TintaSiyasi.id -- Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya negara. “Korupsi di negara saya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saya bertekad memanfaatkan seluruh kekuatan dan wewenang yang diberikan konstitusi kepada saya guna mengatasi permasalahan ini,” ujarnya secara daring dalam forum internasional World Governments Summit 2025. (kumparan.com, 14/02/2025)
Korupsi di negeri ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Berbagai janji untuk memberantasnya sering kali hanya menjadi retorika belaka tanpa realisasi nyata. Kenyataannya, sistem Kapitalisme-Sekulerisme yang diterapkan justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi yang menyebar luas di berbagai sektor dan level pemerintahan. Bukan hanya pejabat negara yang terlibat, tetapi juga para pemilik modal yang mendapat keuntungan besar dari kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Akar Masalah Korupsi: Demokrasi dan Kapitalisme
Demokrasi yang diterapkan membuka celah bagi para oligarki untuk mendanai pemilihan pejabat publik, termasuk wakil rakyat. Alhasil, mereka yang terpilih bukanlah sosok yang independen, melainkan figur yang tunduk pada kepentingan pemilik modal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan para pemodal daripada berpihak pada kesejahteraan rakyat. Inilah yang menyebabkan negara kehilangan kendali terhadap oligarki, sementara rakyat harus menanggung dampaknya.
Selain itu, kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi dominan menciptakan iklim yang mendukung korupsi. Prinsip utama kapitalisme yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya membuat para pengusaha dan pejabat mencari cara cepat untuk memperkaya diri. Dengan adanya kolusi antara penguasa dan pemilik modal, praktik suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang semakin sulit diberantas.
Sementara itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor utama yang membuat korupsi semakin merajalela. Hukum dalam sistem demokrasi sering kali dapat dipermainkan dan disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, pelaku korupsi dari kalangan elite jarang mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara rakyat kecil kerap menjadi korban ketidakadilan.
Solusi Islam Mengatasi Korupsi
Dalam sistem Islam, korupsi dapat dicegah hingga ke akar-akarnya. Hal ini dikarenakan Islam memiliki mekanisme pencegahan yang kuat serta sistem sanksi yang tegas dan efektif. Hukuman dalam Islam bersifat menjerakan sehingga memberikan efek jera bagi siapa saja yang berani melakukan tindakan korupsi. Misalnya, dalam syariat Islam, pencurian atau penggelapan harta publik dapat dikenai hukuman berat, seperti pemotongan tangan atau bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu, tergantung tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain itu, Islam tidak hanya menitikberatkan pada hukuman fisik, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiah) yang jauh dari mental korup. Hal ini dilakukan melalui sistem pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan takut kepada Allah sejak dini. Dengan adanya kesadaran spiritual dan kontrol diri yang kuat, individu akan lebih cenderung untuk menjauhi tindakan korupsi.
Lebih dari itu, Islam memberikan peran besar kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penguasa dan pejabat publik. Amar makruf nahi mungkar menjadi bagian dari tanggung jawab umat dalam menjaga moralitas dan keadilan dalam pemerintahan. Dalam sistem Islam, masyarakat didorong untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menegur pemimpin yang menyimpang, tanpa takut akan tekanan atau intimidasi.
Penerapan Islam secara kaffah juga memastikan bahwa negara tidak menjadi alat bagi oligarki atau kelompok tertentu. Negara berperan sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan segelintir orang. Dengan sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan distribusi kekayaan yang merata, praktik korupsi dapat diminimalisir karena tidak ada ketimpangan ekonomi yang ekstrem yang mendorong individu untuk mencari keuntungan secara tidak sah.
Khatimah
Korupsi adalah penyakit kronis yang telah lama menghancurkan negeri ini. Sistem demokrasi dan kapitalisme yang diterapkan justru membuka ruang bagi tumbuh suburnya praktik korupsi, karena memberikan kekuasaan besar kepada oligarki dan mengutamakan kepentingan pemodal di atas kesejahteraan rakyat. Selama sistem ini tetap dipertahankan, harapan untuk memberantas korupsi hanyalah ilusi.
Sebaliknya, Islam menawarkan solusi ideologis yang menyeluruh dalam memberantas korupsi. Dengan penerapan sistem hukum yang tegas, pendidikan berbasis akidah Islam, serta kontrol masyarakat yang kuat, Islam mampu menutup celah bagi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta berpihak pada kepentingan umat. Oleh karena itu, jika benar-benar ingin menuntaskan masalah korupsi, satu-satunya solusi adalah kembali kepada sistem Islam yang telah terbukti mampu menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. []
Oleh: Mahrita Julia Hapsari
Aktivis Muslimah Banua
