Suahasil pun meminta dukungan dari masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan akhir tahun. Sebab, penerimaan pajak ini kata dia digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Dikutip dari wartaekonomi (11-11-2026), Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan alasan pemerintah belum menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) terhadap konglomerat atau orang-orang superkaya di Indonesia. Bimo menyebut, salah satunya karena hingga saat ini belum terdapat aturan yang mengatur pemajakan atas kekayaan.
Pajak adalah salah satu instrumen yang memberatkan rakyat. Namun ternyata, skema penarikan pajak pun tidak adil. Rakyat kecil terus dicekik dengan berbagai tuntutan pajak, tapi orang-orang super kaya alias konglomerat justru lolos dari pajak. Inilah gambaran sistem kehidupan kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, orang-orang kaya yang mengendalikan dan lebih berkuasa. Bahkan, mereka memiliki hubungan yang cukup mesra dengan para penguasa sehingga kepentingan kapitalis diberi karpet merah oleh para penguasa.
Menyorot Pemerintah Indonesia yang Terus Menggenjot Pajak terhadap Rakyat daripada Konglomerat
Dalam sistem kapitalisme negara menarik pajak terutama untuk menjadikannya sumber pendapatan utama guna membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan nasional, serta pelayanan publik. Hak tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak karena pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp514 triliun sepanjang bulan November dan Desember 2026.
Pajak menjadi tulang punggung sistem ekonomi kapitalis bermula dari runtuhnya sistem feodalisme dan munculnya negara-bangsa modern di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Dalam tatanan baru ini, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi beralih dari negara atau kerajaan kepada pihak swasta, sehingga pemerintah kehilangan sumber pendapatan langsung dan bergantung pada pungutan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Liciknya sistem kapitalisme adalah menjadikan sektor kepemilikan umum seperti sumber energi, tambang, atau hutan boleh dikuasai para kapitalis,
Pada masa feodal di Eropa, raja dan bangsawan membiayai pemerintahan dari hasil tanah milik mereka sendiri serta upeti agraris. Ketika sistem ini memudar pada akhir Abad Pertengahan dan negara-bangsa mulai terbentuk, pemerintah membutuhkan dana rutin yang besar untuk membiayai birokrasi permanen dan militer. Sehingga, mereka berpikir untuk makin menarik pajak kepada masyarakat di berbagai lini kehidupan.
Seiring berkembangnya kapitalisme klasik yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Adam Smith pada abad ke-18, fungsi negara dibatasi sebagai regulator dan pelindung hak milik pribadi. Mengapa? Karena alat produksi, perdagangan, dan sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada mekanisme pasar dan korporasi swasta, negara tidak lagi berbisnis secara langsung untuk membiayai dirinya.
Perubahan ini juga didorong oleh pemikiran kontrak sosial yang menegaskan bahwa rakyat membayar pajak sebagai imbalan atas perlindungan hukum, keamanan, dan infrastruktur publik dari negara. Prinsip politik yang lahir pada era revolusi di Eropa dan Amerika mensyaratkan bahwa pemungutan pajak hanya sah jika disetujui oleh perwakilan rakyat di parlemen. Di sinilah tampak jelas sistem kapitalisme menempatkan negara bukan sebagai pengurus kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai regulator semata. Bahkan regulator memuluskan kepentingan para kapitalis.
Sistem kapitalisme bergantung kepada pajak karena sektor bisnis dan sumber daya ekonomi utama dikuasai oleh sektor swasta, negara memerlukan mekanisme untuk menarik sebagian surplus dari perputaran modal dan konsumsi masyarakat guna mengisi kas negara. Kapitalisme membutuhkan jalan raya, pelabuhan, sistem hukum, dan stabilitas keamanan agar perdagangan berjalan lancar. Pajak digunakan untuk membiayai fasilitas publik yang tidak menguntungkan jika dikelola secara komersial oleh swasta. Bahkan, pajak digunakan sebagai tulang punggung, apalagi jika negara kesulitan mendapatkan utang luar negeri dan investasi asing.
Pada abad ke-20, terutama setelah krisis ekonomi dan Perang Dunia II, peran pajak meluas sebagai alat stabilisasi ekonomi. Melalui skema pajak progresif, negara menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi lewat insentif, sekaligus meredistribusi pendapatan untuk mencegah ketimpangan sosial yang ekstrem. Padahal, faktanya justru pajak menjadi alat pemalak yang makin membebani kehidupan dan tekanan ekonomi. Hanya saja, pemerintah selalu bersembunyi di balik kata pajak untuk pembangunan. Kenyataannya, tarikan pajak aneka rupa membuktikan negara gagal menyejahterakan masyarakat, zalim, dan buta akan keadilan.
Dampak Penarikan Pajak terhadap Aspek Politik, Ekonomi, dan Hukum
Pajak adalah instrumen wajib yang ditarik oleh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Pajak membuat negara mandul dan hanya berfungsi sebagai regulator semata. Banyaknya sumber daya alam dan kekayaan alam tidak digubris oleh sistem kapitalisme, justru mereka meliberalisasi dan kapitalisasi SDA. Parahnya, penyelenggaraan diselenggarakan dengan terus memalak rakyat dengan pajak.
