Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Karhutla Meluas, Kapitalisme Biang Kerusakan

Sabtu, 21 November 2026 | 13:46 WIB Last Updated 2026-11-21T06:46:27Z
Tintasiyasi.id.com -- Kebakaran hutan dan lahan di berbagai penjuru Indonesia kembali menyadarkan kita bahwa krisis ekologis tidak pernah lahir di ruang hampa. Asap yang mengepul, musnahnya vegetasi, serta terancamnya keselamatan warga dan ruang hidup masyarakat bukan sekadar musibah alam musiman, melainkan cerminan dari cara manusia memandang dan mengelola kekayaan alam. 

Dalam perspektif Islam, alam dan segala isinya adalah amanah yang wajib dijaga demi kemaslahatan umat, bukan komoditas semata untuk ditumpuk keuntungannya oleh segelintir pemilik modal.

BNPB melaporkan ada 521 titik karhutla di sejumlah wilayah Indonesia dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare, sementara peningkatan titik api terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar 146% (news.detik.com 12 November 2026). 

Kondisi karhutla dan kekeringan juga tercatat masih terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk insiden lahan hangus seluas sekitar dua hektare di Buton Selatan yang berhasil dipadamkan tim gabungan (kompas.com, 8 November 2026)
 
BNPB juga mengidentifikasi sebaran hotspot di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, meskipun masih memerlukan verifikasi lapangan. Selain itu, karhutla juga terjadi di kawasan perizinan pertambangan, bukan hanya di kawasan hutan atau perkebunan, seperti dalam penanganan karhutla di wilayah IGP Pomala (antaranews.com, 23 Oktober 2026).

Dalam sistem Kapitalisme, hutan dan lahan dilihat sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapa saja yang bermodal. Karena itu tidak mengherankan apabila muncul hotspot di wilayah konsesi perusahaan, termasuk di kawasan izin pertambangan yang mengejar keuntungan ekonomi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan.

Negara memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya, penguasaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat, sehingga kerusakan seperti karhutla terus berulang dari tahun ke tahun.

Dalam sistem ini pula, negara lebih berfungsi sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan pemodal, bukan pengurus rakyat. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul terhadap korporasi dan verifikasi lapangan sering lambat, sementara sanksi yang ada pun tidak memberi efek jera karena sering dianggap sekadar biaya usaha.

Allah SWT telah mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi:
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Rum ayat 41)

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berakar dari penyimpangan manusia dalam menunaikan amanah mengelola bumi.

Negara menetapkan hutan, padang gembalaan dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum. Negara mengelolanya langsung demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi, selaras dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:

"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Negara hadir sebagai raa'in atau pengurus dan junnah atau pelindung yang menjaga kawasan hutan dari kerusakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, negara menyediakan sarana pencegahan dan pemadaman serta bertindak cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut jika ditemukan titik api.

Perusak lingkungan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dikenai sanksi ta'zir, yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh pemimpin negara atau qadhi sesuai tingkat kerusakannya. 

Negara juga melakukan pembinaan aqidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan kepada Allah menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam selain hukum negara. 

Pada akhirnya, menghentikan karhutla secara menyeluruh membutuhkan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam, yaitu penerapan Islam Kaffah. 

Selama hutan dan lahan diperlakukan sebagai ladang bisnis korporasi dalam sistem Kapitalisme, kerusakan akan terus berulang, sedangkan ketika alam dikembalikan sebagai milik umum yang dijaga negara pelindung serta masyarakat yang bertakwa, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan akan terjaga. Allahu a'lam.[]

Oleh: Zia Shaliha 
(Aktivis Muslimah)

Opini

×
Berita Terbaru Update