TintaSiyasi.id -- Terkait wacana efisiensi anggaran besar-besaran yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan untuk diserahkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Direktur Siyasah Institute Ustaz Iwan Januar menilai hal itu sebuah kezaliman.
"Itu zalim," ungkapnya kepada TintaSiyasi.id, pada Jumat (21/2/2025).
Pasalnya, lebih lanjut ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini nanti akan memangkas anggaran di berbagai sektor. Seperti sektor publik contohnya perawatan jalan, sektor pendidikan seperti kenaikan biaya uang kuliah perguruan tinggi negeri (PTN).
"Sementara, Danantara hasilnya tidak berefek langsung pada kepentingan publik. Kalaupun ada keuntungan, baru akan dirasakan dalam jangka waktu lama. Bagaimana kalau merugi? Bukankah ada hak rakyat yang ikut raib!," imbuhnya.
Ia menilai, pemerintah dalam membangun negara selalu berorientasi bisnis dengan dalih pembangunan infrastruktur, menyerap lapangan kerja dan sebagainya, yang seolah-olah akan menguntungkan dan menyejahterakan rakyat.
Sementara itu, kata Iwan, nyatanya rakyat disuguhkan dengan berbagai fakta proyek raksasa yang gagal atau mangkrak yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Namun tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah, seperti Bandara Kertajati, food estate, cetak sawah di periode 2015-2017 dan IKN yang sebentar lagi akan menyusul.
"Sampai sekarang kita belum tahu apa saja rincian proyek yang akan dibiayai dari Danantara itu. Sementara itu, uang yang dikeluarkan Danantara sifatnya investasi, artinya sesuatu yang harus memberikan keuntungan pada Danantara. Sedangkan, pelayanan sektor publik itu bukan bisnis," ujarnya.
Belum lagi, lanjutnya, publik juga disuguhkan korupsi yang merajalela di sejumlah BUMN, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Meskipun sebagian para pelaku sudah menjadi tersangka, kata Iwan, namun uang rakyat tetap lenyap, tidak dikembalikan.
Ia menilai hal ini sebagai kegagalan dalam prioritas pembangunan karena kekayaan SDA negeri ini banyak tak terbilang.
"Ini kegagalan negara melihat prioritas pembangunan. Mencari pemasukan dengan cara memangkas APBN lalu menginvestasikannya yang berpotensi loss. Merugi. Sementara SDA kita masih belum dipegang secara mandiri, sebagian besar dikelola asing. Padahal kita punya berbagai SDA yang terbilang besar di dunia. Tidak pantas negeri ini miskin dan rakyatnya minim pendidikan," tuntasnya.[] Tenira