Sekarang semua kena pajak, melakukan transaksi jual beli kena pajak, tanah, bangunan, kendaraan, semuanya kena pajak. Pajak benar-benar menjadi beban bagi rakyat. Harga-harga berangsur-angsur naik karena ditambahkan pajak dalam setiap transaksi yang ada. Pajak telah menzalimi masyarakat secara luas. Sementara itu dalam penarikan pajak pun, pemerintah juga buta keadilan. Mereka mencekik rakyat tetapi membiarkan konglomerat bebas pajak.
Dampak nyata dari penarikan pajak sangat nyata, karena setiap ada transaksi jual-beli, aktivitas itu akan dikenai pajak, baik dari sektor hulu maupun hilir. Memang ini adalah pendapatan segar dari pemerintah tetapi ini mengorbankan seluruh lapisan masyarakat. Semua akan merasa tercekik dengan penarikan pajak di segala sektor. Dampak penarikan pajak ditinjau dari tiga aspek adalah sebagai berikut.
Pertama, dampak politik penarikan pajak adalah pemerintah telah mengekor kepada kapitalisme global dengan terus menarik pajak dan menjadikan pajak tulang punggung pemasukan negara. Negara ini tampaknya biasa saja, tapi secara hakiki dijajah oleh kapitalisme global. Bayangkan, SDA dieksploitasi para kapitalis, alam dirusak, dan polusi di mana-mana. Namun, rakyat justru dicekik dengan berbagai pungutan pajak dengan dalih untuk mengatasi defisit APBN. Lalu, mereka menerapkan kebijakan populis otoritarianisme yakni bagi-bagi bansos tetapi tetap membebani mereka dengan pajak.
Kedua, dampak ekonomi penarikan pajak adalah daya beli masyarakat menurun karena kenaikan barang yang terjadi cukup signifikan. Selain itu, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) akan menghadapi kesulitan dalam mengatur usahanya. Jika dinaikkan, penjual kabur, jika tidak dinaikkan pelaku UMKM rugi. Kalau pun harus melakukan pemadatan pekerja juga akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK). Inflasi kenaikan barang juga akan terjadi, sehingga ini akan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan.
Ketiga, dalam aspek hukum dampak penarikan pajak adalah maraknya gratifikasi, korupsi, kolusi, atau nepotisme di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, juga menaikkan angka kejahatan atau kriminalitas karena tekanan ekonomi. Pengelolaan dana pajak di sistem kapitalisme dibayang-bayangi mafia pajak, korupsi, pencucian uang, suap, dan pemalsuan dokumen.
Pengelolaan kehidupan dengan sistem rusak kapitalisme sekuler jelas akan menyebabkan kerusakan multidimensi. Sistem hari ini buta akan keadilan dan terus melenggangkan kesewenang-wenangan. Hal ini sudah terjadi dan berlangsung, pertanyaannya sampai kapan kerusakan ini dipelihara dan dikembangbiakkan hingga benar-benar hancur di berbagai lini kehidupan? Di sinilah penting negara muhasabah dan membuka mata untuk mengambil alternatif solusi yang selama ini Islam sudah tawarkan. Solusi dengan kembali mengelola negara dengan aturan yang bersumber dari Allah Ta'ala.
Strategi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Islam memiliki aturan yang komprehensif. Tidak hanya mengatur dalam aspek ibadah, tapi Islam mengatur dalam aspek muamalah baik dalam skala masyarakat maupun dalam aspek negara. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat, sistem Islam memiliki pengaturan ekonomi dan keuangan yang unggul dan lengkap. Keunggulan sistem Islam adalah berlandaskan keadilan dari sumber Al-Qur'an dan sunah, sehingga tidak mungkin ada kepentingan segelintir yang mendominasi. Berbagai aturan, hukum, atau undang-undang diambil tuntunan Nabi Muhammad saw yakni Quran dan sunah.
Pertama, keunggulan sistem ekonomi Islam adalah memiliki pembagian aturan kepemilikan yang adil. Hal tersebut tidak akan memberi ruang eksploitasi kepemilikan publik ataupun ruang publik. Dalam ekonomi Islam sistem kepemilikan dibagi menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, negara, dan publik. Sehingga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, masyarakat, dan negara diatur padu dalam naungan sistem Islam yang utuh. Individu tidak boleh menguasai sektor kepemilikan umum karena akan menimbulkan konflik dan kezaliman tiada akhir. Seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme, mereka membiarkan sektor publik seperti sumber daya alam dikuasai kapitalis asing. Belum lagi mereka menguasai ruang publik juga, akhirnya yang terjadi kapitalisasi di segala sendi-sendi kehidupan. Inilah yang menyebabkan kesengsaraan dan hal tersebut dilarang di dalam Islam.
Kedua, sistem ekonomi maupun keuangan Islam tidak dibangun pajak. Sistem Islam tidak mewajibkan pajak, tapi menawarkan distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, infak, wakaf, dan sebagainya, serta menekankan muamalah syar'i. Hal tersebut hanya mampu diwujudkan dalam penerapan Islam secara sempurna dalam lingkup naungan negara. Pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan negara.
