TintaSiyasi.id -- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia semakin meluas, asap masih menyelimuti Kalimantan dan Sumatera. Tak ketinggalan wilayah Papua Selatan yang disinyalir luas kebakaran hutan dan lahan mencapai puluhan ribu hektar. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat bahkan mengancam kesehatan. Mulai dari sesak napas, krisis pangan, hingga kesulitan mendapatkan air bersih.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh platform Mapbiomas Fire, Peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, menyampaikan, kebakaran tercatat meningkat tajam pada Agustus 2026 dengan areal luas terbakar mencapai 331.725 hektare. Di mana Papua tercatat sebagai wilayah yang paling luas terkena dampak karhutla ini menyumbang 178.260 hektare, (sawitku.id).
Sekalipun hujan sudah turun di beberapa titik kebakaran dan mampu mempercepat pemadaman utamanya di permukaan, tetapi masih menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. Melansir dari news.detik.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun, api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan total luas lahan karhutla saat ini 742 hektare. Dia mengatakan penurunan terjadi di Kalimantan. (02/10/2026)
Di tengah ratusan ribu kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang menimpa masyarakat, karhutla yang berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Realita di lapangan, ketika hujan di awal musim tiba, seringkali membawa luruhan abu sisa pembakaran sehingga air bersih pun sulit untuk didapatkan.
Lahan pertanian banyak yang rusak akibat kebakaran, alhasil berdampak pada penurunan hasil pertanian warga. Berkurangnya stok pasokan lokal menyebabkan terjadi lonjakan harga di pasaran. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah cepat tanggap dalam mengatasinya.
Masalah karhutla yang berulang ini bukan sekadar kesalahan teknis dalam mengelola lingkungan, tetapi kesalahan cara pandang kepemimpinan yang beraskan kapitalisme sekularisme. Asas sekularisme yang memisahkan pengaturan agama terhadap kehidupan utamanya dalam pengelolaan sumbder daya alam (SDA).
Cara pandang ini kerap dimanfaatkan bagi pemangku kebijakan untuk berkolaborasi dengan para kapitalis (pemilik modal) untuk memperkaya diri tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Paradigma ini juga melihat segala sesuatu dari angka statistik, sehingga wajar sampai ini hari belum ditetapkan sebagai bencana nasional, padahal sudah ribuan korban yang meninggal akibat karhutla ini.
Negara sebagai ra'in tidak boleh melepas tanggung jawab dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini, apalagi menyerahkan penanganan krisis kesehatan, pangan, dan air pada masyarakat.
Sedangkan, paradigma Islam memiliki konsep seorang pemimpin adalah pelayan bagi umat dan akan mengurusi urusan rakyatnya termasuk cepat tanggap dalam mengatasi bencana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
“Imam atau pemimpin adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia gembalakan.”
Islam mengkategorikan hutan masuk dalam kepemilikan umum dan tidak boleh diprivatisasi yang pengelolaannya ada di tangan negara dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah No. 2472).
Pemanfaatan hutan oleh individu dibolehkan dengan skala terbatas. Seperti mencari madu, mengambil ranting, atau mengambil air dalam hutan. Itu boleh selama tidak mendatangkan bahaya dan tidak menghambat orang lain ikut memanfaatkan hutan. Oleh karena itu, negara berperan untuk melakukan pengawasan ketat untuk mencegah pengrusakan hutan dan lingkungan sekitar.
Kalaupun kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sebagaimana hari ini, maka negara harus mengerahkan segala upaya untuk mengatasinya. Negara harus memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, sanksi ta'zir disesuaikan tingkat kerugian yang ditimbulkan, bisa berupa denda bahkan sampai hukuman mati.
Ketatnya pengawasan juga sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kasus kebakaran hutan dan pengrusakan lingkungan tidak berulang terjadi. Namun, semua itu akan terlaksana ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam Khilafah Islamiyah.
Wallahu'Alambishowab
Oleh: Nabila Sinatrya
Jurnalis