TintaSiyasi.id -- Merespons persoalan dalam kasus proyek Pantai Indak Kapuk (PIK) 2, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky paparkan tiga sebab mengapa sebuah proyek bisa berjalan meskipun tidak mengantongi izin.
"Setidaknya ada tiga sebab kenapa sebuah proyek walaupun perizinannya belum lengkap tetapi bisa berjalan," bebernya di Kabar Petang: PSN di PIK 2 Harus Distop? Ini Sederet Masalahnya, Sabtu (18/01/2025), di kanal Khilafah News.
Pertama, pemilik proyeknya itu merasa aman bahwa tidak ada yang akan menganggu walaupun belum ada izin. Kalau begitu, dia biasanya punya back-up atau backing di belakangnya yang kuat sehingga orang tentu segan untuk mengganggunya.
"Kedua, ada arogansi. Biasanya memang diantara para pengusaha besar itu punya arogansi ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja walaupun aturannya belum mereka penuhi gitu. Ketiga, ini baru kita bisa lihat bahwa posisi lemahnya aparat kita yang berhadapan dengan para oligarki atau orang-orang yang punya keuangan besar," bebernya.
Dari ketiga itu menurut Wahyudi yang menjadikan alasan kenapa sebuah proyek seperti PIK 2 biasanya belum mendapatkan izin secara sempurna atau lengkap, tetapi bisa berjalan walaupun belum ada izin.
"Saya ingin mengatakan bahwa kalau PIK 2 bisa melakukan itu, karena PIK 2 tentu besar, tidak sama dengan PKL atau pedagang kaki lima. kita bisa melihat bagaimana perlakuan aparat kepada pedagang kaki lima yang tidak punya izin. Misalnya pergi berdagang di daerah yang memang belum ada izin berdagangnya di situ. Dia digusur dengan cepat bahkan bisa dirampas tuh gerobaknya bisa dikejar-kejar gitu. Tentu di PIK 2 mereka tidak akan dikejar-kejar seperti itu atau dirampas barang-barang," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa hal itu menunjukkan hukum dan keadilan di negeri ini tidak tegak ketika berhadapan dengan pedagang-pedagang kecil.
"Bila berhadapan dengan PKL itu bisa sangat tegas aparatnya. Tetapi ketika berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar, aparat jadi tidak tegas atau bahkan jadi lemah. Biasanya pengusaha-pengusaha besar itu memang ingin menunjukkan arogansinya bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Bahkan mereka bisa mengatakan bahwa jangankan aparat, undang-undang saja bisa mereka ubah atau bahkan mereka bisa buat, kalau tidak ada," pungkasnya.[] Heni