Kita tentu berharap pemberantasan korupsi berjalan sungguh-sungguh. Aset
hasil kejahatan harus ditelusuri dan dikembalikan agar tidak terus dinikmati
pelaku yang jelas-jelas tidak berhak. Akan tetapi, ada persoalan besar yang
sama sekali tidak tersentuh oleh UU tersebut.
Padahal, nilainya sangat-sangat besar, bahkan sangat mungkin melampaui total
aset hasil berbagai kejahatan tersebut. Kekayaan itu juga menyangkut kebutuhan
hidup banyak orang, tetapi penguasaan dan manfaat ekonominya terkonsentrasi
pada segelintir perusahaan atau pemilik modal. Sementara itu, masyarakat luas
tidak ikut menikmati hasilnya secara sepadan. Padahal, rakyatlah sejatinya yang
berhak.
Dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang setidaknya dapat
digolongkan dalam tiga poin.
Pertama, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dapat bergantung
pada kemampuan membayar, bukan semata-mata pada kebutuhan. Akibatnya, tidak
sedikit orang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena tidak
mampu membayar biaya pengobatan. Ada pula anak yang tidak dapat melanjutkan
pendidikan karena keterbatasan biaya. Bahkan, sebagian masyarakat tidak bisa
menikmati jalan yang lebih mulus dan rute lebih singkat karena tidak mampu
membayar tarif tol.
Kedua, keuntungan besar dari pengelolaan kekayaan tersebut
terkonsentrasi pada pemilik modal. Mereka semakin kaya dan semakin mudah
memengaruhi, bahkan mengendalikan kebijakan negara. Sementara itu, masyarakat
luas semakin terpinggirkan. Suara mereka sering kali tidak diperhitungkan,
kecuali ketika pesta demokrasi tiba.
Ketiga, negara tidak memperoleh manfaat optimal dari kekayaan yang
semestinya dapat menjadi sumber pembiayaan kepentingan umum. Akibatnya, APBN
sangat bergantung pada penerimaan perpajakan. Dalam APBN 2026, penerimaan
perpajakan ditargetkan mencapai sekitar 85,4 persen dari total pendapatan
negara. Beban pembiayaan negara pun sangat bertumpu pada pajak, yang pada
akhirnya kembali membebani rakyat.
Lalu, kekayaan apakah yang nilainya begitu besar, dibutuhkan masyarakat
luas, tetapi penguasaan dan manfaatnya justru terkonsentrasi pada segelintir
pihak? Mengapa penguasaan semacam itu dapat dianggap sah menurut hukum yang
berlaku?
Dua Pandangan yang Tak Bisa Dipertemukan
Masalah serius yang menyangkut perkara besar itu wajar tidak masuk dalam UU
Perampasan Aset. Wajar pula jika tidak disadari oleh penyelenggara negara
maupun DPR, selama cara pandang yang digunakan masih bertumpu pada kapitalisme,
bukan Islam.
Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi mendapat ruang sangat luas.
Kekayaan alam dapat dikelola individu atau perusahaan melalui berbagai
mekanisme hukum dan perizinan. Sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku,
penguasaan tersebut dapat dianggap sah.
Akibatnya, sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak pun bisa berada
dalam kendali segelintir pemilik modal. Keuntungan pengelolaannya menjadi hak
pihak yang menguasai, sementara masyarakat harus memperoleh manfaat melalui
mekanisme yang ditetapkan negara dan pasar.
Islam memiliki ketentuan yang adil. Kepemilikan tidak diserahkan begitu saja
kepada kehendak individu, perusahaan, ataupun negara. Syariat mengaturnya
berdasarkan jenis dan karakter harta yang dimiliki.
Secara garis besar, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu,
kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pembagian ini menentukan siapa yang
berhak memiliki dan bagaimana harta tersebut harus dikelola.
Di sinilah letak persoalan yang luput dari pembahasan perampasan aset: ada
kekayaan yang menurut syariat bukan hak milik individu ataupun korporasi,
melainkan hak seluruh masyarakat. Kekayaan semacam inilah yang disebut milkiyyah
‘ammah atau kepemilikan umum.
Hak Seluruh Rakyat
Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), Syekh Taqiyuddin
an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan umum mencakup tiga kategori.
Pertama, fasilitas yang menjadi kebutuhan bersama, seperti sumber
air, padang penggembalaan, dan sumber energi.
