TintaSiyasi.id -- Ekonom Forum Analisis Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara alias Danantara yang rencana diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin lusa, 24 Februari 2025 berpotensi akan menjadi sapi perah baru bagi kelompok tertentu.
"Danantara dapat menjadi alat politik atau "sapi perah" bagi kelompok tertentu, seperti yang sering terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," tuturnya kepada Tintasiyasi.id, Sabtu, 22 Februari 2025.
Ia menerangkan, Danantara merupakan lembaga baru yang nantinya akan mengelola aset-aset beberapa BUMN yang memiliki aset besar. Diantaranya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Pertamina, PLN, dan Mind ID. Menurutnya, lembaga ini diperkirakan akan mengelola kurang lebih Rp14.715 triliun, meskipun sebagian besar aset tersebut berbentuk aset tidak likuid (misalnya pinjaman bank atau infrastruktur BUMN), bukan dana tunai yang siap diinvestasikan. Sementara dana likuid lembaga ini berasal dari INA dan hanya sekitar Rp163 triliun.
Ia menilai, dengan kondisi sistem politik dan birokrasi yang buruk di negara ini, beberapa risiko menghantui lembaga ini. Salah satunya adalah risiko korupsi dan penyalahgunaan aset.
"Apalagi, menurut UU BUMN terbaru, lembaga ini tidak dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kecuali mendapatkan persetujuan DPR. Selain itu, orang-orang yang dipilih merupakan mereka yang dekat dengan rezim, bukan berdasarkan seleksi yang ketat dan jejak rekam yang jelas," ujarnya.
Hal itulah yang dinilai Muhammad Ishak membuat Danantara bisa menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Di samping itu, ia juga menilai Danantara berpeluang mengalami mismanagement.
"Potensi mismanagement juga bisa merugikan lembaga tersebut. Misalnya, jika Danantara terlalu agresif berutang atau menggadaikan aset untuk menarik investasi, maka ketika pendapatan tidak sesuai ekspektasi atau nilai asetnya menurun, Danantara bisa kesulitan melunasi utang, bahkan terpaksa menjual aset dengan harga murah, yang merugikan negara," ungkapnya.
Ditambah lagi, lanjutnya, investasi jangka panjang yang menjadi fokus Danantara rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar rupiah, atau penurunan harga komoditas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi Danantara sehingga utangnya meningkat, bahkan berpotensi default dan terpaksa menjual asetnya.
Perspektif Islam
Ia menerangkan, dalam perspektif Islam, badan usaha milik umat dan negara harus dikelola oleh baitul mal secara efisien dan produktif. Badan usaha tersebut dilarang memiliki bisnis yang haram, seperti perbankan ribawi, serta haram melakukan investasi dalam instrumen yang tidak sesuai syariah. Seperti berinvestasi di pasar modal atau menyimpan dana dalam deposito berbunga.
Selain itu, lanjutnya, negara diharamkan membuka peluang penjualan aset milik umat, seperti Pertamina dan PLN, kepada pihak swasta termasuk investor asing. Di samping itu, seluruh harta milik negara dan umat akan dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan terpercaya.
"Dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang komprehensif oleh negara, berbagai dampak kerugian yang jamak terjadi pada sistem kapitalisme seperti saat ini, seperti risiko penurunan nilai tukar secara signifikan atau perubahan suku bunga tidak akan terjadi," pungkasnya.[] Saptaningtyas
