Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Sama dengan Menjual Kedaulatan Indonesia

Sabtu, 21 September 2024 | 11:33 WIB Last Updated 2024-09-21T04:34:24Z
TintaSiyasi.id -- Menyoroti kebijakan pemerintah yang melegalkan pembukaan keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup, Wartawan Khilafah News Channel Anggi Suhardani menyebut bahwa itu sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia.

"Kebijakan ekspor pasir laut, yang kembali dibuka oleh pemerintah setelah 20 tahun dihentikan, itu sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain," lugasnya dalam Kabar Petang: Pemerintah Didesak Tidak Membuka Keran Ekspor Pasir Laut, Kamis (19/9/2024) di kanal Youtube Khilafah News.

Menurutnya, pemerintah Indonesia berpeluang kehilangan potensi karbon biru atau karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut jika aktivitas pengerukan pasir laut dilegalkan secara ekonomi. Sehingga ekspor pasir laut berpotensi lebih banyak kerugiannya.

"Potensi karbon di pesisir pantai Indonesia sangat besar, yakni mencapai 3,4 giga ton atau sekitar 17 persen dari karbon biru dunia," ujarnya.

Ia menyesalkan, di era perdagangan karbon, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi karbon, bukan malah melakukan eksploitasi yang merugikan. Karena penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia makin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut bakal makin luas daratannya. 

"Kalau dilihat kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia juga makin kecil. Namun, daratan tetangga makin luas, misalkan Singapura," imbuhnya.

Penambangan pasir laut, katanya, berpotensi mengganggu ekosistem dasar laut. Padahal, dasar laut merupakan tempat ikan berkembang biak dan mencari makan. Meskipun terlihat menggiurkan secara ekonomi, ekspor pasir laut ini mengancam kehidupan nelayan. Jika ekosistem sudah terganggu, produktivitas perikanan dapat menurun dan hasil tangkapan nelayan bisa terdampak. "Jadi, meskipun kebijakan ini mungkin menguntungkan ekonomi di sektor lain, ada potensi kerugian bagi sektor perikanan," paparnya.

"Di penghujung masa pemerintahannya, Jokowi seharusnya tidak boleh mengambil kebijakan kontroversial seperti membuka izin ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain seperti korporasi, tetapi secara nyata merusak lingkungan hidup di laut," tutupnya [] Nurmilati

Opini

×
Berita Terbaru Update