TintaSiyasi.com -- Berkaitan dengan kebijakan Tapera (tabungan perumahan rakyat) dikeluarkan oleh pemerintah, mantan jutu bicara Gus Dur Adhi Masardi mengkritik bahwa kebijakan ini tampak sangat berantakan.
"Kebijakan ini tampak sangat berantakan. Ada dua pelanggaran yang terdapat pada kebijakan ini, yaitu pelanggaran faksi politik serta tidak adanya kajian analisis," ungkapnya dalam diskusi online Media Umat, Tapera: Tambah Penderitaan Rakyat di kanal YouTube Media Umat, Ahad (9/6/2024).
Pertama, adalah pelanggaran faksi (faction) politik. Pemerintahan semestinya ketika sudah selesai pemilu dan sudah ada presiden terpilih, presiden sebelumnya tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis kecuali atas izin presiden terpilih.
“Kedua, kebijakan ini saya yakin tidak ada analisisnya. Sama seperti Omnibus Law kemarin yang naskah akademisnya tidak jelas,” imbuhnya.
Lebih jelas lagi, Adhi juga mengungkapkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui kebijakan Tapera itu disebabkan oleh beragam rekam jejak kasus-kasus pelanggaran dan korupsi yang ada sebelumnya.
“Inti penolakannya itu karena masyarakat Indonesia itu tidak percaya bahwa pemerintah itu bisa mengelola uang. Karena tidak ada tempat penyimpanan di Republik ini yang aman. Dana Asabri saja dicolong,” jelasnya.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Jubir Presiden Gus Dur ini juga menyinggung masalah pengembalian Tapera di akhir masa kerja. Ia mencurigai apabila kebijakan ini akan berakhir seperti Asuransi yang dikorupsi dan kasus-kasus serupa.
“Nanti kalau 10 sampai 20 buruh keluar mungkin masih ada uangnya. Tapi kalau semua minta, pasti tidak ada. Bisa dipastikan begitu,” ujarnya.
Adhi meyakini bahwa di balik kebijakan Tapera ini terdapat indikasi adanya skema ponzi. Ia memberikan perumpamaan buruh, pemerintah, dan pengusaha sebagai batu, gunting, dan kertas. Pemerintah tidak bisa menggunting buruh namun bisa mengancam perusahaan untuk memeras uang dari buruh.
“Tapera ini saya yakin betul ini pemerintah bukan butuh uang. Mereka bandit-bandit kekuasaan itu mau nyolong di mana lagi. Jadi uang dikelola dengan skema ponzi,” pungkasnya.[] Nurichsan
