TintaSiyasi.id -- Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengklaim seluruh Tepi Barat milik Israel dan menolak pembagian Area A, B, dan C berdasarkan Perjanjian Oslo II 1995. Dalam wawancara ke Channel 14 pada Kamis (1/10), ia menyatakan "Tidak ada perbedaan antara Area A, B, dan C. Seluruh tanah itu milik kami".
Padahal berdasarkan Oslo, Area A dikelola penuh Palestina, Area B kendali sipil Palestina dan keamanan Israel, serta Area C yang mencakup 60% wilayah dikuasai penuh Israel. Ben Gvir juga mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina dan mendorong emigrasi massal warga Palestina jika ia menjadi Menteri Pertahanan, dengan klaim 60% warga ingin pergi — pernyataan yang dinilai sebagai manuver politik jelang Pemilu Knesset 27 Oktober 2026. (Metrotvnews.com, 3 Oktober 2026)
Dari fakta di atas terlihat jelas keinginan besar Zionis yang sebenarnya. Target mereka bukan hanya keamanan, melainkan penguasaan total atas seluruh wilayah Palestina, baik Tepi Barat maupun Gaza, demi mewujudkan ambisi Israel Raya. Apa yang terjadi hari ini adalah rangkaian dari proyek besar tersebut. Genosida dan penghancuran total di Gaza, perampasan rumah dan tanah pemukiman warga Palestina di Tepi Barat, pembakaran puluhan masjid di Tepi Barat, hingga pendudukan dan penodaan komplek Masjid Al-Aqsha secara terus-menerus adalah bukti kejahatan sistematis Zionis Israel terhadap Islam dan umat Islam.
Maka menjadi sangat jelas bahwa solusi dua negara yang selama ini digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat, negara-negara sekutunya, dan bahkan oleh para penguasa di negeri-negeri muslim, hanyalah kebohongan dan ilusi besar. Bagaimana mungkin solusi dua negara bisa terwujud jika satu pihak secara resmi mengklaim seluruh tanah pihak lain sebagai miliknya? Solusi dua negara hanyalah alat untuk melenakan umat Islam, untuk memberikan waktu bagi Israel memperluas cengkeraman, sambil menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina.
Pengakuan terbuka Menteri Israel Itamar Ben Gvir seharusnya semakin meyakinkan umat Islam dan dunia bahwa zionisme memang berencana merampas seluruh tanah Palestina dari sungai hingga laut, bukan sekadar berunding soal batas, karena ketika Oslo yang membagi wilayah pun mereka ingkari, maka yang tersisa hanyalah agenda genosida dan pengusiran sistematis untuk menghapus eksistensi rakyat Palestina secara total.
Oleh karena itu kejahatan Zionis Israel ini tidak bisa lagi ditolerir. Kejahatan ini tidak akan pernah selesai dengan solusi dua negara atau sekadar jalur diplomasi dan perundingan yang telah terbukti gagal puluhan tahun. Satu-satunya bahasa yang dipahami penjajah adalah kekuatan. Maka penjajahan ini wajib diperangi dengan menerapkan syariat jihad fii sabilillah.
Fakta lain yang lebih menyakitkan adalah para pemimpin negara Arab justru patuh dan masih mau bertemu dengan Netanyahu. Mereka menggelar karpet merah bagi pembunuh anak-anak Gaza. Ini adalah bentuk pengkhianatan besar yang nyata terhadap perjuangan Palestina dan terhadap darah syuhada. Mereka lebih memilih menjaga kursi kekuasaan dan hubungan dengan Amerika daripada membela Al-Aqsha.
Namun perlu disadari, jihad melawan zionis Israel tidak akan bisa sempurna dan tidak akan membuahkan kemenangan hakiki jika dilakukan secara parsial dan sporadis. Jihad membutuhkan persatuan umat Islam. Jihad membutuhkan komando yang satu, yaitu komando dari seorang Khalifah yang akan menyatukan seluruh kekuatan militer kaum muslimin dari Indonesia hingga Maroko.
Karena itulah perjuangan untuk menegakkan Khilafah menjadi sangat penting dan mendesak hari ini. Khilafah bukan sekadar wacana sejarah, melainkan institusi politik yang akan menggerakkan jihad fii sabilillah secara nyata, mengerahkan tentara untuk membebaskan Palestina, dan mengakhiri ilusi solusi dua negara untuk selamanya.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Nur Afrida
Aktivis Muslimah
