TintaSiyasi.id -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat K.H. Muhyiddin Junaidi mengungkapkan bahwa diantara hasil Keputusan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2020 adalah agar Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan.
“Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan semua Ormas se-Indonesia pada Kongres Umat Islam Indonesia tahun 2020 di Bangka Belitung, sudah mengeluarkan rekomendasi dan dijadikan sebagai sebuah keputusan, dimana antara lain adalah agar BPIP itu dibubarkan,” ujarnya di kanal YouTube Media Umat: Heboh Jilbab Paskibraka, Watak Asli Sekularisme Kian Terkuak?, Ahad (18/08/2024).
Diantara alasan KUII merekomendasikan BPIP dibubarkan menurut Kiai Muhyidin karena makin lama makin arogan, makin sombong dan takabur, seakan-akan BPIP yang menentukan hitam dan putihnya negara ini.
“Alhamdulillah semua tokoh, semua ulama satu suara. Di Kongres Umat Islam itu tidak ada yang berbeda, semua sepakat, karena apa yang dilakukan oleh BPIP itu makin membuat masyarakat bingung dan kontraproduktif, yang disasar adalah umat Islam bukan umat yang lain,” jelasnya.
Disisi lain menurutnya, ekonomi negara ini bukan lagi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, namun ekonomi liberalis kapitalis. Kemudian penguasaan tanah atas nama proyek strategis nasional, sedemikian dahsyatnya, seakan-akan tidak ada lagi rasa kemanusiaan.
“Nah ini yang terjadi, lalu kita tanya dimana BPIP tidak bersuara? Lalu pada saat banyaknya pinjol, banyaknya judi online, suara BPIP tidak ada dan malah diam,” imbuhnya.
Namun lanjutnya pada saat umat Islam ingin mengamalkan ajaran agamanya, justru BPIP adalah pihak pertama yang melakukan kritik. Seakan-akan BPIP adalah lembaga tunggal yang menentukan hitam dan putihnya negara. Dia menyayangkan, terlalu banyak kebijakan-kebijakan dan pernyataan ketua BPIP Yudian Wahyudi yang menurut akal sehat itu sudah melampaui batas.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada netizen yang sudah sangat reaktif dan pada akhirnya semua ormas, semua organisasi Islam yang dibawah Majelis Ulama Indonesia sepakat agar BPIP itu dibubarkan. Bahkan 55 ormas itu minta ketua BPIP segera di pecat,” bebernya.
Oleh karena itu menurut Kiai Mahyuddin, pelarangan hijab oleh Paskibraka jelas bagian yang tidak terpisahkan dari agenda Islamofobia. Menurutnya, umat Islam malu karena negara Islam terbesar namun ketika ingin melaksanakan syariah Islam justru dilarang.
“Tidak ada alasan sama sekali dan itu hanya untuk mengalihkan, mudah-mudahan kali ini suara umat Islam bisa di dengar dan BPIP bisa dibubarkan. Kami berharap dan menghimbau kepada umat Islam di Indonesia agar tidak ragu tidak bimbang dan tetap istiqamah dalam mengamalkan syariah Islam, karena itu dijamin dalam konstitusi kita,” tutupnya. []Aslan La Asamu
