TintaSiyasi.com -- Praktisi Pendidikan, Siti Noor Afeefa, S, Si menjelaskan cara Islam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas. "Islam bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas merata berkeadilan," ujarnya kanal YouTube Muslimah Media Hub (MMH), (LIVE) PPDB Zonasi: Bervisi Pemerataan Mengapa Menyebabkan Ketimpangan?, Sabtu (22/6/2024).
Pertama, dalam sistem Islam, politik kekuasaannya jelas, Islam menegaskan bahwa al imamu raa'in, imam adalah penanggung jawab penuh dan hal tersebut berkonsekuensi tanggung jawab penuh.
"Dia (penguasa) tidak akan membagi perannya kepada pihak lain termasuk pada swasta. Artinya dia harus berupaya semampu mungkin dengan tanggung jawabnya akan mendirikan sekolah-sekolah, termasuk perangkatnya, termasuk nanti menyediakan guru-guru berkualitas, sarana prasarana yang memadai. Intinya tidak akan berlepas tangan dan tidak akan mengandalkan swasta," paparnya.
Jadi, kalau pemerintah belum cukup atau sekolah atau lembaga pendidikan tersebut belum cukup didirikan oleh pemerintah lanjutnya, maka negara akan berusaha mencari dana sedapat mungkin sebagai tanggung jawab negara.
"Kedua, khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Kalau tadi dalam kapitalisme tidak akan menghasilkan cukup biaya, sementara kalau ekonomi kita dikelola dengan Islam, sumber daya alam kita juga dikelola dengan baik. Ini akan menghasilkan dana yang mencukupi," paparnya.
Ia melanjutkan, ditambah dengan tata kelola keuangan yang berbasis baitul mal akan memastikan pendidikan mendapatkan porsi cukup. Hal tersebut menjadikan tidak akan ada salah kelola keuangan sebagaimana sistem kapitalis yang justru mendahulukan proyek yang tidak penting. Sedangkan untuk pendidikan justru dikesampingkan.
"Dalam Islam enggak begitu, karena memang pengelolaan baitul mal dalam sistem khilafah itu mengharuskan pendidikan ini harus dipenuhi berapapun biayanya dan untuk yang lainnya yang tidak urgent, tidak akan didahulukan," terangnya.
Ketiga, khilafah akan menerapkan politik pendidikan yang sahih. Negara akan menjadikan sistem pendidikan berbasis akidah Islam, kurikulumnya sesuai dengan Islam. Hal tersebut akan memastikan output berkualitas termasuk juga bagaimana pengadaan guru-gurunya dan sebagainya.
Keempat, khilafah juga akan mengatur politik administrasi sesuai syariah. Artinya, betul-betul dalam proses penerimaan siswa itu harus mudah, sederhana aturannya dan tidak berbelit-belit. "Artinya, ya jangan sampai ada persoalan sebagaimana saat ini lah ya. Kemudian pelayanannya juga cepat dan harus dikelola atau diatur atau ditangani oleh orang-orang yang profesional," bebernya.
"Jadi, profesionalitas orang-orang itu juga menjadi bagian dari politik administrasi itu. Dalam Islam akan diperhatikan betul, karena itu akan menjamin apa ya? Kemudahan. Kemudahan bagi siapa saja untuk mengakses pendidikan," lanjutnya.
Kelima, dalam sistem khilafah, masyarakat akan terbina ketakwaannya, sudut pandangnya tentang kehidupan termasuk tentang mengapa mereka harus mendapatkan pendidikan. Sehingga masyarakat tidak asal-asalan ketika mereka memilih sekolah. Mereka tidak akan seperti kapitalis yang saling memperebutkan sekolah-sekolah favorit hanya demi mendapatkan masa depan secara materi.
"Dalam Islam enggak demikian ya, apa potensi yang dimiliki oleh anak, kemudian dia harus mendapatkan pendidikan yang seperti apa dan itu juga disediakan oleh negara. Ini kan bagus sekali dan masyarakat tidak akan kapitalistik sebagaimana sekarang. Jadi, setidaknya kelima poin itulah yang akhirnya bisa menjadikan sistem Islam yang nanti menghasilkan pendidikan yang berkualitas, bisa merata dan berkeadilan, InsyaAllah demikian," pungkasnya.[] Nabila Zidane
