Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Perkara Besar Ini Luput dari UU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 | 22:46 WIB Last Updated 2026-11-20T15:47:16Z


TintaSiyasi.id — Ada perkara besar yang luput dari UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026). UU ini menjadi instrumen untuk merampas aset yang berkaitan dengan korupsi, narkotika, dan berbagai kejahatan lainnya.

 

Kita tentu berharap pemberantasan korupsi berjalan sungguh-sungguh. Aset hasil kejahatan harus ditelusuri dan dikembalikan agar tidak terus dinikmati pelaku yang jelas-jelas tidak berhak. Akan tetapi, ada persoalan besar yang sama sekali tidak tersentuh oleh UU tersebut.

 

Padahal, nilainya sangat-sangat besar, bahkan sangat mungkin melampaui total aset hasil berbagai kejahatan tersebut. Kekayaan itu juga menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, tetapi penguasaan dan manfaat ekonominya terkonsentrasi pada segelintir perusahaan atau pemilik modal. Sementara itu, masyarakat luas tidak ikut menikmati hasilnya secara sepadan. Padahal, rakyatlah sejatinya yang berhak.

 

Dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang setidaknya dapat digolongkan dalam tiga poin.

 

Pertama, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dapat bergantung pada kemampuan membayar, bukan semata-mata pada kebutuhan. Akibatnya, tidak sedikit orang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Ada pula anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Bahkan, sebagian masyarakat tidak bisa menikmati jalan yang lebih mulus dan rute lebih singkat karena tidak mampu membayar tarif tol.

 

Kedua, keuntungan besar dari pengelolaan kekayaan tersebut terkonsentrasi pada pemilik modal. Mereka semakin kaya dan semakin mudah memengaruhi, bahkan mengendalikan kebijakan negara. Sementara itu, masyarakat luas semakin terpinggirkan. Suara mereka sering kali tidak diperhitungkan, kecuali ketika pesta demokrasi tiba.

 

Ketiga, negara tidak memperoleh manfaat optimal dari kekayaan yang semestinya dapat menjadi sumber pembiayaan kepentingan umum. Akibatnya, APBN sangat bergantung pada penerimaan perpajakan. Dalam APBN 2026, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai sekitar 85,4 persen dari total pendapatan negara. Beban pembiayaan negara pun sangat bertumpu pada pajak, yang pada akhirnya kembali membebani rakyat.

 

Lalu, kekayaan apakah yang nilainya begitu besar, dibutuhkan masyarakat luas, tetapi penguasaan dan manfaatnya justru terkonsentrasi pada segelintir pihak? Mengapa penguasaan semacam itu dapat dianggap sah menurut hukum yang berlaku?

 

Dua Pandangan yang Tak Bisa Dipertemukan

 

Masalah serius yang menyangkut perkara besar itu wajar tidak masuk dalam UU Perampasan Aset. Wajar pula jika tidak disadari oleh penyelenggara negara maupun DPR, selama cara pandang yang digunakan masih bertumpu pada kapitalisme, bukan Islam.

 

Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi mendapat ruang sangat luas. Kekayaan alam dapat dikelola individu atau perusahaan melalui berbagai mekanisme hukum dan perizinan. Sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, penguasaan tersebut dapat dianggap sah.

 

Akibatnya, sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak pun bisa berada dalam kendali segelintir pemilik modal. Keuntungan pengelolaannya menjadi hak pihak yang menguasai, sementara masyarakat harus memperoleh manfaat melalui mekanisme yang ditetapkan negara dan pasar.

 

Islam memiliki ketentuan yang adil. Kepemilikan tidak diserahkan begitu saja kepada kehendak individu, perusahaan, ataupun negara. Syariat mengaturnya berdasarkan jenis dan karakter harta yang dimiliki.

 

Secara garis besar, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian ini menentukan siapa yang berhak memiliki dan bagaimana harta tersebut harus dikelola.

 

Di sinilah letak persoalan yang luput dari pembahasan perampasan aset: ada kekayaan yang menurut syariat bukan hak milik individu ataupun korporasi, melainkan hak seluruh masyarakat. Kekayaan semacam inilah yang disebut milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum.

