TintaSiyasi.id -- Pengamat Sosial dan Politik Ustaz Iwan Januar, mengatakan, jika Danantara mau bersaing dengan Temasek Singapura maka jangan berdasarkan modal saja tetapi bersaing dulu dalam penegakan korupsi.
"Pemerintah lewat Danantara mau bersaing dengan Temasek di Singapura! Maka bukan berdasarkan modalnya saja tetapi bersaing dulu dalam penegakan pemberantasan korupsi," ujarnya di akun TikTok iwanjanuar, Selasa (25/2/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah declare ada Danantara super holding yang katanya bisa buat makmur rakyat bersaing Temasek seperti di Singapura. Diketahui, Singapura berhasil membangun negeri salah satunya dengan Temasek super holding yang dikelola oleh pemerintah dan berhasil menghasilkan negaranya, yang awalnya cuma modal 350 juta dolar Singapura sekarang melejit 389 miliar dolar Singapura.
Sedangkan, ia menjelaskan, Danantara modalnya gede 1.000 triliun masak rakyat enggak percaya bahwa pemerintah bisa bikin makmur dan bersaing dengan Temasek.
"Tetapi masalahnya bukan cuma bicara masalah modal, bukan cuma kecil atau besar tetapi orang-orang dibelakangnya profesional enggak, amanah enggak, dan hukumnya tegak atau enggak, beberapa jam Danantara digulirkan pemerintah kena tonjok dengan terbongkarnya skandal korupsi perusahaan BUMN Pertamina," ungkapnya.
Ternyata, ia mengungkapkan, dari tahun 2018 pejabat Pertamina mereka mengoplos BBM yang dijual untuk rakyatnya, keterlaluan, dan katanya pemerintah rugi sampai ratusan triliun rupiah.
"Lagi capek-capek pemerintah ingin meyakinkan rakyat dengan danantara kena urusan beginian makin distrust, terlebih lagi kasus Jiwasraya, ASABRI yang ruginya juga triliun rupiah dan juga masih banyak kasus perampokan di BUMN yang bikin rakyat kena trust issue," ujarnya.
Kemudian, apalagi sebagian yang diangkat sebagai pejabat (Danantara) juga orang-orang yang tidak bersih, yang negatif.
Di satu sisi, Singapura negara peringkat ke 5 terbersih dari korupsi sementara Indonesia no 99 dari 180 negara. "Anehnya dalam UU BUMN yang dijadikan landasan Danantara ini justru dibuat Superbody pejabat yang enggak bisa diserat ke hukum kalau merugi kecuali dengan syarat dan ketentuan berlaku, BPK KPK juga tidak mengaudit," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
