Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Islam Soluai Tuntas Karhutla

Jumat, 20 November 2026 | 11:10 WIB Last Updated 2026-11-20T04:10:31Z

TintaSiyasi.id -- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia masih berlanjut hingga pertengahan November 2026.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 521 titik api karhutla terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. (Kompas.com, 12 November 2026). Kepala Pusat Data,  Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa luas lahan yang terbakar akibat karhutla sudah mencapai 1.332 hektare dan terdeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146 persen. Kalimantan Timur 5 persen, dan Sulawesi Tengah 38 persen. (detiknews, 12 November 2026).

Tak hanya di wilayah hutan dan perkebunan, sejumlah titik panas karhutla juga berada di dalam kawasan konsesi pertambangan batu bara di Pulau Kalimantan, ungkap PT Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) (Bloomberg Technoz).

Masalah karhutla ini kembali berulang, dan ironinya pemerintah belum mampu menyelesaikannya dengan tuntas.  Hal ini disebabkan karena pemerintah masih berpijak pada sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme,  hutan dan lahan dilihat sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapa saja yang bermodal.  Karena itu, tidak heran muncul hotspot di wilayah konsesi perusahaan termasuk kawasan izin pertambangan. Negara dalam sistem kapitalisme akan dengan mudah memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya, penguasaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat,  sehingga kerusakan seperti karhutla terus berulang. 

Dalam sistem kapitalisme, negara lebih berfungsi sebagai regulator, pemberi izin, dan penengah kepentingan pemodal, bukan pengurus rakyat.  Pengawasan lemah,  menegakan hukum tumpul terhadap korporasi, dan verifikasi lapangan sering lambat. Sanksi yang ada pun tidak memberi efek jera. 

Lantas, bagaimana Islam memandang karhutla. Islam adalah agama sekaligus ideologi yang memandang bahwa hutan, padang gembalaan, dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum. Negara mengelolanya langsung demi kemaslahatan rakyat bukan menyerahkannya kepada korporasi.  

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) hadir sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjaga kawasan hutan dari kerusakan. Negara menyediakan sarana pencegahan dan pemadaman serta bertindak cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut jika ditemukan titik api.  

Islam pun memiliki sanksi tegas bagi pelaku perusakan lingkungan.  Mereka akan dikenai  sanksi takzir yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh khalifah atau qadhi sesuai tingkat kerusakannya.  Hal ini akan memberikan efek jera bagi mereka yang berbuat maksiat.  Selain itu khilafah akan senantiasa melakukan pembinaan aqidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan kepada Allah menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam selain hukum negara.

Demikianlah jika hukum Islam diterapkan di tengah-tengah umat, maka kasus seperti karhutla ini akan tuntas diselesaikan. Khilafah akan mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya karena alam ini adalah milik Allah, dan kita sebagai hamba-Nya wajib untuk menjaga dan memanfaatkannya sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu keberkahan Allah akan dapat kita rasakan.

Wallahu a'lam

Oleh: Nurlailah
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update