TintaSiyasi.id -- Negeri ini sedang dijalankan oleh dua kekuasaan. Satu bernama pemerintahan resmi yang duduk di Istana dan disumpah di hadapan rakyat. Satu lagi bernama shadow cabinet.
Pemerintahan bayangan yang tidak pernah dipilih, tidak pernah dilantik, namun setiap arah kebijakan, anggaran, dan keputusan strategis harus mendapat restu darinya. Inilah wajah politik kontemporer Indonesia.
Pada Juli 2026, Koalisi Masyarakat Sipil secara terbuka membentuk "Kabinet Bayangan" untuk mengawal Kabinet Merah Putih. Di situs kabinetbayangan.id, mereka menyatakan hadir melawan sistem yang diisi tanpa meritokrasi. Namun di luar itu ada shadow cabinet yang jauh lebih berbahaya. Ia tidak muncul di media, tetapi mengendalikan negara dari balik layar. Ia adalah jaringan oligarki ekonomi, lembaga donor asing, think tank, LSM transnasional, dan pejabat berkepentingan ganda.
Siapa mereka? Inti shadow cabinet adalah pemilik modal besar di sektor tambang, sawit, properti, perbankan, dan platform digital. Satu keputusan mereka bisa menaikkan harga, menutup pabrik, atau meloloskan RUU. Bergabung bersama mereka adalah IMF, Bank Dunia, USAID, UNFPA, dan kedutaan negara donor yang membawa "rekomendasi kebijakan" dan standar global. Ada konsultan dan lembaga survei yang menjual naskah akademik kepada penguasa. Ada LSM yang mendorong agenda HAM, lingkungan, gender, dan SOGIE dengan dana miliaran dolar.
Yang paling berbahaya adalah pejabat, teknokrat, dan kroni politik yang memiliki dua loyalitas. Di depan mengaku pelayan rakyat, di belakang tunduk pada bandar. Mereka mengendalikan APBN, proyek strategis nasional, dan utang luar negeri. Mereka menguasai media, influencer, dan buzzer pembentuk opini. Mereka memegang data kemiskinan, data pemilu, dan akses lobi ke Senayan hingga forum global WEF dan G20. Negara resmi hanya punya stempel. Shadow cabinet yang memegang uang, narasi, dan tekanan. Wajar jika kebijakan yang lahir selalu menguntungkan mereka.
Mengapa ini bisa terjadi? Akarnya adalah sistem demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari negara. Standar benar dan salah bukan lagi halal dan haram, melainkan suara terbanyak dan uang terbanyak. Pemilu menjadi sangat mahal. Partai butuh sponsor, calon butuh bandar. Setelah menang, utang politik dibayar dengan kebijakan yang memihak pemilik modal.
Ditambah sistem ekonomi kapitalis yang menyerahkan SDA kepada swasta dan asing. Negara hanya jadi regulator dan pemungut pajak. Cukup ancaman cabut investasi, pemerintah ketakutan. Sejak krisis 1998, Indonesia masuk program penyesuaian struktural. Kebijakan kesehatan harus sesuai WHO, kurikulum sesuai UNESCO, hukum keluarga ditekan HAM. Kedaulatan terkikis.
Akademisi menyebut ini shadow state. Prof.Syarif Hidayat dari UNAS menjelaskan shadow state adalah pemangku otoritas informal di luar struktur pemerintahan yang mengendalikan pemerintahan formal. Ditambah budaya "asal bapak senang". Pejabat lebih takut kehilangan jabatan dan dana daripada kehilangan rida Allah. Dari sinilah lahir shadow cabinet sebagai penghubung Jakarta dengan pusat kuasa global.
Dampaknya sangat nyata. Kebijakan yang lahir adalah kebijakan zalim. Harga pokok naik, pajak baru muncul, PHK massal karena negara harus jaga iklim investasi dan bayar utang. Moral bangsa dirusak sistematis. Agenda liberalisasi, pendidikan seksual komprehensif, dan normalisasi penyimpangan masuk lewat pendidikan dan media dengan dalih HAM. Kemiskinan menjadi struktural. Bansos jadi alat politik. Lapangan kerja dikuasai asing dan kroni. Hukum diperjualbelikan.
Kepercayaan rakyat runtuh. Buktinya gelombang protes di Senayan pada 27 Agustus 2026. Rakyat turun bukan karena hasutan, tetapi karena perut tidak bisa kompromi. Bagi pemerintah, dampaknya fatal. Negara mandul dan kehilangan kedaulatan. Presiden punya kewenangan tetapi tidak punya kendali penuh. Setiap keputusan besar harus konsultasi ke bandar dan donor. Pengamat Noor Azhari bertanya: "Ini disebut kabinet bayangan, tetapi siapa figur pemimpin eksekutifnya?" Fungsi negara berubah dari pelayan umat menjadi panitia lelang proyek. Semakin butuh dana, semakin tunduk. Semakin tunduk, semakin dijajah.
Tambal sulam tidak menyelesaikan. Ganti menteri, revisi UU, tambah anggaran, itu hanya mengganti ban pada mobil yang mesinnya rusak. Mesinnya adalah sistem sekuler kapitalis. Maka harus dicopot dan diganti.
Islam datang dengan solusi tuntas. Dalam Islam, kedaulatan hanya milik Allah. Syariat satu-satunya standar kebijakan. Tidak ada UU pesanan bandar. Tidak ada aturan bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Negara dalam Islam adalah raa’in, penggembala yang wajib mengurus umat. Tanggung jawabnya menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis, berkualitas, dan tidak dikomersialkan.
Soal sumber daya, Islam punya sistem Baitulmal. Minyak, gas, batu bara, hutan, dan laut adalah milik umum. Haram dimonopoli individu, korporasi, atau asing. Hasilnya untuk infrastruktur, subsidi, dan jaminan sosial. Di bidang ekonomi, Islam mengharamkan riba, monopoli, dan penimbunan. Zakat ditarik negara dan disalurkan kepada 8 golongan. Tidak ada pajak yang menzalimi rakyat. Oligarki tidak akan lahir karena sistem mencegah penumpukan harta.
Di bidang hukum, Islam tegas tanpa pandang bulu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyita harta korup dan memecat pejabat zalim. Beberapa tahun kemudian kas negara penuh dan tidak ada orang miskin. Dalam politik luar negeri, negara Islam tidak bergantung utang riba dan tidak butuh bantuan yang merusak akidah. Pintu intervensi asing tertutup.
Allah berfirman:
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (TQS Al-A'raf: 96).
Rasulullah mengingatkan:
"Tidaklah seorang pemimpin yang menutup pintunya dari kebutuhan rakyatnya, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kebutuhannya." (HR Abu Dawud dan Tirmizi).
Shadow cabinet adalah bukti bangkrutnya demokrasi dan kapitalisme. Ia lahir karena negara dijual. Ia menguat karena umat dipisahkan dari agamanya.
Jalan keluarnya bukan protes atau ganti orang. Jalan keluarnya adalah mencabut sistem ini dari akar dan menggantinya dengan sistem Islam. Bubarkan bayangan kuasa. Tegakkan pemerintahan yang tunduk kepada Allah. Kembalikan Khilafah sebagai pelindung umat. Hanya dengan itu sumber daya kembali ke rakyat, kebijakan berpihak kepada yang lemah, dan negeri ini mendapat keadilan serta keberkahan.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Faidah Alfiyah
Aktivis Muslimah
