran ini juga berisiko menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lembaga, menambah ketidakpastian bagi pegawai.
Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah tampaknya lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pengawasan dana negara melalui proyek Danantara, dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat.
Dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran ini juga terlihat pada sektor riset dan inovasi. Pemangkasan anggaran yang signifikan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap riset sebagai prioritas.
Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas riset yang sangat penting untuk daya saing dan kemajuan teknologi Indonesia.
Pakar menekankan perlunya perencanaan yang matang dan pendekatan berbasis data dalam melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran seharusnya tidak dilakukan secara merata, tetapi harus mempertimbangkan prioritas sektor-sektor yang vital seperti riset, kesehatan, dan pendidikan.
Keterlibatan publik dan transparansi dalam proses penganggaran juga dianggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, terlihat bahwa langkah efisiensi anggaran ini dilakukan tanpa pemikiran yang matang. Faktanya, ada anggaran lain yang seharusnya dipangkas, namun justru tidak tersentuh, seperti anggaran Kementerian Pertahanan untuk alutsista.
Ini semakin menguatkan dugaan bahwa kepentingan yang dibela adalah kepentingan kapitalis yang nampak dalam aliran anggaran yakni kepada program makan siang gratis dan sebagian untuk proyek danantara yang belum tentu memprioritaskan kepentingan rakyat.
Alih-alih mementingkan kebutuhan rakyat akan lapangan kerja yang layak dan memadahi, negara justru terus memikirkan bagaimana mendanai pihak-pihak yang sudah mampu seperti halnya para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana rancangan yang ada dalam proyek danantara ini.
Bagaimana Islam Memandang Efisiensi Kebijakan Negara?
Dalam konteks kebijakan anggaran, solusi yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip Islam dapat memberikan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan: Pertama, dalam Islam, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Setiap alokasi dana harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Ini berarti bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.
Kedua, Islam mengajarkan pentingnya efisiensi dan penghindaran pemborosan. Setiap pengeluaran anggaran harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran, serta menerapkan sistem akuntabilitas yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Ketiga, sumber anggaran dalam Islam tidak hanya bergantung pada pajak dan utang, tetapi juga dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, fai’, bahkan khazraj hingga pengelolaan sumber daya alam oleh negara.
Dengan memaksimalkan potensi sumber daya ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Selain itu, pengelolaan pos-pos pendapatan negara yang sudah dianggarkan oleh syari’at Islam dengan baik dapat mengatasi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keempat, dalam Islam, jabatan publik dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, para pemimpin dan pengambil keputusan harus memiliki integritas dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Ini menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, di mana setiap kebijakan anggaran diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan anggaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam tidak hanya akan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan bijak, tetapi juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan.[]
Oleh: Prayudisti Shinta.P.
(Aktivis Muslimah)
