TintaSiyasi.id -- Karhutla kembali menjadi persoalan yang terus berulang di negeri ini. Hutan terbakar, kabut asap menyelimuti permukiman, udara tercemar dan kesehatan masyarakat terancam. Namun, di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah justru menyatakan masih sanggup menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa perlu menetapkan status bencana nasional. (suara.com, 2026/10/19)
Pernyataan ini tentu saja memunculkan pertanyaan, benarkah situasi masih terkendali atau ada persoalan yang tidak sepenuhnya terlihat dari balik klaim pemerintah? Dampak terhadap kesehatan masyarakat pun tidak bisa dianggap ringan. Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap per 11 Oktober 2026, termasuk 64.913 kasus pada balita. Bahkan, empat orang dilaporkan meninggal dunia. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ada anak-anak yang kehilangan hak untuk menghirup udara bersih, keluarga yang harus membatasi aktivitas di luar rumah, dan masyarakat yang menanggung risiko kesehatan akibat pencemaran udara.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika tawaran bantuan dari Malaysia untuk penanganan karhutla ikut menjadi pembahasan. Pemerintah menyampaikan bahwa penanganan masih dapat dilakukan dengan kemampuan dalam negeri, sementara kendala teknis dan operasional menjadi bagian dari pertimbangan penerimaan bantuan.
Kepala BNPB sendiri menegaskan pentingnya respons cepat dalam penanganan karhutla. Lantas, mengapa kemampuan negara seolah lebih sering ditekankan daripada urgensi menyelamatkan rakyat? Menerima bantuan bukan berarti kehilangan kedaulatan. Justru dapat mempercepat pemadaman dan mengurangi korban. Ketika penguasaan sumber daya alam terkonsentrasi pada segelintir pihak, negara berpotensi lebih sibuk menjaga iklim investasi dari pada memastikan pengelolaan kekayaan alam benar-benar berpihak kepada masyarakat. Eksploitasi yang tidak terkendali, pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi persoalan yang harus diselesaikan hingga ke akarnya. Karena itu, karhutla bukan semata-mata persoalan teknis lingkungan, melainkan juga persoalan sistem ekonomi dan paradigma kepemimpinan. Inilah sistem Demokrasi Kapitalisme.
Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Kekuasaan bukan keistimewaan untuk menikmati jabatan, melainkan amanah yang akan dihisab oleh Allah Ta’ala. Keselamatan rakyat bukan sekadar target administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin dihadapan Allah.
Makna kepemimpinan sebagai raa'in mengharuskan pemimpin memastikan seluruh kebutuhan dan kemaslahatan rakyat terpenuhi, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Sementara sebagai junnah, pemimpin berkewajiban menjadi pelindung rakyat dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ia harus memastikan api segera dipadamkan, korban mendapat penanganan, masyarakat terlindungi dari paparan asap, dan penyebab kebakaran ditangani hingga tuntas. Sebab, keselamatan rakyat harus utama daripada gengsi atau pertimbangan nonesensial lainnya.
Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, seorang pemimpin harus memiliki tiga karakter utama. Pertama, al-quwwah (kekuatan), yaitu kemampuan dan ketegasan dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dalam konteks karhutla, kekuatan ini tercermin dari kesigapan mengerahkan sumber daya, kemampuan mengoordinasikan seluruh instansi, ketegasan menindak pelaku pembakaran, serta keberanian mengambil kebijakan yang menghentikan praktik eksploitasi hutan dan lahan. Pemimpin tidak boleh membiarkan kepentingan korporasi menghalangi penegakan hukum.
Kedua, at-taqwa (ketakwaan), yakni kesadaran bahwa kekuasaan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketakwaan membuat pemimpin tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan atau melayani kepentingan pemilik modal. Ia akan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan ketakwaan pula, pemimpin tidak akan mengorbankan keselamatan masyarakat demi pencitraan atau mempertahankan klaim keberhasilan pemerintah.
Ketiga, ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lembut dan penuh kasih sayang terhadap rakyat). Kelembutan ini bukan berarti lemah dalam mengambil keputusan, melainkan memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat dan tidak membiarkan mereka menghadapi bahaya sendirian. Ketika puluhan ribu balita terserang ISPA, masyarakat kehilangan udara bersih, bahkan korban jiwa berjatuhan, pemimpin semestinya merasakan bahwa penderitaan tersebut adalah tanggung jawabnya. Ia akan mengutamakan perlindungan kelompok rentan, menyediakan layanan kesehatan, memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, dan mengambil langkah tercepat untuk menghentikan sumber bencana.
Ketiga karakter tersebut harus melekat pada diri pemimpin agar fungsi raa'in dan junnah benar-benar terwujud. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering pemerintah menyatakan mampu mengendalikan keadaan, tetapi dari kesungguhan mengurus dan melindungi rakyat. Sebab, dalam Islam, keselamatan satu nyawa manusia bukan perkara kecil, apalagi ketika kebijakan dan pengelolaan negara turut menentukan keselamatan jutaan manusia lainnya.
Karakter kepemimpinan seperti ini harus dibentuk melalui sistem pendidikan Islam berbasis akidah. Pendidikan tidak sekadar mencetak individu yang cerdas dan terampil, tetapi juga membangun kepribadian Islam yang menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan. Dengan demikian, pemimpin memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sarana memperoleh keuntungan.
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada korporasi untuk dikuasai demi keuntungan segelintir orang. Hutan dan kekayaan alam yang menjadi hak publik harus dikelola negara dan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan pengaturan ini, negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga, mengelola, dan mendistribusikan manfaat sumber daya alam, bukan membiarkan eksploitasi yang mengancam kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, asap yang terus berulang bukan hanya persoalan api yang belum padam, tetapi juga cerminan persoalan dalam tata kelola kekuasaan dan ekonomi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang menjadikan keselamatan mereka sebagai prioritas, bukan sekadar menyatakan sanggup menangani bencana. Sebab, kepemimpinan bukan tentang seberapa kuat negara mempertahankan klaim kemampuannya, melainkan seberapa besar tanggung jawabnya dalam melindungi kehidupan rakyat.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Hilda Handayani
Aktivis Muslimah