Pajak (dharibah) adalah pungutan yang akan dipungut ketika kondisi keuangan sedang kritis dan hal tersebut hanya dipungut kepada orang-orang yang kaya dan hartanya berlebih. Dalam pandangan Islam, keuangan negara dikelola oleh baitulmal. Sumber pendapatan baitulmal adalah fai’, khumus, kharaj, usyur, jizyah, ghanimah, dan tentu saja, zakat. Hal tersebut disampaikan dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah karangan Abdul Qadim Zallum. Sejumlah pos penerimaan negara dan alokasi pendistribusiannya seperti fai’, khumus, kharaj, usyur, jizyah, ghanimah, dan tentu saja, zakat.
Ketiga, larangan riba. Larangan riba di dalam Islam adalah bentuk keadilan hakiki yang tidak terjadi di sistem ekonomi lainnya. Mekanisme pinjaman uang dikelola dengan adil tanpa memungut riba sedikit pun. Sejatinya pungutan riba adalah bentuk kezaliman, oleh karena itu, pungutan riba dalam akad utang piutang atau pun jual beli dilarang negara dan tidak akan diberi ruang sedikit pun ada celah riba dalam transaksi muamalah yang terjadi. Praktik riba yang berpotensi terjadi di pasar juga akan diawasi secara signifikan, sehingga benar-benar meminimalisir terjadinya riba.
Keempat, pengaturan syirkah (kerja sama) dibangun berlandaskan aturan Islam, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Banyak kerja sama baik antara pengusaha ataupun pengusaha dan pekerja yang menimbulkan ketimpangan. Dari gaji buruh yang tidak manusiawi dan kerja sama yang batil. Di sinilah Islam akan mewujudkan syirkah yanga adil dan negara menjadi penjaga keadilan tersebut. Kelima, mendorong sektor riil. Sistem Islam sangat menekankan keuntungan dari aktivitas produksi barang dan jasa yang nyata, bukan sekadar manipulasi instrumen keuangan atau spekulasi seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme hancur karena yang berkembang sektor non-riil seperti pasar saham dll.
Sistem Islam adalah sistem kehidupan yang diwariskan Nabu Muhammad saw. Sistem kehidupan ini bukan karangan Nabi tapi turun berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Sudah saatnya kaum muslim menyadari hanya Islam yang pantas mengatur kehidupannya. Selain itu, sistem Islam tidak akan mampu terwujud apabila tidak diemban dan disosialisasikan di tengah masyarakat. Inilah tugas kaum muslim untuk mengemban dakwah Islam sehingga banyak yang sadar dan hijrah total menuju Islam kaffah.
Oleh karena itu, pantaskah manusia meragukan keadilan sistem ini? "Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (TQS. Al-Maidah: 50)."Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (TQS. Al-Anbiya: 107)."Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (TQS. Al-A'raf: 96). "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." (TQS. Al-Baqarah: 126).
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Dalam sistem kapitalisme negara menarik pajak terutama untuk menjadikannya sumber pendapatan utama guna membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan nasional, serta pelayanan publik. Faktanya justru pajak menjadi alat pemalak yang makin membebani kehidupan dan tekanan ekonomi. Hanya saja, pemerintah selalu bersembunyi di balik kata pajak untuk pembangunan. Kenyataannya, tarikan pajak aneka rupa membuktikan negara gagal menyejahterakan masyarakat, zalim, dan buta akan keadilan.
Pengelolaan kehidupan dengan sistem rusak kapitalisme sekuler jelas akan menyebabkan kerusakan multidimensi. Sistem hari ini buta akan keadilan dan terus melenggangkan kesewenang-wenangan. Hal ini sudah terjadi dan berlangsung, pertanyaannya sampai kapan kerusakan ini dipelihara dan dikembangbiakkan hingga benar-benar hancur di berbagai lini kehidupan? Di sinilah penting negara muhasabah dan membuka mata untuk mengambil alternatif solusi yang selama ini Islam sudah tawarkan. Solusi dengan kembali mengelola negara dengan aturan yang bersumber dari Allah Ta'ala.
Sistem Islam adalah sistem kehidupan yang diwariskan Nabu Muhammad saw. Sistem kehidupan ini bukan karangan Nabi tapi turun berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Sudah saatnya kaum muslim menyadari hanya Islam yang pantas mengatur kehidupannya. Selain itu, sistem Islam tidak akan mampu terwujud apabila tidak diemban dan disosialisasikan di tengah masyarakat. Inilah tugas kaum muslim untuk mengemban dakwah Islam sehingga banyak yang sadar dan hijrah total menuju Islam kaffah.[]
Oleh. Ika Mawarningtyas (Direktur Mutiara Umat Institute)
MATERI KULIAH ONLINE UNIOL 4.0 DIPONOROGO
Rabu, 18 November 2026
Di bawah asuhan Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.
#Lamrad #LiveOpperessedOrRiseAgainst