 

Hak Seluruh Rakyat

 

Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan umum mencakup tiga kategori.

 

Pertama, fasilitas yang menjadi kebutuhan bersama, seperti sumber air, padang penggembalaan, dan sumber energi.

 

Kedua, barang tambang yang depositnya melimpah dan tidak terbatas menurut ukuran kebutuhan individu, seperti minyak bumi, gas, fosfat, serta tambang besar lainnya.

 

Ketiga, benda yang secara alami tidak mungkin dimiliki secara pribadi, seperti jalan umum, sungai, laut, dan danau.

 

Dengan ketentuan ini, sumber daya yang termasuk milkiyyah ‘ammah tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi. Hak pemanfaatannya melekat pada masyarakat, bukan hanya pada pihak yang memiliki modal untuk menguasainya.

 

Perlu digarisbawahi, bukan berarti seluruh sumber daya alam otomatis menjadi milkiyyah ‘ammah. Penentuannya mengikuti karakteristik objek dan ketentuan syariat. Barang tambang yang jumlahnya terbatas, misalnya, tidak serta-merta masuk kategori yang sama dengan deposit tambang yang melimpah dan tidak terbatas.

 

Jika suatu sumber daya memenuhi kriteria milkiyyah ‘ammah, penguasaannya oleh individu atau perusahaan tidak dibenarkan. Negara wajib mencegah monopoli dan memastikan kekayaan tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat.

 

Jika penguasaan semacam itu telanjur terjadi, negara tidak cukup hanya mengatur pembagian keuntungan atau meminta perusahaan memberikan sebagian hasilnya. Penguasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat harus dihentikan. Aset yang menjadi hak umum harus dirampas dari pihak yang menguasainya secara tidak sah, lalu dikembalikan kepada milkiyyah ‘ammah untuk dikelola negara demi kepentingan seluruh rakyat.

 

Dengan pengelolaan yang benar, hasil kekayaan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga semua warga, baik kaya ataupun miskin, dapat mengaksesnya dengan sangat murah bahkan gratis.

 

Tanggung Jawab Negara

 

Pengelolaan milkiyyah ‘ammah membutuhkan negara yang menjalankan amanah sesuai ketentuan syariat. Ada beberapa tanggung jawab yang harus ditunaikan.

 

Pertama, menjaga status milkiyyah ‘ammah. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan sumber daya yang termasuk kategori ini kepada individu atau korporasi. Negara juga harus mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.

 

Kedua, mengelola milkiyyah ‘ammah untuk memenuhi kepentingan rakyat. Hasilnya harus digunakan bagi kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir orang. Negara bertanggung jawab memastikan setiap warga dapat menikmati haknya.

 

Ketiga, mengawasi pengelolaan kekayaan dan mencegah penyimpangan. Penguasa maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan wajib dimintai pertanggungjawaban. Mekanisme peradilan yang independent yakni Mahkamah Mazhalim, diperlukan untuk mengadili kezaliman dan penyimpangan yang dilakukan penguasa atau pejabat negara.

 

Semua itu membutuhkan penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah), bukan sekadar mengambil sebagian ketentuan agama untuk urusan ibadah dan akhlak. Pengaturan kepemilikan, pengelolaan kekayaan alam, ekonomi, hukum, dan pemerintahan juga harus tunduk pada syariat.

 

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah, negara menjalankan fungsi tersebut berdasarkan hukum Allah. Kekuasaan bukanlah hak untuk menguasai kekayaan rakyat, melainkan amanah untuk mengurus urusan mereka.

 

Merampas aset hasil kejahatan adalah satu perkara. Mengembalikan kekayaan yang sejak awal bukan hak milik pribadi kepada hak seluruh rakyat adalah perkara lain yang tidak kalah penting.

 

Jika kita membiarkan kekayaan yang menjadi hak masyarakat terus dikuasai pihak yang tidak berhak, kita patut khawatir turut menanggung dosa karena membiarkan kezaliman sebesar itu. Jangan sampai pembiaran tersebut mendatangkan azab Allah kepada kita. Na‘udzubillahi min dzalik.[]



Depok, 9 Jumadil Akhir 1448 H | 19 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis

 

Opini

×
Berita Terbaru Update