TintaSiyasi.id-- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengkritisi kondisi perpolitikan negeri ini. "Hampir semua elected officials (pejabat yang terpilih melalui jalur pemilu) adalah korup. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan Muhammad Romahurmuziy hampir semua elected officials adalah korup dan ini yang sering jadi kartu truf untuk menekan lawan politik," jelasnya dalam akun Tiktok @agung.wisnuwardana: Saling Sandera-Tiji Tibeh, Mati Siji Mati Kabeh, Rabu, (08-01-2025).
Ia menilai ada kepentingan pemerintah dalam penetapan tersangka Sekertaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto jadi tersangka kasus PAW (Pergantian Antar Waktu) Harun Masiku. Hal ini diduga kuat untuk menjerat dan menekan dan mungkin juga untuk membuat tawar menawar dan mungkin juga ada kepentingan menuju Kongres PDI Perjuangan tahun ini," bebernya.
Mantan aktivis 98 ini menyatakan bahwa pola koalisi saat ini tidak jauh berbeda dengan koalisi pemerintahan sebelumnya. "Saat ini pola koalisinya juga ga jauh beda, komposisinya saja yang sedikit berubah seperti ini. Sedangkan PDI Perjuangan berada berseberangan dengan kekuasaan," tambahnya.
Agung menduga kuat bahwa Jokowi masih cukup berpengaruh dalam kekuasaan. "Prabowo Gibran maknanya Prabowo Widodo. Akhirnya kartu truf PDI Perjuangan pun mulai dibongkar, " ungkapnya.
Agung pun melanjutkan bahwa PDI Perjuangan pun melawan dengan drama yang sedang berlangsung dengan semangat tiji tibeh mati siji mati kabeh. "Mereka berusaha bongkar-bongkaran menyerang Jokowi dan keluarganya. Sangat besar kemungkinan PDI Perjuangan wabil khusus Hasto, punya segepok kartu truf Jokowi dan keluarganya" tegasnya.
Agung menyarankan kalau mau bongkar-bongkaran harus total, all in. "Partai politik dicek, seluruh anggota DPR dibongkar, seluruh kepala daerah dibongkar, termasuk pemenang Pilpres juga di bongkar agar negeri ini sadar bahwa ada kerusakan sistemik yang telah merusak negeri ini," terangnya.
Ia mengingatkan, untuk mencatat dengan tinta tebal bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang menjadi enabler dari pemerintahan Jokowi hampir 1 dekade. PDI Perjuangan dan Jokowi bersama koalisi pemerintahan saat itu termasuk juga Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, PKB adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya berbagai kebijakan yang mendzalimi rakyat dan menyuburkan oligarki seperti UU Minerba, Revisi UU KPK, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN, UU Kesehatan, termasuk juga kebijakan menaikkan harga BBM berkali-kali.
"Cacat kekuasaan dan korupsi dalam sistem koporatokrasi seperti yang berlangsung di Indonesia adalah fenomena yang tak bisa dipisahkan," tegasnya.
Agung menyampaikan, ada sebuah adagium dari Lord Acton "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" artinya kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut juga cenderung korupsi secara absolut.
"Saatnya rakyat negeri ini, baik dari kalangan elite maupun kalangan bawah, sadar bahwa negeri ini memang tidak baik-baik saja. Kerusakannya sudah mengalir dalam seluruh organ, baik struktural maupun fungsional. Saatnya berbenah bila perlu restart, ganti sistem," tegasnya.
Agung menjelaskan, pola korporatokrasi pasti akan menumbuh suburkan korupsi termasuk di dalamnya korupsi kebijakan dan ini benar-benar sudah seperti lingkaran setan.
"Demokrasi butuh dana besar. Dananya dari para oligarki pemegang modal. Para pemimpin hasil demokrasi harus membuat kebijakan yang menguntungkan oligarki pemegang modal," tambahnya.
Konsultan institut kepemimpinan Indonesia ini memaparkan, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme harus dirubah kalau ingin perubahan.
"Yakinlah Allah SWT dan Rasul-Nya punya solusi. Islam memiliki seperangkat sistem yang mampu mendesain sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Islam juga punya desain ekonomi yang mensejahterakan," pungkasnya. [] Vini