Kedua, barang tambang yang depositnya melimpah dan tidak terbatas
menurut ukuran kebutuhan individu, seperti minyak bumi, gas, fosfat, serta
tambang besar lainnya.
Ketiga, benda yang secara alami tidak mungkin dimiliki secara
pribadi, seperti jalan umum, sungai, laut, dan danau.
Dengan ketentuan ini, sumber daya yang termasuk milkiyyah ‘ammah
tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi. Hak pemanfaatannya melekat pada
masyarakat, bukan hanya pada pihak yang memiliki modal untuk menguasainya.
Perlu digarisbawahi, bukan berarti seluruh sumber daya alam otomatis menjadi
milkiyyah ‘ammah. Penentuannya mengikuti karakteristik objek dan
ketentuan syariat. Barang tambang yang jumlahnya terbatas, misalnya, tidak
serta-merta masuk kategori yang sama dengan deposit tambang yang melimpah dan
tidak terbatas.
Jika suatu sumber daya memenuhi kriteria milkiyyah ‘ammah,
penguasaannya oleh individu atau perusahaan tidak dibenarkan. Negara wajib
mencegah monopoli dan memastikan kekayaan tersebut dikelola untuk kepentingan
masyarakat.
Jika penguasaan semacam itu telanjur terjadi, negara tidak cukup hanya
mengatur pembagian keuntungan atau meminta perusahaan memberikan sebagian
hasilnya. Penguasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat harus
dihentikan. Aset yang menjadi hak umum harus dirampas dari pihak yang
menguasainya secara tidak sah, lalu dikembalikan kepada milkiyyah ‘ammah
untuk dikelola negara demi kepentingan seluruh rakyat.
Dengan pengelolaan yang benar, hasil kekayaan tersebut dapat menjadi salah
satu sumber pembiayaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan infrastruktur. Sehingga semua warga, baik kaya ataupun miskin,
dapat mengaksesnya dengan sangat murah bahkan gratis.
Tanggung Jawab Negara
Pengelolaan milkiyyah ‘ammah membutuhkan negara yang menjalankan
amanah sesuai ketentuan syariat. Ada beberapa tanggung jawab yang harus
ditunaikan.
Pertama, menjaga status milkiyyah ‘ammah. Negara tidak
boleh menyerahkan penguasaan sumber daya yang termasuk kategori ini kepada
individu atau korporasi. Negara juga harus mencegah praktik monopoli dan
penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Kedua, mengelola milkiyyah ‘ammah untuk memenuhi
kepentingan rakyat. Hasilnya harus digunakan bagi kemaslahatan masyarakat,
bukan menjadi sumber keuntungan segelintir orang. Negara bertanggung jawab
memastikan setiap warga dapat menikmati haknya.
Ketiga, mengawasi pengelolaan kekayaan dan mencegah penyimpangan.
Penguasa maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan wajib dimintai
pertanggungjawaban. Mekanisme peradilan yang independent yakni Mahkamah
Mazhalim, diperlukan untuk mengadili kezaliman dan penyimpangan yang dilakukan
penguasa atau pejabat negara.
Semua itu membutuhkan penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah),
bukan sekadar mengambil sebagian ketentuan agama untuk urusan ibadah dan
akhlak. Pengaturan kepemilikan, pengelolaan kekayaan alam, ekonomi, hukum, dan
pemerintahan juga harus tunduk pada syariat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah, negara menjalankan fungsi
tersebut berdasarkan hukum Allah. Kekuasaan bukanlah hak untuk menguasai
kekayaan rakyat, melainkan amanah untuk mengurus urusan mereka.
Merampas aset hasil kejahatan adalah satu perkara. Mengembalikan kekayaan
yang sejak awal bukan hak milik pribadi kepada hak seluruh rakyat adalah
perkara lain yang tidak kalah penting.
Jika kita membiarkan kekayaan yang menjadi hak masyarakat terus dikuasai
pihak yang tidak berhak, kita patut khawatir turut menanggung dosa karena
membiarkan kezaliman sebesar itu. Jangan sampai pembiaran tersebut mendatangkan
azab Allah kepada kita. Na‘udzubillahi min dzalik.[]
Depok, 9 Jumadil Akhir 1448 H | 19 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis
